Momentum Dukung Palestina, Indonesia Tampil di Panggung Dunia

Gelombang pengakuan terhadap Palestina oleh sejumlah negara Eropa dan Kanada membuka babak baru dalam perjuangan panjang rakyat Palestina. Dari Paris hingga London, dukungan itu terus bertambah. Namun, pengakuan tersebut masih sebatas de facto dan belum menjawab pertanyaan mendasar, yaitu batas wilayah dan siapa yang berkuasa di Palestina.

Di Sidang Majelis Umum PBB awal pekan ini, Presiden Perancis Emmanuel Macron secara resmi mengumumkan pengakuan negaranya atas Palestina. Sehari sebelumnya, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal juga menyatakan hal serupa. Dengan penambahan itu, kini sekitar tiga perempat dari 193 negara anggota PBB atau 156 negara telah mengakui Palestina.

Namun, jalan menuju negara Palestina yang berdaulat sepenuhnya masih terjal. Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap menolak, sementara Amerika Serikat belum juga mengubah posisinya.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Gadjah Mada, Siti Muti’ah Setiawati, menilai pengakuan negara-negara tersebut belum menjamin status Palestina sebagai negara penuh. ”Pengakuan negara Palestina ini baru de facto saja, belum de jure. Cikal bakal negara Palestina ini tetap harus diperjuangkan dan Indonesia punya peran penting untuk ini,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Muti’ah menilai posisi Indonesia unik. Dengan pengalaman diplomasi pada masa awal kemerdekaan, Indonesia bisa mengambil peran sebagai penghubung. Ia mengingatkan kembali sejarah ketika sengketa Indonesia–Belanda dibawa ke PBB pada 1947.

Dewan Keamanan lalu membentuk Komisi Tiga Negara yang memediasi hingga lahir Konferensi Meja Bundar 1949. Akhirnya, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. ”Kalau misalnya empat negara anggota DK PBB sudah mengakui negara Palestina seharusnya sudah bisa mengeluarkan resolusi, tetapi masih ada AS yang bisa memveto,” katanya.

Yang bisa dilakukan Indonesia adalah terus melobi dan menyuarakan aspirasi Palestina agar isu Palestina tetap hidup dan dibicarakan terus di PBB. Indonesia bisa mendorong agar semakin banyak negara yang mengakui negara Palestina.

Menurut Muti’ah, Indonesia bisa mengambil peran untuk terus menyuarakan Palestina sehingga isu ini tetap hidup dan terus dibicarakan di PBB. ”Yang bisa dilakukan Indonesia adalah terus melobi dan menyuarakan aspirasi Palestina agar isu Palestina tetap hidup dan dibicarakan terus di PBB. Indonesia bisa mendorong agar semakin banyak negara yang mengakui negara Palestina,” ujarnya.

Selain itu, Indonesia juga bisa mendorong persatuan rakyat Palestina antara Fatah dan Hamas. ”Kalau di dalam negerinya sudah bersatu, solid, prosesnya bisa lebih cepat,” kata Muti’ah.

Pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Klaus Heinrich Raditio, mengatakan, persoalan Palestina adalah persoalan kemanusiaan yang melampaui sekat-sekat agama.

”Banyak sudut pandang dalam melihat masalah ini. Dari sudut pandang negara-negara dengan mayoritas budaya Kristiani atau Katolik (seperti di Eropa) menguat kesadaran bahwa Palestina adalah bangsa yang majemuk. Umat Kristen dan Islam sama-sama menderita di Palestina karena konflik yang berkepanjangan,” katanya.

Ia menambahkan, dari sudut pandang negara-negara Selatan (Global South), hampir semua negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin memiliki pengalaman sejarah yang serupa, yaitu memperjuangkan kemerdekaan dari dominasi bangsa yang lebih kuat. Oleh karena itu, dukungan Global South kepada Palestina muncul dari solidaritas sejarah bersama.

Raditio juga menyoroti Kesepakatan Beijing yang memulihkan persatuan faksi Palestina, yakni Hamas dan Fatah. Hal ini ia maknai sebagai penanda meningkatnya pengaruh China di Timur Tengah. ”Tampaknya kelompok-kelompok Palestina memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap China,” ujarnya.

Menurut dia, hal itu memberi legitimasi baru bagi China, bukan hanya sebagai mediator antara Arab Saudi dan Iran, tetapi juga sebagai pihak yang berperan dalam rekonsiliasi internal Palestina.

Jika persatuan Palestina terwujud, China akan memiliki legitimasi kuat untuk memainkan peran strategis di Timur Tengah, menghadirkan perimbangan kekuatan yang selama ini didominasi oleh satu kekuatan mapan.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Yulius Setiarso, menilai, terkait Palestina, Indonesia berada di tengah dua momentum besar, yaitu gelombang pengakuan baru dari Eropa dan pidato Presiden Prabowo Subianto yang konsisten menegaskan dukungan pada solusi dua negara.

”Momentum besar itu adalah gelombang pengakuan negara-negara terhadap Palestina, khususnya Eropa. Ini, kan, baru terjadi akhir-akhir ini. Momentum yang kedua itu, kan, pidato Presiden Prabowo sidang Majelis Umum PBB,” ujarnya.

Sikap itu paling jelas terlihat dalam pidato Prabowo di Sidang Umum PBB Ke-80 di New York pada 23 September 2025. Saat itu, Presiden Prabowo menyatakan kemerdekaan Palestina dan jaminan keamanan Israel hanya dapat dicapai melalui solusi dua negara.

Pidato itu mendapat sorotan luas sebagai penegasan posisi Indonesia di panggung dunia, bahkan memperoleh pujian langsung dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Selain itu, Prabowo juga membahas isu Palestina dalam kunjungannya ke Doha, Qatar, pada 12 September 2025, saat bertemu Emir Qatar. Dalam kesempatan itu, ia kembali menekankan komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Menurut Yulius, momentum ini sangat sayang jika dibiarkan berlalu tanpa ada lanjutan. Langkah-langkah lanjutan perlu dilakukan untuk terus mendorong proses pengakuan terhadap Palestina.

”Menurut saya, kalau sudah seperti itu, jangan terus didiamkan. Jadi, harus follow up, harus ditindaklanjuti dengan berbagai hal yang mendorong penguatan terhadap proses pengakuan Palestina,” ujarnya.

Menurut Yulius, Komisi I DPR juga sering mendorong isu Palestina lewat jalur diplomasi parlemen. Salah satunya adalah melalui courtesy call (silahturahmi resmi). Salah satu tugas Komisi I DPR adalah menerima courtesy call dari delegasi negara-negara sahabat.

”Nah, di saat itu kita sering mendorong tentang isu-isu Palestina. Bahkan, dalam beberapa courtesy call itu ketua komisi atau pimpinan komisi sering membicarakan itu juga. Ketika dengan Jerman, lalu ketika dengan Suriah,” ujarnya.

Upaya mendorong juga bisa dilakukan Kementerian Luar Negeri melalui jalur diplomasi, baik bilateral maupun multilateral, dan melalui aneka forum internasional.

Ia menilai sikap aktif Indonesia dalam isu Palestina bukan sekadar pilihan politik, tetapi mandat konstitusi. Secara subyektif, peran Indonesia di panggung internasional semakin terlihat lewat isu Palestina. Namun, di sisi lain, sikap Indonesia seperti diperlihatkan Presiden Prabowo adalah mandat konstitusi yang memang harus dilakukan.

Dalam kesempatan itu, Yulius juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo yang membuka kemungkinan Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke Palestina. Ia menilai langkah ini merupakan wujud konkret dukungan Indonesia untuk perdamaian di Gaza.

Soal mekanisme, ia menilai hal itu bisa dilakukan selama mandat PBB memberi ruang.

Dengan legitimasi internasional yang terus menguat terhadap Palestina, pengalaman diplomasi Indonesia di PBB, serta sikap yang konsisten, Indonesia mempunyai momentum untuk tampil sebagai penggerak utama dalam memperjuangkan perdamaian di Gaza. Pekerjaan rumah selanjutnya adalah merumuskan tindak lanjut tersebut.