MSCI Menguji Likuiditas dan Kualitas Saham Bursa Domestik

Perusahaan riset investasi asal Amerika Serikat, Morgan Stanley Capital International atau MSCI, memberi pengaruh relatif signifikan bagi kinerja pasar saham Indonesia. Setiap perubahan kebijakan yang mereka ambil untuk pengindeksan saham serta analisis risiko dan kinerja portofolio bagi investor institusi dan pengelola aset global memengaruhi sentimen pasar.

Terbaru, MSCI sedang mengkaji perubahan metodologi penghitungan free float atau jumlah kepemilikan publik untuk saham-saham Indonesia. Dalam usulan barunya, MSCI akan menggunakan angka kepemilikan publik terendah antara data emiten yang dilaporkan kepada publik secara resmi dan data kustodian (KSEI). Mereka juga akan memperketat klasifikasi non–free float, yakni kepada saham seperti saham scrip (yang tidak tercatat di dalam data KSEI) dan kepemilikan terkonsentrasi.

”Tujuan evaluasi kebijakan ini adalah meningkatkan transparansi, konsistensi data, dan kualitas bobot saham dalam indeks global,” kata MSCI dikutip Kamis (30/10/2025).

Dalam keterangannya, MSCI akan membuka konsultasi publik hingga 31 Desember 2025, dengan hasil final dijadwalkan akan diumumkan paling lambat Januari 2026. Bila disetujui, metodologi baru ini akan mulai berlaku pada MSCI Index Review Mei 2026.

Banyak investor menjual saham sehingga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa di level 8.355, pada awal perdagangan Jumat (24/10/2025) merosot. Pada hari perdagangan berikutnya, Senin (27/10/2025), IHSG langsung rontok ke level 8.000 di tengah hari, walaupun kembali ditutup naik ke level 8.117.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata menjelaskan, rontoknya IHSG seusai pengumuman MSCI belum lama ini membuat banyak investor domestik menjual saham, terutama saham konglomerasi besar yang sebelumnya telah naik tinggi karena katalis peninjauan indeks MSCI. Beberapa saham dari bursa Indonesia diketahui masuk dalam daftar MSCI Global Standard Indexes dan MSCI Small Cap Indexes untuk kategori negara berkembang.

MSCI rutin melakukan evaluasi tiga bulanan, yakni Februari, Mei, Agustus, dan November. Pada Agustus lalu, misalnya, dua emiten yang masuk dalam MSCI Global Standard Indexes, yaitu saham milik konglomerat Sinarmas PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) dan perusahaan milik Prajogo Pangestu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

Sejak penyesuaian indeks terakhir, harga saham-saham tersebut melonjak drastis. Contohnya, harga saham DSSA, yang menjadi saham dengan kapitalisasi terbesar ketiga di Bursa Efek Indonesia (BEI), melonjak sekitar 60 persen sejak Agustus, dengan harga tertingginya di Rp 118.000 per saham.

”Ketika MSCI berpotensi mengubah cara menghitung free float, katalis (indeks MSCI Agustus) itu otomatis luntur. Jadilah rotasi alami dan aksi jual wajar setelah cuan tebal,” ujar Liza dalam laporannya, Selasa (28/10/2025).

Menanggapi informasi tersebut dari MSCI, investor asing, terutama pengelola dana pasif dan manajer investasi global, justru tidak buru-buru keluar. Sepekan terakhir, investor asing malah sebaliknya mencatatkan pembelian bersih hampir Rp 6 triliun.

Mereka tetap berinvestasi mengikuti tiga prinsip utama, yaitu likuiditas dan free float yang masih berlaku, menilai valuasi saham yang masih sesuai dengan disiplin harga, serta keterwakilan indeks dalam negeri yang masih berlaku di MSCI.

Rencana MSCI mengevaluasi kebijakannya dalam mempertimbangkan saham Indonesia ke depan dinilai akan positif bagi penilaian saham perusahaan dalam negeri di mata internasional.

Investment Expert Phintraco Sekuritas Indonesia Riska Novi Cahyani dalam siniar di kanal Youtube Phintraco Sekuritas, Rabu (29/10/2025), menyampaikan, MSCI selama ini memilih saham-saham dunia dengan likuiditas baik untuk masuk ke indeksnya.

Hal ini ditentukan dengan batas minimal free float 15 persen dari saham yang dimiliki. Porsi saham itu harus besar agar investor asing dapat membelinya tanpa mengganggu harga pasar. MSCI juga mengevaluasi rata-rata nilai transaksi harian saham selama periode tertentu. Jadi, saham yang jarang diperdagangkan tidak akan lolos kriteria.

Sementara itu, seperti dijelaskan sebelumnya, dengan adanya penyesuaian aturan baru, MSCI ingin agar free float tidak memperhitungkan saham scrip dan saham yang terkonsentrasi pada perusahaan lain atau entitas grup. Evaluasi aturan ini bisa berdampak negatif dan positif.

”Kalau free float-nya jadi mengecil, bobot saham yang masuk indeks MSCI akan turun. Hal ini akan membuat investor asing menjual sahamnya. Nantinya dikhawatirkan ada potensi capital outflow (dana asing keluar),” jelasnya.

Namun, ini juga bisa berimbas positif bagi saham-saham dalam negeri secara jangka panjang. ”Perusahaan akan didorong menambah free float, dengan menambah saham publik atau mengurangi kepemilikan perusahaan atau antarkorporasi. Dalam jangka panjang ini juga bisa menarik kembali investor asing karena mereka mempertimbangkan tata kelola perusahaan semakin membaik,” tuturnya.

Senada, Liza juga menilai, rencana MSCI ini justru bisa memperkuat kualitas pasar ke depan. Perusahaan pemilik saham atau emiten akan memperbesar free float, memperbaiki tata kelola, dan membuat pasar modal Indonesia lebih menarik di mata global.

Pada saat yang sama, otoritas pasar modal bersama DPR sedang membahas wacana peningkatan batas minimal free float saham dari yang sekarang 7,5 persen, menjadi 10 persen bahkan sampai 30 persen. Jika keduanya berjalan paralel, Liza menilai, ini bisa menjadi momentum reformasi struktur kepemilikan saham Indonesia.

”Tantangannya hanya pada eksekusi, bagaimana transisinya dilakukan tanpa mengguncang pasar. Andaikan benar disepakati pada angka 30 persen, bisa dibayangkan berapa banyak yang harus diguyur ke market demi memenuhi ketentuan. Sementara itu, bisakah pasar menyerap 10 persen atau lebih saham dengan baik-baik saja?” ujarnya.

Otoritas pasar modal Indonesia, yakni BEI, menyampaikan bahwa mereka menyerahkan MSCI untuk membuat kebijakannya sendiri. Namun, mereka tetap akan berdiskusi dengan MSCI untuk memastikan evaluasi aturan itu agar tidak merugikan ekosistem pasar modal Indonesia.

"Bursa tidak bisa ikut campur untuk pengaturan itu. Namun, kita tentu saja akan mempertanyakan pertama mengenai apakah perlakuan ini sama untuk semua bursa," kata Direktur Utama BEI Iman Rachman dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara daring, Rabu (29/10/2025).

”Kami akan bangun dialog dengan MSCI ke depannya, dalam waktu singkat, dan mencari tahu apa yang bisa membantu MSCI sehingga data mereka terkait korporasi, apa yang menjadi isu,” katanya lagi.

Pada kesempatan sama, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irvan Susandy, menjelaskan, dialog semacam itu tidak hanya dilakukan bersama MSCI, melainkan juga dengan penyedia indeks saham global seperti FTSE di London, Inggris.

Lembaga tersebut juga mengisukan data publik dan kepemilikan saham yang dapat menjadi pertimbangan mereka memasukkan saham Indonesia dalam rekomendasi saham mereka.

”Kita berharap bahwa hal ini bisa membuat data penghitungan dari penyedia indeks menjadi lebih baik,” jelasnya.