Jika mudik benar-benar tentang pulang, seharusnya yang dibawa adalah kebahagiaan, bukan beban ekspektasi sosial.
28 Mar 2025 12:05 WIB · Opini
Mudik dapat dibaca sebagai ritual tahunan yang memperkuat identitas kolektif sekaligus menegaskan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Tradisi ini bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan juga ekspresi simbolis dari ketimpangan sosial, internalisasi norma budaya, dan reproduksi hierarki sosial. Setiap tahun, jutaan orang meninggalkan kota-kota besar dan kembali ke kampung halaman.
Ritual kolektif seperti ini memperkuat rasa kebersamaan (ingroup) sekaligus membentuk norma sosial yang mengikat individu dalam struktur budaya yang lebih besar. Mudik bukan hanya perjalanan menuju tempat asal, melainkan juga simbolisasi keanggotaan dalam komunitas yang lebih luas.
Akan tetapi, di balik perayaan ini, ada tekanan sosial yang kuat. Individu yang merantau hampir diwajibkan untuk pulang, membawa cerita sukses, dan dalam beberapa kasus, menunjukkan peningkatan status sosial mereka di mata keluarga dan tetangga. Kegagalan untuk mudik bisa dianggap sebagai kegagalan dalam kehidupan sosial.
Hal ini menunjukkan bagaimana norma kolektif bekerja dengan cara menginternalisasi ekspektasi sosial yang dapat menciptakan kecemasan sosial (social anxiety) bagi mereka yang tidak dapat memenuhi standar tersebut.
Melalui teori identitas sosial (Social Identity Theory), yang dikembangkan oleh Tajfel dan Turner, kita bisa melihat mudik lebih dalam lagi. Menurut teori ini, individu mendefinisikan diri mereka berdasarkan keanggotaan dalam kelompok tertentu. Mudik berfungsi sebagai ajang mempertegas identitas sosial: mereka yang sukses dalam perantauan akan kembali dengan simbol-simbol status seperti kendaraan pribadi, barang mewah, atau kisah keberhasilan di kota besar. Sebaliknya, mereka yang mengalami kesulitan ekonomi mungkin menghadapi tekanan psikologis karena ekspektasi sosial yang belum atau bahkan gagal terpenuhi.
Fenomena ini memperlihatkan bagaimana struktur sosial yang lebih luas direproduksi dalam momen-momen ritualistik seperti mudik. Mereka yang berada di kelas ekonomi bawah sering kali harus berjuang lebih keras untuk ”menyesuaikan diri” dengan standar sosial yang ditetapkan oleh kelompok yang lebih beruntung. Hal ini menunjukkan bahwa mudik, alih-alih sekadar perayaan kebersamaan, juga mengandung elemen kompetisi sosial yang tidak selalu disadari oleh para pelakunya.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/03/24/68695897cbe513e5eda2fdff51582402-20250323_Opini_Pulang_Mudik_Selebrasi_Agama_dan_Budaya.jpg)
Mudik juga bisa dilihat sebagai bagian dari kapitalisme emosional (emotional capitalism), sebuah konsep yang dikembangkan oleh Eva Illouz. Kapitalisme emosional merujuk pada bagaimana emosi dan relasi sosial dimanfaatkan oleh sistem ekonomi untuk menghasilkan keuntungan. Tradisi mudik bukan hanya fenomena sosial, melainkan juga peristiwa ekonomi yang menggerakkan berbagai sektor bisnis: transportasi, perhotelan, konsumsi barang, hingga media yang membingkai mudik sebagai kewajiban emosional.
Industri perjalanan dan konsumsi memanfaatkan emosi nostalgia dan rasa tanggung jawab sosial untuk mendorong pengeluaran yang besar selama periode mudik. Iklan-iklan yang menggambarkan ”kehangatan keluarga di kampung halaman” membentuk narasi di mana mudik tidak hanya menjadi pilihan, tetapi juga keharusan emosional. Dalam konteks ini, kapitalisme tidak hanya mengatur cara orang bekerja, tetapi juga bagaimana mereka merayakan kebersamaan dan mengungkapkan emosi.
Sudah saatnya kita melihat mudik bukan hanya sebagai ritual nostalgia, melainkan juga sebagai refleksi ketimpangan yang terus direproduksi.
Kita juga bisa melihat bagaimana mudik berfungsi sebagai mekanisme reproduksi ideologi. Negara dan aktor politik sering memanfaatkan momen mudik untuk membangun citra positif dan memperkuat legitimasi mereka di mata masyarakat. Mudik menjadi ruang di mana negara menunjukkan ”kepedulian” melalui penyediaan infrastruktur, kebijakan transportasi, hingga layanan mudik gratis bagi masyarakat tertentu.
Namun, di sisi lain, fenomena ini juga mencerminkan ketimpangan struktural yang lebih dalam. Jika infrastruktur desa memadai dan pembangunan ekonomi merata, seharusnya orang tidak perlu bermigrasi besar-besaran ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik.
Dengan kata lain, mudik adalah gejala dari kegagalan pembangunan yang belum mampu menyediakan peluang ekonomi yang adil di seluruh wilayah. Narasi ”pulang ke kampung halaman” sebenarnya adalah narasi tentang arus tenaga kerja yang terpaksa meninggalkan daerahnya akibat ketimpangan ekonomi dan politik yang tidak merata.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/03/26/f0f3e5374f867255a272905fe7343f12-20250326WEN7.jpg)
Pierre Bourdieu dalam teorinya tentang habitus dan kapital sosial menjelaskan bahwa individu bertindak dalam sistem sosial yang telah tertanam dalam kebiasaan mereka sejak kecil. Mudik adalah contoh bagaimana habitus kolektif masyarakat Indonesia direproduksi secara turun-temurun, menciptakan siklus yang sulit diputus. Setiap generasi menerima narasi bahwa mudik adalah kewajiban, dan mereka tanpa sadar meneruskannya kepada generasi berikutnya.
Dalam hal ini, mudik tidak hanya menjadi ajang reuni keluarga, tetapi juga mekanisme reproduksi sosial yang memperkuat struktur yang ada. Individu yang telah ”berhasil” akan kembali ke kampung halaman dan menunjukkan status mereka, sedangkan mereka yang kurang beruntung akan merasa semakin terpinggirkan. Struktur sosial ini kemudian terus berlanjut, memperkuat kesenjangan dan hierarki yang sudah ada.
Lebih jauh, teori tekanan sosial dari Asch (1951) menunjukkan bahwa individu cenderung menyesuaikan perilaku mereka dengan norma kelompok meskipun hal itu mungkin bertentangan dengan kondisi pribadi mereka. Dalam konteks mudik, seseorang yang berada dalam tekanan ekonomi pun tetap merasa terdorong untuk pulang karena takut dianggap melupakan akar budaya atau bahkan dicap sebagai ”tidak tahu diri”. Hal ini semakin diperkuat oleh pengaruh media dan representasi sosial yang menggambarkan mudik sebagai kewajiban moral dan bentuk bakti kepada keluarga.
Pada akhirnya, mudik bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan juga sebuah drama sosial yang penuh dinamika: ada yang pulang dengan kebanggaan, ada yang pulang dengan utang, dan ada yang pura-pura sibuk kerja demi kamuflase. Di balik euforia perjalanan pulang, ada realitas sosial yang jarang dibahas—tentang bagaimana tekanan budaya dan ekonomi membuat mudik terasa lebih seperti kewajiban daripada pilihan.
Sudah saatnya kita melihat mudik bukan hanya sebagai ritual nostalgia, melainkan juga sebagai refleksi ketimpangan yang terus direproduksi. Sebab, jika mudik benar-benar tentang pulang, seharusnya yang dibawa adalah kebahagiaan, bukan beban ekspektasi sosial.
Wawan Kurniawan, Peneliti Psikologi Sosial, Laboratorium Psikologi Politik, Universitas Indonesia
Penulis:
Wawan KurniawanEditor:
Johanes Waskita Utama