Persiapan Mudik Lebaran 2026: One Way, Contra Flow, Ganjil Genap, hingga Diskon Tarif

Hampir 144 juta orang diperkirakan akan kembali ke kampung halaman pada libur Idul Fitri tahun ini. Sejumlah upaya antisipasi dan rekayasa lalu lintas pun mulai disiapkan sejak sekarang.

Survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan, sekitar 143,91 juta orang berencana mudik di musim Lebaran tahun ini. Menurut Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, meski angka ini sedikit menurun ketimbang tahun sebelumnya, antisipasi tetap harus dilakukan. Sebab, realisasi jumlah pemudik bisa saja melampaui hasil survei.

Pada 2025, survei memperkirakan pemudik sebanyak 146 juta. Namun, realisasinya lebih tinggi, yakni 154,6 juta orang. Sementara itu, pada 2024 diperkirakan terdapat 193 juta pemudik. Kenyataannya, jumlah pemudik di 2024 dalam catatan Kementerian Perhubungan ’hanya’ 162,2 juta orang.

Puncak arus mudik tahun ini diperkirakan terjadi 18 Maret 2026. Untuk mendorong warga mudik lebih awal, pemerintah memberlakukan kebijakan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara pada awal arus mudik (16-17 Maret 2026) dan akhir arus mudik (25-27 Maret 2026).

Mengantisipasi kepadatan kendaraan di jalan pada masa arus mudik dan balik tahun ini, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan, pengaturan lalu lintas dilakukan melalui sistem satu arah (one way), sistem lajur pasang surut (contra flow), dan sistem ganjil-genap. Hal ini diharapkan mampu mengurai kepadatan dan menciptakan kelancaran arus lalu lintas.

Pemberlakuan sistem satu arah atau one way pada arus mudik dilakukan mulai dari Km 70 ruas Tol Jakarta-Cikampek sampai dengan Km 421 jalan Tol Semarang-Solo. Ini dilakukan mulai 17 Maret 2026 pukul 12.00 WIB hingga 20 Maret 2026 pukul 00.00 WIB.

Untuk arus balik, sistem satu arah diterapkan mulai dari Km 421 jalan Tol Semarang-Solo sampai Km 70 jalan Tol Jakarta-Cikampek pada 23 Maret 2026 pukul 12.00 WIB hingga 29 Maret 2026 pukul 00.00 WIB.

Aan mengatakan, saat arus mudik, semua pintu gerbang tol menuju arah Jakarta akan ditutup pada saat jam pemberlakuan one way. Sementara itu, saat arus balik, akan ada penutupan pintu gerbang tol menuju arah Semarang.

”Pada jalan Tol Cipali, kendaraan dari jalan Tol Cisumdawu menuju arah Jakarta saat arus mudik ataupun menuju arah Semarang saat arus balik dapat keluar di gerbang Tol Cimalaka dan Cisumdawu Jaya,” ucap Aan dalam keterangan resmi, Rabu (11/2/2026).

Pada arus mudik, penutupan jalan masuk, serta pembersihan jalur dan rest area dilakukan mulai dari Km 421 ruas Tol Semarang-Solo hingga Km 70 Tol Japek pada 17 Maret 2026 pukul 10.00-12.00 WIB. Untuk arus balik, hal serupa dilakukan mulai Km 70 Tol Japek hingga Km 421 Tol Semarang-Solo pada 23 Maret 2026 pukul 10.00-12.00 WIB.

Adapun sistem jalur pasang surut (contra flow) akan diberlakukan di Tol Jakarta-Cikampek Km 47-Km 70 dan Tol Jagorawi Km 21-Km 8 pada jam-jam padat arus mudik dan balik.

”Di Tol Japek saat arus mudik berlaku contra flow pada 17 Maret 2026 pukul 14.00 WIB hingga 20 Maret 2026 pukul 24.00 WIB dan 21 Maret 2026 pukul 12.00–20.00 WIB serta 22 Maret 2026 pukul 09.00–18.00 WIB," kata Aan.

Adapun sistem contra flow saat arus balik berlaku 23 Maret 2026 pukul 14.00 WIB hingga 29 Maret 2026 pukul 24.00 WIB di Tol Japek. Lalu, pada Selasa 24 Maret 2026 pukul 14.00-19.00 WIB serta Minggu 29 Maret 2026 pukul 14.00-19.00 WIB di Tol Jagorawi.

Sistem ganjil genap juga akan diterapkan pada saat arus mudik, yakni pada 17 Maret 2026 pukul 14.00 WIB hingga 20 Maret 2026 pukul 00.00 WIB. Adapun pada arus balik, sistem ganjil genap berlaku pada 23 Maret 2026 pukul 00.00 WIB hingga 29 Maret 2026 pukul 00.00 WIB.

Sistem ganjil genap ini tidak berlaku bagi kendaraan Presiden dan Wakil Presiden; kendaraan DPR, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial; kendaraan menteri, pimpinan dan tamu negara asing; kendaraan dinas kementerian/lembaga, Polri, dan TNI; pemadam kebakaran dan ambulans; angkutan umum berpelat kuning; kendaraan yang membawa penyandang disabilitas; kendaraan pengelola jalan tol; dan kendaraan mobil barang yang termasuk dalam pengecualian.

Selain itu, masjid-masjid di sepanjang jalur mudik juga dimanfaatkan sebagai tempat beristirahat (rest area) bagi pemudik, khususnya pengguna kendaraan pribadi dan sepeda motor. Selain pemanfaatan rumah ibadah, Kemenhub juga menyiapkan fasilitas lain sebagai titik istirahat, seperti terminal dan jembatan timbang yang ada di jalur mudik.

Selain rekayasa arus lalu lintas, pemerintah juga menyediakan stimulus ekonomi berupa diskon tarif transportasi demi mendorong arus mudik dan pergerakan ekonomi.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers, Selasa (10/2/2026), di Jakarta, menyebutkan, diskon tarif diberikan untuk angkutan darat, laut, dan udara dengan total anggaran Rp 911,18 miliar, baik dari APBN maupun non-APBN.

Pada angkutan udara, ada diskon tarif tiket rute domestik kelas ekonomi sebesar 17-18 persen untuk periode penerbangan 14-29 Maret 2026. Diskon ini menargetkan 3,3 juta penumpang.

Untuk angkutan laut, ada diskon tarif jasa kepelabuhanan pada angkutan penyeberangan sebesar 100 persen. Diskon ini berlaku pada 12-31 Maret 2026 dengan target 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang.

Tarif kapal penumpang juga mendapat diskon 30 persen dari tarif dasar pada periode 11 Maret-5 April 2026. Diskon ini menyasar 445.000 penumpang.

Diskon juga berlaku untuk moda perkeretaapian, yang menyediakan diskon tarif sebesar 30 persen pada periode 14-29 Maret 2026 dengan target 1,2 juta penumpang.

Airlangga menilai, diskon tarif saaat periode libur panjang akan mampu meningkatkan mobilitas masyarakat dan kegiatan pariwisata. Berkaca pada tahun lalu, kebijakan ini yang menurutnya membuat pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2025 lalu bisa mencapai 5,39 persen.

”Periode Idul Fitri 2025 itu mobilitas masyarakat bisa mencapai 154,62 juta orang dan libur Natal dan Tahun Baru 110,43 juta orang sehingga, secara year on year, pertumbuhan tahun 2025 itu 5,11 persen,” katanya.

Adapun untuk program Mudik Gratis, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan 401 bus ke 34 kota tujuan di sembilan provinsi. Masih ada pula kuota untuk 50.000 penumpang kelas ekonomi pada angkutan laut serta 28.182 penumpang untuk jalur kereta api Pulau Jawa lintas Utara, Tengah, dan Selatan.

Untuk mempersiapkan arus mudik ini, kegiatan rampcheck atau uji kelaikan sarana prasarana moda transportasi darat, laut, dan udara dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

Pemerintah juga memperkuat keamanan pada simpul dan koridor transportasi, pengendalian titik rawan kepadatan dan kemaceta, pengamanan objek vital nasional, serta penguatan kesiapsiagaan pada wilayah rawan bencana dan operasi modifikasi cuaca.

Antisipasi dilakukan di jalur padat seperti Tol Trans-Jawa dan lintasan Merak–Bakauheni serta Ketapang-Giilmanuk. Di samping itu, pemerintah juga mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat di objek wisata, pusat perbelanjaan, dan area publik lainnya.

”Untuk pengamanan terpadu, kami berkoordinasi dalam pengerahan personel POLRI, TNI, dan unsur keamanan lainnya pada titik-titik rawan kepadatan termasuk rest area guna menjaga keamanan, ketertiban, serta mencegah tindak kriminalitas,” kata Menhub Dudy Purwagandhi. 

Kelancaran distribusi logistik di masa Lebaran juga dikoordinasikan bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso, Selasa (24/2/2026). Koordinasi ini menitikberatkan pada pengaturan operasional angkutan barang selama periode arus mudik dan arus balik serta penertiban pasar tumpah di jalur mudik Lebaran.

Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan dan Penyeberangan Selama Masa Angkutan Lebaran 2026, operasional kendaraan angkutan barang dibatasi.

Pembatasan diberlakukan bagi mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, kendaraan dengan kereta tempelan atau gandengan, serta angkutan hasil galian, tambang, dan bahan bangunan. Kebijakan ini berlaku pada ruas jalan tol dan non-tol di berbagai wilayah strategis nasional selama periode 13 Maret hingga 29 Maret 2026.

Kendaraan angkutan barang yang mengangkut komoditas esensial, seperti bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG), bahan pokok, pupuk, hewan ternak, dan bantuan kebencanaan, tetap diperbolehkan beroperasi dengan persyaratan tertentu. Ketentuan ini memastikan rantai pasok nasional tetap berjalan sekaligus menghindari kelangkaan barang di daerah tujuan mudik.

Kementerian Perdagangan akan mengendalikan aktivitas perdagangan di sepanjang jalur mudik, termasuk penataan pasar tumpah yang berpotensi menimbulkan hambatan samping lalu lintas. Penertiban dilakukan melalui pengaturan zonasi, relokasi sementara, serta pembinaan kepada pelaku usaha agar kegiatan ekonomi tidak menggunakan badan jalan.

Pengamat transportasi asal Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, yang juga anggota Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, mengingatkan pentingnya pengecekan kelayakan bus pariwisata yang digunakan untuk mudik gratis.

Berdasarkan hasil rampcheck oleh Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Tengah periode 1-31 Januari 2026 terhadap 92 kendaraan di lokasi wisata, ditemukan 57 armada (62 persen) yang melakukan pelanggaran. Temuan ini didominasi unsur teknis utama sebanyak 63 pelanggaran (60,6 persen), sedangkan sisanya melanggar aspek administrasi.

Pelanggaran administrasi itu antara lain berupa 17 kendaraan yang tidak memiliki kartu pengawasan atau KPS (16,3 persen), 12 kendaraan dengan BLU-e yang kedaluwarsa (11,5 persen), 11 kendaraan dengan KPS tidak berlaku (10,6 persen), serta satu armada tanpa BLU-e (1 persen).

Melihat masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus pariwisata, langkah preventif nyata dan komprehensif diperlukan. Djoko menyebut setidaknya ada sembilan langkah yang perlu segera dikerjakan.

Antara lain, pelatihan dan sertifikasi rutin bagi pengemudi bus wisata, mencakup defensive driving, manajemen kelelahan, dan keselamatan penumpang; melakukan uji kesehatan dan psikologis pengemudi secara berkala; serta merotasi sopir untuk perjalanan jarak jauh agar tidak ada yang mengemudi melebihi jam kerja aman, yakni maksimum 8 jam per hari.

Mekanisme rampcheck perlu dilakukan di setiap lokasi wisata. Perusahaan angkutan pariwisata juga perlu memeriksa kendaraan sebelum perjalanan. Perusahaan angkutan yang melanggar atau lalai harus diberi sanksi tegas, sedangkan perusahaan yang telah menerapkan sistem manajemen keselamatan perlu mendapat penghargaan.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan peningkatan kualitas jalan wisata, terutama di daerah pegunungan, serta menempatkan rambu kecepatan, batas berat, dan titik bahaya di rute rawan kecelakaan. Program Safety Campaign juga harus dilakukan rutin menjelang musim liburan, termasuk edukasi publik kepada seluruh masyarakat terkait faktor keselamatan selama berkendara.