Musuh yang Saling Menyelamatkan

Ada momen aneh dalam sejarah diplomasi ketika dua pihak yang saling membenci duduk di meja yang sama, bukan karena mereka saling percaya, bukan karena mereka ingin berdamai, tetapi karena keduanya tidak punya pilihan lain. Inilah yang sedang terjadi antara Washington dan Teheran hari-hari ini.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan ”hampir selesai.” Iran membantah. Trump mengancam akan menghantam lebih keras dari sebelumnya. Iran diam. Lalu Pakistan datang ke Teheran. Qatar, Saudi, Turki dihubungi dalam satu malam. Dan siklus yang sama berulang: harapan, bantahan, ancaman, dan keheningan.

Namun, di balik kebisingan itu, ada satu kebenaran yang tidak nyaman. Kedua pihak terjebak dalam paradoks yang sama. Iran tidak akan menyerah, tetapi tidak mampu bertahan. Trump tidak butuh kebenaran, hanya butuh kemenangan. Dan dari paradoks inilah anehnya, sebuah kesepakatan mungkin lahir.

Teheran mewarisi dua beban sekaligus, negara yang terluka dan retorika yang tidak bisa dibuang. Serangan 28 Februari menghancurkan sebagian besar infrastruktur Iran. Khamenei gugur. Kepemimpinan baru berdiri di atas puing-puing narasi besar tentang kedaulatan dan kekuatan revolusi.

Menyerahkan uranium yang diperkaya, apalagi ke tangan asing, berarti mengakui kekalahan di hadapan rakyat yang selama puluhan tahun diberi cerita tentang ketidaktaklukan Iran. Membuka Selat Hormuz tanpa imbalan berarti menyerahkan kartu truf terakhir sebelum permainan berakhir. Keduanya bukan sekadar kalkulasi strategis. Keduanya menyentuh saraf paling dalam dari legitimasi rezim itu sendiri.

Inilah yang membuat kepemimpinan baru Iran berada di posisi yang hampir mustahil. Terlalu lunak, mereka kehilangan basis legitimasi di dalam negeri. Terlalu keras, mereka mempersilakan kehancuran babak kedua. Ruang manuver mereka sempit, dan semua orang di meja perundingan tahu itu.

Namun, bertahan juga bukan pilihan yang tersedia. Militer Iran dalam proses membangun kembali kemampuannya, sebuah pernyataan yang lebih terdengar sebagai konsumsi domestik daripada fakta lapangan. Ekonomi tertekan. Rakyat lelah. Dan dunia tidak lagi menunggu Iran dengan sabar.

Di sisi lain meja, Trump menghadapi tekanannya sendiri. Harga bahan bakar melonjak. Kongres mulai gelisah. Anggota Partai Republik sendiri memperingatkan bahwa kesepakatan yang terburu-buru bisa menjadi kesalahan yang tidak bisa dikoreksi. Israel, sekutu yang tidak pernah mudah dikelola, terang-terangan menyatakan tidak bahagia dengan arah perundingan.

Trump bukan presiden yang nyaman dengan perang panjang tanpa narasi kemenangan yang bisa dijual. Ancaman ”tidak ada negara yang akan dihantam sekeras ini” adalah pernyataan klasik Trump, gertakan yang dirancang untuk menekan meja, bukan perintah serangan. Yang ia butuhkan bukan kehancuran Iran. Yang ia butuhkan adalah foto jabat tangan, headline kemenangan, dan harga bensin yang turun sebelum musim panas berakhir.

Inilah yang membuat posisi kedua pihak, ironisnya, saling menyelamatkan. Iran butuh Trump untuk memberinya jalan keluar yang terhormat. Trump butuh Iran untuk memberinya kemenangan yang bisa dipajang. Dua musuh yang, tanpa mau mengakuinya, sedang menarik satu sama lain dari tepi jurang. Keduanya berbohong kepada publiknya masing-masing, dan itulah justru fondasi dari banyak perjanjian besar dalam sejarah.

Sejarah mencatat bahwa kesepakatan paling tahan lama lahir bukan dari kejujuran, melainkan dari kepentingan yang kebetulan bertemu. Presiden ke-37 AS Richard Nixon (1969-1974) pergi ke Beijing, China, pada 1972 bukan karena AS tiba-tiba mencintai komunisme. Perjanjian Perdamaian Camp David antara Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin pada 17 September 1978 ditandatangani bukan karena Sadat dan Begin saling mengagumi. Keduanya terjadi karena setiap pihak butuh sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh musuhnya. AS dan Iran hari ini, dalam cara yang pahit, sedang berada di titik yang sama.

Indonesia tidak memilih untuk ikut dalam konflik ini. Tidak ada satu pun pejabat Jakarta yang duduk di ruang perundingan di Muscat, Doha, atau Islamabad. Namun, tagihan konflik ini tetap tiba berupa tekanan fiskal yang nyata, nilai tukar rupiah yang melemah, dan APBN yang disusun jauh sebelum Selat Hormuz menjadi medan perang.

Sebagai net importer minyak yang bergantung besar pada pasokan luar negeri, Indonesia menanggung risiko yang tidak proporsional dengan keterlibatannya. Setiap minggu ketidakpastian berlanjut, biaya itu bertambah, bukan di Washington, bukan di Teheran, melainkan di sini.

Inilah yang seharusnya mendorong Jakarta berbicara lebih dari sekadar pernyataan prihatin. Bukan memihak. Bukan pula bersembunyi di balik bebas aktif sebagai mantra yang diucapkan, melainkan tidak dijalankan. Indonesia layak menuntut stabilitas sebagai hak, suara negara yang menanggung akibat dari perang yang bukan miliknya.

Kesepakatan AS-Iran mungkin terjadi minggu ini, atau bulan depan, atau tidak sama sekali. Tapi, satu hal sudah pasti, selama dua kekuatan itu masih bermain di tepi jurang, yang membayar paling mahal adalah mereka yang berdiri jauh dari tepi, dan tidak pernah diundang untuk ikut bermain.

Mohammad Ayub Mirdad, Dosen Hubungan Internasional, FISIP Universitas Airlangga, Koordinator Lab Centre for Strategic and Global Studies (CSGSG)