Nasib Bursa RI di Ujung Tanduk Evaluasi MSCI

Indonesia sedang berjuang membuktikan bahwa pasar modalnya bukan sekadar besar secara kapitalisasi, melainkan juga sehat secara integritas dan keterbukaan. Di tengah arus modal yang kian selektif, nasib miliaran dolar dana asing bergantung pada kebijakan regulator merespons tuntutan perbaikan iklim berinvestasi.

Dua raksasa penyedia indeks global, yaitu Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan Financial Times Stock Exchange (FTSE) Russell, kini menjadi ”hakim” yang menentukan apakah saham-saham Tanah Air masih layak menjadi primadona dalam portofolio investor dunia.

MSCI pada 28 Januari lalu mengeluarkan rilis yang menyoroti isu kepemilikan saham yang terkonsentrasi, rendahnya kepemilikan saham publik atau free float, dan kualitas data investor. Ini menindaklanjuti peringatan mereka yang telah disampaikan ke otoritas pasar saham sejak September 2025.

Penyedia indeks global berbasis di Amerika Serikat itu pun membekukan sementara penyesuaian indeks saham Indonesia (interim freeze), yang dilakukan tiga bulan sekali, untuk Februari tahun ini. MSCI menanti perbaikan sebelum periode kedua masa penyesuaian indeks, yakni pada Mei.

Di tengah kegelisahan menanti hasil evaluasi MSCI, angin segar bertiup dari London, Inggris. Lembaga penyedia indeks FTSE Russell mengumumkan hasil tinjauan Equity Country Classification mereka pada Selasa (7/4/2026). Hasilnya? Indonesia berhasil mempertahankan posisinya dalam klasifikasi Secondary Emerging Market.

Secondary Emerging Market menjadi satu dari empat kategori pasar dari tinggi ke rendah, yakni Developed, Advanced Emerging, dan Frontier. FTSE setiap tahun menyusun watch list yang berisi pasar-pasar yang sedang dipertimbangkan untuk perubahan klasifikasi.

Pengklasifikasian bertujuan agar indeks FTSE mencerminkan kondisi pasar yang paling relevan dan akurat, sekaligus membantu investor dalam mengelola risiko terkait regulasi dan praktik perdagangan di berbagai pasar.

FTSE Russell menilai bahwa tingkat aksesibilitas dan stabilitas pasar modal Indonesia masih berada dalam batas yang memadai bagi investor institusi global. Yang lebih melegakan, lembaga ini menyatakan tidak sedang mempertimbangkan Indonesia untuk masuk ke dalam watch list atau daftar pantauan untuk penurunan status.

Meski demikian, FTSE menyoroti serangkaian inisiatif reformasi integritas pasar yang sedang berjalan di Indonesia. Reformasi ini mencakup empat hal, yakni penyediaan data kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1 persen kepada publik; implementasi pengumuman high shareholding concentration (HSC).

Kemudian, penguatan granularity klasifikasi investor dalam data kepemilikan saham KSEI menjadi total 39 klasifikasi dan tipe investor; dan kenaikan batas minimum free float menjadi 15 persen melalui penyesuaian Peraturan BEI Nomor I-A.

FTSE memilih untuk menunggu dan memantau secara saksama sebelum memberikan konfirmasi lebih lanjut menjelang evaluasi indeks pada Juni 2026.

Jika FTSE adalah kawan yang memberikan dukungan, MSCI bakal tampil sebagai penguji yang lebih skeptis.

Laporan riset Mirae Asset Sekuritas Indonesia bertajuk ”Everything Is on the Table, What’s Next?”, Senin (6/4/2026), menilai bahwa salah satu langkah Indonesia paling berani adalah menawarkan kepada MSCI publikasi daftar saham dengan kepemilikan terkonsentrasi tinggi atau HSC.

Pada 2 April lalu, Bursa Efek Indonesia (BEI) menguliti emiten-emiten yang kepemilikan sahamnya dianggap terlalu ”pekat”, di mana akumulasi kontrol pemegang saham utama mencapai lebih dari 95 persen.

Setidaknya ada sembilan saham yang masuk dalam radar HSC ini, termasuk dua penghuni tetap indeks MSCI Indonesia, yaitu PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA).

Berdasarkan tabel estimasi, BREN yang terafiliasi grup konglomerat Prajogo Pangestu memiliki konsentrasi kepemilikan hingga 97,3 persen. Adapun DSSA, yang dikendalikan oleh Grup Sinar Mas, berada di angka 95,8 persen.

Emiten DSSA masuk dalam salah satu indeks yang tersedia, yaitu MSCI Global Standard, pada Agustus 2025. Namun, MSCI tidak lama kemudian mempertanyakan investabilitas DSSA dan mengeluarkan wacana untuk mengubah cara menghitung foreign inclusion factor (FIF) karena free float-nya dinilai rentan risiko manipulasi dan ketidakefisienan harga.

FIF adalah metrik yang digunakan oleh penyedia indeks global untuk menentukan seberapa besar porsi saham suatu perusahaan yang benar-benar tersedia dan dapat dibeli oleh investor asing di pasar publik.

Jika sebuah perusahaan memiliki total saham beredar besar, tetapi sebagian besarnya dikunci oleh pendiri atau dilarang dimiliki asing karena regulasi negara, nilai FIF-nya akan rendah. Sebaliknya, perusahaan dengan kepemilikan publik yang tersebar luas akan memiliki nilai FIF yang mendekati 1,0 (atau 100 persen).

Setelah otoritas bursa kini mengikuti ”arahan” MSCI dengan memperbaiki kebijakan pendukung transparansi ini, perhatian pelaku pasar kini tertuju pada tindak lanjut MSCI dan dampak jangka pendeknya terhadap pasar.

Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Wilbert Arifin, mengatakan, dalam laporannya, emiten dalam daftar HSC ini terancam didepak dari indeks. Di satu sisi, upaya ini sukses menekan risiko terburuk, yakni degradasi Indonesia dari emerging market menjadi klasifikasi lebih rendah, yakni frontier market.

”Namun, kejujuran data kepemilikan ini akan memaksa MSCI menghitung ulang porsi saham yang benar-benar beredar di publik atau foreign inclusion factor,” kata Wilbert.

MSCI mengestimasikan FIF BREN tetap 6 persen, sementara DSSA turun dari 13 persen ke 10 persen.

Namun, beberapa saham perbankan besar yang berada dalam indeks MSCI Global Standard juga dinilai bisa ikut terdampak dalam kalkulasi FIF yang baru. PT Bank Sentral Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BBRI), misalnya, diprediksi mengalami penyesuaian FIF dari 45,0 persen menjadi 42,5 persen.

Akibatnya, bobot Indonesia dalam indeks MSCI Emerging Market diperkirakan akan menyusut dari 0,9 persen menjadi 0,8 persen. ”Meski terlihat kecil, penurunan 0,1 persen ini berarti ada potensi aliran dana keluar sebesar kurang lebih 1 miliar dolar AS,” kata Wilbert.

Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI) David Sutyanto juga menilai bahwa MSCI tetap punya pendekatan sendiri, terutama soal transparansi dan free float. Karakteristik ini membuat pasar masih akan menunggu hasil review MSCI pada Mei mendatang.

”Memang betul, di pasar ada kekhawatiran kalau beberapa emiten bisa terdepak atau harus menambah free float. Ini wajar karena penyesuaian seperti ini biasanya menimbulkan tekanan jangka pendek, terutama dari sisi supply saham,” ujarnya kepada Kompas, Minggu (12/4/2026).

Jika nanti ada emiten yang keluar dari MSCI, ia memprediksi dampaknya pasti terasa, terutama di saham dengan status HCS, seperti DSSA dan BREN. Namun, mengingat bobot kedua saham ini tidak sebesar bank-bank besar, David menilai penurunan saham yang akan terjadi di dua saham itu tidak langsung mengguncang indeks secara keseluruhan.

Efek keluarnya modal asing dari saham BREN dan DSSA yang berkapitalisasi besar diperkirakan memicu koreksi ringan sekitar 1 sampai 3 persen secara harian.

”Yang lebih menentukan justru persepsi pasar. Kalau ini dilihat hanya sebagai isu di level saham, dampaknya akan cepat mereda. Namun, kalau dikaitkan dengan potensi penurunan bobot Indonesia di MSCI secara keseluruhan, baru bisa jadi tekanan yang lebih luas ke aliran dana asing,” tuturnya.

Bagaimana pun, ia meyakini bahwa efeknya hanya akan lebih spesifik ke saham terkait, tetapi tidak langsung menjatuhkan seluruh pasar.

”Jadi, menurut saya, ini lebih ke fase penyesuaian. Dalam jangka pendek, ada volatilitas. Akan tetapi, kalau reformasi ini berjalan konsisten, justru bisa memperkuat kualitas pasar kita ke depan,” ujar David.

Pada akhirnya, volatilitas jangka pendek adalah harga kecil yang harus dibayar untuk sebuah integritas yang tak ternilai harganya di masa depan.