Nasib Dapur MBG yang Berhenti ”Ngebul”

Sejak memasuki era tampuk kekuasaan Prabowo-Gibran, program Makan Bergizi Gratis menjadi program andalan yang terus diunggulkan. Program ini sudah digaungkan semenjak pasangan ini mengampanyekan diri dalam kontestasi Pilpres pada Pemilu 2024 lalu.

Program ini digadang-gadang menjadi program unggulan untuk menarik simpati masyarakat, khususnya bagi masyarakat kalangan kelas menengah ke bawah. Pada 6 Januari 2025, program ini mulai diluncurkan di bawah naungan Badan Gizi Nasional. Pada awal program tersebut disalurkan paket makan bergizi gratis untuk 570.000 anak sekolah dengan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia.

Dalam menjalankan program ini, pemerintah melalui SPPG menggandeng sejumlah mitra yang membentuk Dapur MBG. Salah satu mitra tersebut adalah Dapur MBG Kalibata di Jakarta.

Namun dapur MBG Kalibata ini terpaksa berhenti karena terkendala biaya operasional. Situasi ini terjadi sejak pertengahan Maret lalu dan pada Selasa (15/4/2025) mereka mengungkap permasalahan ini kepada media dan memperlihatkan kondisinya.

Ira Mesra Destiawati (59) selaku pihak mitra Dapur MBG Kalibata dengan didampingi kuasa hukumnya memaparkan permasalahan yang menimpa mereka. Sejak kontrak kerja sama hingga saat ini mereka tidak menerima pembayaran dalam memenuhi kebutuhan masakan untuk program tersebut. Selama ini pembiayaan operasional dan prasarana Dapur MBG Kalibata ditanggung Ira.

Ira dan kuasa hukummya, Danna Harly, mengatakan jika mereka selaku mitra dapur seharusnya memperoleh penyaluran dana MBG dari Yayasan Media Berkat Nusantara selaku pihak perwakilan Badan Gizi Nasional. Nilai kerugian yang ditanggung tersebut mencapai kisaran Rp 950 juta.

Biaya operasional sangatlah vital dalam menjalankan sebuah program penting bagi golongan mitra. Apalagi ini program yang digadang-gadang sebagai program yang dibanggakan pemerintah.

Akan tetapi dalam kenyataannya, dalam menjalankan program ini ditemukan permasalahan pembiayaan yang menimpa kalangan mitra sebagai ujung tombak program tersebut. Apabila mitra dari pemerintah ini tidak bisa berproduksi, dikhawatirkan program pemberian MBG ini akan terganggu.

Sudah selayaknya pemerintah juga mengoreksi diri terkait sejumlah program yang dibanggakannya. Koreksi ini terlebih lagi terkait nasib mitra kerja hingga dampak yang terjadi di kalangan rakyatnya.

Harapannya, dapur yang awalnya sangat sibuk dengan kegiatan memasak untuk siswa sekolah ini bisa kembali ”ngebul”. Pihak pengelola, juru masak, tukang belanja bahan baku, dan petugas pengantar bisa kembali bekerja dan mendapatkan penghasilan.

Toh sebuah program bukan dirancang untuk memuaskan satu pihak, penerima MBG, namun malah menyusahkan pihak lain kan?