Nasib (Kelapa) Negeri ”Rayuan Pulau Kelapa”

Tanah airku aman dan makmur/pulau kelapa yang amat subur/pulau melati pujaan bangsa/sejak dulu kala//Melambai-lambai/nyiur di pantai…. (”Rayuan Pulau Kelapa”, Ismail Marzuki).

Pada 1944 atau sekitar 81 tahun lalu, Ismail Marzuki (1914-1958) mencipta ”Rayuan Pulau Kelapa”. Ismail mendedikasikan lagu itu bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia yang mempertahankan Tanah Air beserta keindahan dan kekayaan alamnya.

Pulau kelapa menjadi salah satu simbol keindahan alam di pulau-pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Pohon kelapa yang berada di setiap pulau di Indonesia menjadi representasi keberagaman kekayaan alam Indonesia.

Delapan puluh tahun setelah ”Rayuan Pulau Kelapa” melintasi zaman, tepatnya pada 30 September 2024, Pemerintah Indonesia meluncurkan Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045.

Delapan puluh tahun setelah ”Rayuan Pulau Kelapa” melintasi zaman, tepatnya pada 30 September 2024, Pemerintah Indonesia meluncurkan Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045.

Namun, sebulan setelah peluncuran peta jalan itu, industri pengolahan kelapa mengalami krisis bahan baku. Akankah ”Rayuan Pulau Kelapa” bakal dinyanyikan sumbang?

Statista, platform data dan intelijen bisnis asal Jerman, menyebutkan, Indonesia merupakan negara produsen kelapa peringkat ke-1 dunia pada 2023. Produksi kelapa di Indonesia pada tahun tersebut sebanyak 17,97 juta ton. Peringkat ke-2 dan ke-3 ditempati Filipina dan India dengan produksi kelapa masing-masing 14,89 juta ton dan 14,16 juta ton.

Pada 2023, Indonesia juga menduduki peringkat ke-1 sebagai negara pengekspor kelapa segar dan kering dunia dengan volume sebesar 871.397 ton. Thailand dan Filipina menyusul di peringkat ke-2 dan ke-3 dengan volume ekspor masing-masing 653,191 ton dan 97,824 ton.

Kendati begitu, potret kondisi perkelapaan di Indonesia tidak seindah gambaran dunia internasional. Dari waktu ke waktu, tren luas perkebunan kelapa di negeri ”Rayuan Pulau Kelapa” semakin berkurang. Produksi kelapa juga terus turun.

Statistik Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan, pada 2017-2024, luas perkebunan kelapa nasional berkurang dari 3,5 juta hektar menjadi 3,3 juta hektar. Produksi kelapa nasional juga turun dari 2,85 juta ton menjadi 2,83 juta ton.

Peneliti Pusat Riset Tanaman Perkebunan (PRTP) Badan Riset dan Inovasi (BRIN), Ismail Maskromo, Jumat (28/2/2025), mengatakan, mayoritas perkebunan kelapa di Indonesia milik masyarakat. Selama ini, sebagian besar pemiliknya tidak mengelolanya dengan baik.

”Tanaman kelapa tidak pernah dipupuk secara rutin. Hama dan penyakit cenderung dibiarkan. Peremajaan kelapa juga jarang dilakukan. Tidak mengherankan jika luas perkebunan dan produksinya semakin berkurang,” ujarnya dalam acara Pojok PRTP#1 bertajuk ”Strategi Peningkatan Produktivitas dan Keberlanjutan Perkebunan Kelapa” yang digelar BRIN secara daring di Jakarta.

Sejak Oktober 2024 hingga Februari 2025, problem di hulu tersebut, ditambah dengan dampak El Nino pada 2023, mulai berimplikasi ke hilir. Industri pengolahan kelapa nasional mengalami kelangkaan bahan baku.

Berdasarkan survei internal Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) pada Desember 2024, sebanyak 16 perusahaan kelapa hanya mampu mengoperasikan 33 persen dari total kapasitas produksi maksimum. Apabila pabrik-pabrik itu tutup karena tidak mendapatkan bahan baku, 21.399 tenaga kerja bakal kehilangan pekerjaan.

Perusahaan-perusahaan anggota HIPKI juga berpotensi kehilangan pemasukan akibat penurunan produksi pada 2025. Dari delapan perusahaan saja, total potensi kehilangannya mencapai Rp 3,4 triliun. Padahal, jika beroperasi maksimum, total pemasukan perusahaan-perusahaan itu adalah Rp 7,2 triliun (Kompas, 18/12/2025).

HIPKI bahkan menyebutkan, pemicu kelangkaan bahan baku bukan hanya penurunan produksi dan dampak El Nino pada 2023, melainkan juga tak terkendalinya ekspor kelapa butiran atau utuh. Ekspor kelapa butiran, baik secara legal maupun ilegal, ke China, Thailand, Vietnam, dan Malaysia semakin masif.

Sampai-sampai HIPKI meminta pemerintah menghentikan ekspor kelapa utuh untuk sementara waktu. ”Sudah sejak Desember 2024, kami meminta pemerintah menghentikan ekspor kelapa butiran selama enam bulan,” kata Ketua Harian HIPKI Rudy Handiwidjaja.

Sudah sejak Desember 2024, kami meminta pemerintah menghentikan ekspor kelapa butiran selama enam bulan.

Namun, hingga kini pemerintah belum menanggapi permintaan HIPKI. Bahkan, Kementan menyatakan, neraca produksi, konsumsi, dan ekspor kelapa utuh masih surplus.

Merujuk hasil Survei Ekonomi Nasional 2023 Badan Pusat Statistik, rerata konsumsi per kapita kelapa pada 2023 sebanyak 4,23 butir atau 1,1 miliar butir per tahun.

Sementara kebutuhan bahan baku industri pengolahan kelapa sebanyak 9,1 miliar butir, volume ekspor kelapa utuh 292 juta butir, dan volume ekspor kelapa muda 186.000 butir per tahun. Dengan produksi kelapa 14,18 miliar butir, berarti neraca produksi, konsumsi, dan ekspor kelapa Indonesia pada 2023 masih surplus 3,6 miliar butir.

Kemudian, pada 2024, produksi kelapa mencapai 14,11 miliar butir. Produksi kelapa itu hanya turun 0,5 persen atau sekitar 70.000 butir sehingga masih berlebih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan ekspor.

Namun, faktanya, sejumlah perusahaan pengolahan kelapa mulai kesulitan produksi. Dari pendataan sementara HIPKI, sejak awal Januari 2025 hingga 25 Februari 2025, enam perusahaan berhenti berproduksi sementara waktu. Dua perusahaan pengolahan kelapa besar di Riau juga sudah merumahkan sekitar 3.000 karyawan (Kompas, 26/2/2025).

Oleh karena itu, HIPKI meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan jangka pendek untuk menyelamatkan industri pengolahan kelapa nasional. Kebijakan itu juga perlu dibarengi dengan upaya jangka panjang meremajakan tanaman kelapa rakyat.

Peremajaan tanaman kelapa menjadi salah satu agenda yang tertuang dalam Peta Hilirisasi Kelapa 2025-2045. Peremajaan itu diperlukan agar produktivitas kelapa nasional semakin meningkat. Kementan telah memulai peremajaan itu dalam lima tahun terakhir.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan Heru Tri Widarto menuturkan, Kementan telah mengembangkan tanaman kelapa seluas 73.034 hektar pada 2019-2024. Pengembangan ini, antara lain, mencakup 44.930 hektar peremajaan, 25.959 hektar perluasan tanam, dan 2.145 hektar intensifikasi.

”Tentu angka ini masih relatif kecil bila dibandingkan tanaman tua dan rusak yang ada, yakni seluas 380.193 hektar. Pada tahun-tahun berikutnya, kami akan terus melakukan kegiatan itu,” ujarnya.

Berkat upaya itu, produktivitas kelapa nasional meningkat tipis 0,11 persen. Pada 2013, rerata produktivitas kelapa nasional sebanyak 1,13 ton per hektar setara kopra. Pada 2022, rerata produktivitasnya naik menjadi 1,14 ton per hektar.

BRIN menyebutkan, peremajaan tanaman kelapa membutuhkan bibit kelapa siap tanam yang banyak. Bibit kelapa yang diproduksi saat ini masih jauh di bawah kebutuhan bibit untuk peremajaan kelapa.

Ismail mengatakan, dari 3,3 juta hektar luas perkebunan kelapa, Indonesia setidaknya perlu meremajakan tanaman kelapa di lahan seluas 500.427 hektar per tahun. Dengan kebutuhan per hektar sekitar 150 bibit, total bibit kelapa yang dibutuhkan ialah 75,064 juta bibit per tahun.

Sementara jumlah bibit kelapa yang dikembangkan sejak 2021 hingga 2024 hanya 2,54 juta bibit. Bibit kelapa itu terdiri dari 51.360 bibit kelapa genjah unggul nasional, 1,07 juta bibit kelapa genjah unggul lokal, 139.144 bibit kelapa dalam unggul nasional, 1,14 juta bibit kelapa dalam unggul lokal, dan 45.000 kelapa hibrida.

”Jumlah benih yang tersedia itu tidak cukup untuk peremajaan, apalagi perluasan areal perkebunan kelapa,” katanya.

Jumlah benih yang tersedia itu tidak cukup untuk peremajaan, apalagi perluasan areal perkebunan kelapa.

Oleh karena itu, Ismail melanjutkan, pemerintah perlu mengembangkan kebun-kebun pembibitan kelapa. Apalagi, per 2024, pemuliaan kelapa di Indonesia telah menghasilkan 60 varietas kelapa genjah, dalam, dan hibrida.

Pengembangan bibit kelapa itu perlu dilakukan berdasarkan sebaran plasma nutfah kelapa sekaligus diikuti dengan pengembangan kelapa hibrida. Pengembangan pembibitan dan peremajaan kelapa itu juga perlu melibatkan perusahaan-perusahaan swasta.

Sekali lagi, pemerintah telah menggulirkan Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2024-2045. Salah satu tujuan hilirisasi kelapa itu adalah membuat sektor perkelapaan nasional semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 8 persen pada 2025.

Dengan kondisi hulu-hilir kelapa nasional yang seperti itu dan ditambah keterbatasan anggaran negara, akankah hilirisasi kelapa dapat berjalan baik di era Presiden Prabowo Subianto? Atau ”Rayuan Pulau Kelapa” justru bakal berkumandang sumbang?