Natal 2024 Jadi Momentum Perkuat Toleransi dan Kepekaan Lingkungan

JAKARTA, KOMPAS — Menjelang Natal 2024, umat beragama diharapkan berada di garis depan dalam membangun budaya toleransi. Sebab, toleransi tidak bisa hanya digaungkan, tetapi juga butuh tindakan nyata. Tak hanya toleransi, semangat Natal hendaknya juga jadi pemantik masyarakat untuk berkolaborasi menyelesaikan persoalan lingkungan.

Hal itu mengemuka dalam Seminar Natal Nasional 2024 bertema ”Gereja Berjalan Bersama Negara: Semakin Beriman, Humanis, dan Ekologis” di Auditorium HM Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Acara itu dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2024 sekaligus Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Koordinator Seminar Natal Nasional yang juga anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng.

Tak hanya itu, sejumlah narasumber lain juga hadir, antara lain Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Jacklevyn Manuputty.

Dalam pidatonya, Nasaruddin mengingatkan pentingnya mewujudkan toleransi. Ia menekankan, toleransi semestinya bukan sekadar ungkapan tanpa tindakan nyata dalam kehidupan sehari-sehari. Sebab, toleransi yang sesungguhnya adalah saling menghargai setiap perbedaan.

Menurut Nasaruddin, toleransi harus tumbuh dari ketulusan hati untuk menerima dan menghormati keberagaman. ”Jangan hanya toleransi diucapkan, tetapi harus dilakukan dengan tulus. Ini adalah amanat besar yang harus kita jalankan bersama demi menjaga harmoni bangsa,” ujarnya.

Selain itu, Nasaruddin juga mengingatkan bahwa baik pemuka agama maupun Kementerian Agama semestinya mampu mendekatkan umat dengan ajaran agama yang damai dan penuh kasih. Oleh karena itu, implementasi nilai toleransi harus lebih ditekankan melalui pendidikan, dialog antaragama, dan kebijakan pemerintah yang inklusif.

Apalagi, Indonesia dikenal sebagai negara yang paling beragam, baik dari sisi agama, budaya, maupun suku. Keberagaman ini mensyaratkan nilai toleransi sebagai salah satu pilar utama persatuan. Peran penjaga persatuan pun selama ini salah satunya dilaksanakan pemuka agama, yang terus menjaga harmoni antarumat beragama di Indonesia.

Meski demikian, lanjut Nasaruddin, merawat persatuan bukan hal mudah karena tantangan yang dihadapi umat beragama semakin kompleks. Apalagi di berbagai belahan dunia terjadi perang dan persoalan lingkungan yang mengancam kehidupan manusia. Kendati demikian, ia meminta masyarakat jangan pernah putus asa.

Selain itu, umat beragama juga diminta untuk meningkatkan rasa kebersamaannya. Sebab, semangat kebersamaan sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada saat ini.

Nasaruddin pun mengajak semua pihak agar menjadikan perayaan Natal 2024 sebagai semangat bersama untuk mempererat persatuan. ”Mari kita buktikan bahwa Indonesia adalah rumah besar yang nyaman bagi seluruh warganya, tanpa memandang perbedaan agama ataupun keyakinan,” katanya.

Ketua Panitia Natal Nasional 2024 sekaligus Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono meminta gereja seluruh Indonesia agar berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu termasuk menyelesaikan permasalahan sosial.

Menurut Thomas, diperlukan kolaborasi antara Gereja dan negara atau pemerintah selaku pemangku kepentingan. Sebab, negara memiliki sumber daya yang kuat yang bisa digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, ia juga berharap negara dapat lebih mendengarkan aspirasi dari setiap gereja.

”Gereja tidak dapat berperan sendiri. Negara adalah satu institusi besar yang di banyak hal memiliki otoritas terbesar. Negara juga ditopang oleh sumber daya yang kuat. Gereja memerlukan negara untuk memberi wujud nyata pada segala ajaran dan seruannya,” tutur Thomas.

”Di sisi lain, negara perlu mendengarkan suara gereja. Gereja seperti halnya institusi keagamaan lainnya mewarisi kekayaan ajaran moral yang dapat memberi negara arah untuk dituju dan batasan agar tidak tergelincir ke jurang kesewenang-wenangan,” ujar Thomas.

Dalam sambutannya, Thomas juga menyoroti isu global yang juga terjadi di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir, yakni kelaparan karena kemiskinan, diskriminasi, bencana karena perubahan iklim, degradasi lingkungan hidup akibat pencemaran serta kepunahan keanekaragaman hayati.

Dalam konteks itu, ia mendorong agar Gereja dapat membuktikan keberpihakan terhadap pelestarian lingkungan dan kerukunan antarumat beragama sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Istiqlal 2024 yang ditandatangani Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar.

”Jadi, nilai-nilai agama harus dimajukan untuk mengalahkan budaya kekerasan, kesewenangan. Lingkungan harus dirawat, bukan obyek eksploitasi, tetapi dijaga melalui pendekatan yang adil dan berkelanjutan. Nilai ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi kita berbangsa dan bernegara,” kata Thomas.

Ketua Umum PGI Pendeta Jacklevyn Manuputty mengatakan, Deklarasi Istiqlal itu muncul karena kepedulian umat beragama terhadap persoalan lingkungan, seperti pemanasan global, polusi udara, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup manusia. Gereja-gereja pun terpanggil untuk memulai solidaritas sosial serta lingkungan tersebut.

”Gereja, komunitas lintas agama, dan pemerintah adalah koalisi strategis yang harus dioptimalkan peran bersamanya dalam menanggulangi krisis kemanusiaan dan lingkungan,” katanya.