Negara Berutang untuk Impor Mobil dari India, Beban Ganda buat Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS — Pengadaan impor pikap dari India untuk mendukung operasionalisasi Koperasi Merah Putih dilakukan melalui utang ke Himbara. Selain minim manfaat bagi industri dalam negeri, langkah impor itu juga berpotensi memberatkan keuangan negara melalui kewajiban cicilan utang hingga Rp 240 triliun dalam enam tahun ke depan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan mengenai skema pembiayaan impor kendaraan pikap dari India untuk mendukung operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia memastikan pembiayaan itu tidak menambah risiko fiskal karena telah diperhitungkan dalam postur APBN.

Dalam pemaparan APBN Kita di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/2/2026), Purbaya mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih akan memperoleh pendanaan dari bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk membeli kendaraan tersebut.

”Kewajiban saya sebagai Menteri Keuangan adalah setiap tahun kira-kira akan mencicil pinjamannya sebesar Rp 40 triliun selama enam tahun ke depan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita.

Dengan skema tersebut, total kewajiban pembayaran cicilan bisa mencapai sekitar Rp 240 triliun dalam periode enam tahun. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, akan mengalokasikan anggaran tahunan untuk membayar cicilan pinjaman tersebut.

Kendati demikian, Purbaya menegaskan bahwa skema pembiayaan ini tidak menimbulkan tambahan risiko fiskal. Pasalnya, anggaran yang digunakan pada dasarnya merupakan realokasi dari dana desa yang selama ini juga dibelanjakan setiap tahun.

Ia menekankan, perubahan yang dilakukan terletak pada mekanisme pembiayaan, bukan pada besaran anggaran yang dikeluarkan negara. Dengan demikian, belanja tetap berada dalam koridor yang telah direncanakan dalam APBN, hanya skemanya yang disesuaikan untuk mendukung pengadaan kendaraan bagi Koperasi Merah Putih.

”Karena setiap tahun pun itu sebagian uangnya dipindahkan dari uang dana desa. Jadi, setiap tahun memang kita belanja segitu. Cuma sekarang cara belanjanya berubah,” katanya.

Menurut Edy Priyono, Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik Akademika, ada kesan bahwa pemerintah mempertentangkan dilema antara efisiensi biaya dan kepentingan industri dalam negeri. PT Agrinas Pangan Nusantara beralasan bahwa harga mobil India lebih murah sehingga lebih efisien dan menghemat anggaran.

Namun, Edy menegaskan, dampak positif terhadap perekonomian sebenarnya akan lebih besar jika pemerintah memilih menggunakan mobil produksi dalam negeri.

”Industri dalam negeri akan terbantu, jaringan distribusi serta pekerja juga otomatis terbantu. Jadi, meski mungkin harganya lebih mahal, manfaat memakai mobil dalam negeri mungkin akan lebih besar,” ujar Edy, Rabu (25/2/2026).

Ia menyebutkan, apa pun opsi yang dipilih, mengimpor ataupun membeli dari dalam negeri, APBN sudah pasti akan terbebani. Namun, efek multiplier yang didapat jika membeli dari dalam negeri akan lebih besar ketimbang mengimpor.

”Idealnya, uang rakyat (APBN) digunakan untuk hal-hal yang manfaatnya lebih besar untuk rakyat. Sementara, kalau impor, kita kehilangan banyak benefit yang mestinya bisa dinikmati oleh perekonomian,” ucapnya.

Sementara itu, ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai, opsi cicilan sebesar Rp 40 triliun selama enam tahun ke depan ke Himbara memang bisa meringankan beban APBN dan menjaga defisit fiskal per tahun. Namun, itu tetap akan meningkatkan rasio utang pemerintah (debt to GDP ratio) serta debt to service ratio pemerintah untuk enam tahun mendatang.

Senada dengan Edy, Wijayanto juga menegaskan bahwa manfaat yang bisa didapat perekonomian dalam negeri akan lebih besar jika pemerintah membeli kendaraan pikap dalam negeri meski itu tetap akan membebani APBN pada akhirnya.

”Setelah mengeluarkan pajak dan memperhitungkan pembelian partai besar, kita bisa dapat Toyota Hilux pickup 4x4 seharga Rp 275 per unit. Harga tidak beda jauh, tetapi kualitas jelas berbeda. Apalagi, produsen India juga belum punya layanan purnajual yang luas. Mengingat mobil akan didistribusikan ke daerah pelosok, servis dan spare part akan jadi tantangan tersendiri,” tuturnya.