Negara Mediator Tekan Hamas Terima Proposal Trump-Netanyahu

PARIS, JUMAT — Hamas semakin tertekan di bawah desakan internasional. Negara-negara mediator seperti Mesir dan Qatar kini mendorong kelompok itu menyepakati proposal damai Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sementara Trump memberi ultimatum batas waktu bagi Hamas untuk menerima kesepakatan. Tekanan tambahan datang dari Uni Eropa dan Perancis.

Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mengatakan, Hamas tidak punya tempat dalam tata kelola Gaza setelah perang berakhir. ”Hamas tidak punya peran pada hari setelahnya. Ini adalah kesepakatan penuh di antara kita, bangsa Arab, Muslim, bahkan di antara orang Hamas sendiri. Mereka sangat memahami bahwa tidak ada peran untuk hari setelahnya, dan ini adalah fakta,” ujarnya saat berada di Paris, Perancis, Kamis (2/10/2025) waktu setempat.

Saat ini, Mesir berkoordinasi dengan Qatar dan Turki untuk mendorong Hamas menerima rencana damai Trump. Menurut Abdelatty, jika Hamas menolak, situasinya akan sangat sulit. Eskalasi konflik akan meningkat. Karena itu, Mesir melakukan upaya intensif agar rencana ini bisa diterapkan dan disetujui Hamas.

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Gaza, Mesir sejak lama menjadi penengah dalam konflik Israel–Palestina. Jalur Rafah di Sinai, yang berbatasan dengan Gaza, merupakan pintu utama keluar-masuk bantuan kemanusiaan ke Gaza. Mesir juga berkepentingan menjaga keamanan kawasan itu dari penyelundupan senjata dan kelompok bersenjata.

Dalam berbagai konflik sebelumnya, Kairo kerap memediasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Namun, di bawah Presiden Abdel Fattah el-Sisi, Mesir juga menjalin hubungan erat dengan Israel dan Amerika Serikat. Posisi ganda ini membuat Mesir sering menekan Hamas agar tunduk pada kesepakatan yang disetujui komunitas internasional.

Abdelatty menegaskan, Israel tidak boleh menjadikan Hamas sebagai alasan untuk melanjutkan operasi brutal di Gaza. ”Jangan berikan alasan bagi satu pihak menggunakan Hamas sebagai preteks untuk pembunuhan gila-gilaan terhadap warga sipil. Ini pembersihan etnis dan genosida yang sedang berlangsung. Cukup sudah,” ujarnya.

Abdelatty memperingatkan bahaya bagi generasi mendatang. Di Gaza, katanya, ada sekitar 130.000 anak berusia 10 tahun atau lebih muda. Mereka kehilangan semua keluarga. ”Apa yang kita harapkan dari mereka lima atau sepuluh tahun ke depan? Ini sangat berbahaya,” ujarnya. 

Dari Doha, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani menyatakan dukungan pada tujuan utama rencana Trump. Namun, ia menekankan, masih ada sejumlah persoalan yang harus dibicarakan lebih detail.

”Rencana yang diajukan Trump memang untuk mencapai tujuan penting dengan mengakhiri perang, tetapi ada beberapa isu yang memerlukan klarifikasi dan negosiasi,” katanya dalam wawancara dengan Al Jazeera.

Menurut Al-Thani, 20 butir proposal Gedung Putih baru berupa prinsip-prinsip umum. Sejumlah butir masih belum jelas dan membutuhkan pembahasan mengenai detail dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Salah satu poin yang disebut paling membutuhkan kejelasan adalah penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Qatar menegaskan, fokus utamanya kini adalah menghentikan penderitaan rakyat Palestina. ”Yang terpenting bagi Qatar saat ini adalah bagaimana mengakhiri penderitaan warga Palestina di Gaza, mengakhiri perang, kelaparan, pembunuhan, dan pengungsian,” ujar Al-Thani.

Selama ini, Qatar bersama Mesir kerap menjadi mediator utama dalam upaya gencatan senjata di Gaza. Doha menyalurkan dana bantuan ke wilayah itu dengan persetujuan Israel dan AS, sekaligus menjadi tuan rumah bagi kantor politik Hamas.

Yang terpenting bagi Qatar saat ini adalah bagaimana mengakhiri penderitaan warga Palestina di Gaza, mengakhiri perang, kelaparan, pembunuhan, dan pengungsian.

Peran tersebut membuat Qatar berada di garis depan diplomasi meski sering menuai kritik Israel yang menuduh Doha ”melindungi” Hamas. Meski begitu, Al-Thani menegaskan, keberadaan Hamas di Doha bersifat transparan dan justru memudahkan jalur negosiasi.

Sejauh ini, Qatar belum menerima tanggapan resmi dari Hamas. ”Kami belum menerima tanggapan resmi Hamas. Namun, kami berharap mereka mempertimbangkan ini dengan serius,” katanya.

Di tengah tekanan itu, Hamas belum mengumumkan keputusan resmi. Seorang pejabat senior mengatakan kepada Associated Press, Rabu (1/10/2025), bahwa ada beberapa poin dalam proposal yang tidak dapat diterima Hamas. ”Ada beberapa poin dalam proposal Trump–Netanyahu yang tidak dapat diterima dan harus diubah,” katanya.

Ia menambahkan, tanggapan resmi baru akan keluar setelah konsultasi dengan faksi-faksi Palestina lain.

Ia tak menjelaskan poin yang tak bisa diterima itu. Namun, dalam proposal gencatan senjata sebelumnya, Hamas selalu menolak poin melucuti senjata. Mereka juga kerap menolak gencatan senjata dan menegaskan hanya mau sepakat jika proposal itu untuk mengakhiri perang secara permanen.

Anggota biro politik Hamas, Mohammed Nazzal, menyatakan kepada Al Jazeera, Kamis (2/10/2025), bahwa Hamas akan merespons segera. Dalam pernyataan lain yang dikutip Reuters, Hamas mengecam intersepsi kapal bantuan oleh Israel. ”Ini adalah tindakan kriminal yang memperburuk penderitaan rakyat kami,” demikian pernyataan Hamas.

Dari Washington, Trump kembali menegaskan sikap keras. Ia memberi ultimatum agar Hamas setuju dan memberi batas waktu 3-4 hari sejak penawaran diberikan, dua hari lalu.

”Kami bekerja sangat keras pada dokumen 20 poin yang komprehensif ini. Ini rencana yang bisa diterima, dan kami berharap Hamas menerima agar kita bisa bergerak maju,” kata Trump.

Gedung Putih menambahkan bahwa tenggat resmi akan ditentukan langsung oleh presiden. ”Itu garis merah yang akan ditentukan Presiden Amerika Serikat,” kata juru bicara Karoline Leavitt dalam wawancara dengan Fox News.

Rencana damai itu mencakup gencatan senjata segera, pertukaran sandera, penarikan bertahap pasukan Israel, pelucutan senjata Hamas, dan pembentukan pemerintahan transisi yang dipimpin badan internasional.

Dari Brussel, Uni Eropa menyatakan dukungan penuh terhadap rencana damai tersebut. Uni Eropa juga mendesak Hamas untuk menyepakati proposal itu, membebaskan semua sandera yang tersisa, dan meletakkan senjata.

Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Noel Barrot menyampaikan nada lebih keras. ”Hamas memikul tanggung jawab berat atas bencana yang dialami rakyat Palestina. Ia sudah kalah. Hamas harus menerima penyerahan dirinya,” kata Barrot kepada AFP di Riyadh.

Ia menambahkan, ”Perancis siap bekerja pada implementasi rencana ini untuk mengakhiri perang, kelaparan, dan penderitaan di Gaza.”

Berbeda dengan Barat, Rusia mengambil posisi lebih hati-hati. Presiden Rusia Vladimir Putin menekankan pentingnya suara rakyat Palestina sendiri, termasuk Hamas. Menurut Putin, isu kunci adalah apa yang dipikirkan rakyat Palestina, termasuk Hamas, mengenai rencana ini.

Sementara itu, Presiden Mahmoud Abbas menyatakan, negara Palestina menyambut upaya tulus Trump dan siap bekerja sama untuk mengakhiri perang di Gaza. ”Kami memperbarui komitmen bekerja bersama Amerika Serikat dan mitra lain untuk mengakhiri perang Gaza melalui kesepakatan menyeluruh,” katanya seperti dikutip kantor berita Palestina, WAFA.

Perdana Menteri Otoritas Palestina (PA) Mohammad Shtayyeh Mustafa menambahkan, pemerintahan yang kuat dan bersatu antara Tepi Barat dan Gaza sangat penting. Pihaknya berkomitmen untuk menggelar pemilu dalam satu tahun setelah perang berakhir.

Pada saat diplomasi perdamaian berlangsung, situasi kemanusiaan di Gaza memburuk. Israel terus menyerang Kota Gaza setelah menurunkan perintah evakuasi. Menurut otoritas kesehatan Palestina, lebih dari 66.000 orang tewas sejak serangan Israel setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. (AP/AFP/REUTERS)