Negara-negara Arab Ganjal Ambisi Trump Ambil Alih Gaza

DUBAI, JUMAT - Gagasan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza membuat negara-negara Arab bersatu dan bersepakat menghadangnya. Para pemimpin Bahrain, Jordania, Kuwait, Mesir, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab berkumpul di Riyadh, Jumat (21/2/2025).

Hanya saja, belum ada kesepakatan final mengenai ”rencana tandingan” dari negara-negara Arab itu. Belum ada rencana rekonstruksi pascaperang Gaza, terutama mengenai siapa yang akan memerintah Gaza dan bagaimana pendanaan rekonstruksinya.

Gagasan Trump untuk Gaza memicu kemarahan global ketika dia mengusulkan AS ”mengambil alih” Jalur Gaza dan merelokasi lebih dari 2 juta penduduknya ke Mesir dan Jordania. Kedua negara itu sudah menolak gagasan itu dengan alasan masalah keamanan nasional, lebih karena ada unsur Hamas.

Jordania khawatir rencana relokasi warga Gaza akan memicu radikalisme yang akan menyebarkan kekacauan di Timur Tengah dan membahayakan perdamaian Jordania dengan Israel. Tetapi, ada persoalan lain, Mesir dan Jordania sangat bergantung pada dukungan finansial dan militer AS. Negara-negara Arab Teluk membutuhkan AS untuk payung keamanan. Jadi, mereka mungkin tidak bisa bersikap tegas kepada Trump.

Pada kesempatan terpisah, Utusan AS untuk Timur Tengah Steven Witkoff mengatakan, gagasan Trump untuk Gaza itu bukanlah tentang mengusir warga Palestina, melainkan upaya menciptakan masa depan yang lebih baik bagi warga Palestina.

”Gagasan Trump tentang Gaza lebih tentang mencoba solusi yang berbeda dari yang pernah ada. Kondisi Gaza hancur dan mustahil membangunnya kembali. Butuh banyak pembersihan dan perbaikan luar biasa. Tetapi, bukan berarti mereka akan digusur. Hanya memikirkan apa solusi terbaik bagi rakyat Palestina,” kata Witkoff dalam sebuah konferensi di Miami.

Sumber di Pemerintah Arab Saudi kepada kantor berita AFP mengatakan tidak akan ada pernyataan akhir dari pertemuan para pemimpin negara-negara Arab karena diskusinya bersifat rahasia.

Ada foto pertemuan itu yang beredar dan memperlihatkan pemimpin de facto Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, bersama dengan para pemimpin Arab lainnya, yakni Raja Jordania Abdullah dan Putra Mahkota Hussein, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan penasihat keamanan nasionalnya, Emir Kuwait Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah, dan Putra Mahkota Bahrain Salman bin Hamad Al-Khalifa.

Sumber di Arab Saudi menceritakan, para pemimpim membahas rencana Gaza versi Mesir. Ketika bertemu dengan Trump di Washington, AS, pada 11 Februari 2025, Raja Jordania Abdullah II menceritakan, Mesir akan mengajukan rencana untuk masa depan Gaza.

Kantor berita resmi Arab Saudi, SPA, menyebutkan, keputusan yang diambil pada pertemuan tidak resmi itu akan dimasukkan dalam agenda pertemuan darurat Liga Arab yang akan diadakan pada 4 Maret 2025 di Mesir. Belum ada rincian usulan rencana Gaza versi Mesir, tetapi mantan diplomat Mesir, Mohamed Hegazy, menguraikan sebuah rencana dalam tiga fase teknis selama periode 3-5 tahun.

Fase pertama akan berlangsung selama enam bulan dan difokuskan pada ”pemulihan awal” dan pemindahan puing-puing. Untuk fase kedua perlu ada konferensi internasional guna menetapkan rencana terperinci untuk rekonstruksi dan pemulihan infrastruktur.

Sementara fase terakhir akan mengkaji penyediaan perumahan dan layanan serta pembentukan ”jalur politik untuk menerapkan solusi dua negara”, Palestina yang merdeka berdampingan dengan Israel.

Seorang diplomat Arab Saudi yang memahami masalah ini mengatakan, tantangan terbesar yang dihadapi dalam rencana Mesir adalah pendanaannya. ”Tidak masuk akal bagi para pemimpin Arab untuk bertemu tanpa mencapai visi bersama. Hal terpenting terletak pada visi dan kemampuan untuk mengimplementasikannya,” ujarnya.

Pakar kebijakan luar negeri Arab Saudi, Umer Karim, menilai pertemuan itu adalah pertemuan paling penting dalam beberapa dekade terakhir bagi dunia Arab, terutama bagi masalah Palestina. Keberhasilan rencana tersebut membutuhkan persatuan dan kesatuan Arab yang luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya.

”Beberapa negara seperti Kuwait akan menyuntikkan dana, mungkin untuk alasan keamanan. Tetapi, negara-negara Teluk lainnya akan menetapkan persyaratan khusus sebelum transfer uang. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab tidak akan mengeluarkan uang jika Qatar dan Mesir tidak memberi jaminan sesuatu untuk Hamas,” ujarnya.

Qatar yang menjadi mediator dalam konflik Israel-Hamas menegaskan, Palestina sendiri yang harus memutuskan masa depan Gaza. Sementara Mesir, dalam rencananya, membayangkan secara politik dan hukum Gaza akan berada di bawah Otoritas Palestina. Itu juga yang dibayangkan Arab Saudi.

Mesir juga membayangkan, polisi yang berafiliasi dengan Otoritas Palestina dilengkapi dengan dukungan personel dari Mesir, negara-negara Arab, dan negara-negara lain. Namun, ini juga masih diperdebatkan.

”Saya pikir semua aktor regional memahami, rencana alternatif apa pun yang mereka usulkan tidak boleh menyertakan Hamas dalam bentuk apa pun, karena kehadiran Hamas akan membuat rencana tersebut tidak mengenakkan bagi Pemerintah AS dan Israel. Secara keseluruhan, beberapa hal di Jalur Gaza harus diubah secara mendasar agar rencana ini setidaknya memiliki peluang,” tutur Karim.

Pengamat politik dari King’s College London, Inggris, Andreas Krieg, mengatakan bahwa ini sebenarnya bisa menjadi kesempatan bagi Arab Saudi untuk menggalang semua negara Arab yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk atau Gulf Cooperation Council (GCC), ditambah dengan Mesir dan Jordania.

GCC merupakan organisasi antar-pemerintah regional yang beranggotakan Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan UEA. ”Kita berada di titik bersejarah dalam konflik Arab-Israel atau Israel-Palestina. AS di bawah Trump berpotensi menciptakan masalah baru,” kata Krieg.

Sebagian besar wilayah di Jalur Gaza hancur setelah dilanda perang antara Israel dan Hamas yang berlangsung selama 15 bulan. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan proses rekonstruksi kemungkinan akan menelan biaya sedikitnya 53 miliar dollar AS atau Rp 864 triliun.

Dari sumber kantor berita Reuters diketahui bahwa pada pertemuan negara-negara Arab itu dibahas rencana Mesir yang dapat mencakup pendanaan hingga 20 miliar dollar AS selama tiga tahun. Kemungkinan dana akan diperoleh dari negara-negara Teluk dan Arab yang kaya, tetapi belum ada konfirmasi resmi.

Sekutu utama AS, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, mengesampingkan pemindahan warga Palestina dari Gaza. Mereka menegaskan upaya perdamaian harus mempertimbangkan negara Palestina yang hidup berdampingan dengan Israel.

Warga Palestina dan warga lain di kawasan tersebut khawatir gagasan Trump akan mengganggu stabilitas kawasan dan mengulang ”Nakba” atau bencana dalam perang 1948 saat berdirinya negara Israel. Pada waktu itu, sekitar 800.000 warga Palestina melarikan diri atau dipaksa meninggalkan rumah mereka.

Banyak yang terpaksa mengungsi ke kamp pengungsi di Jordania, Lebanon, dan Suriah. Warga Palestina mengaku mendapat perlakuan diskriminatif di beberapa negara itu. Mereka sering mengeluh ditelantarkan oleh negara-negara Arab. Tetapi, negara-negara Arab berulang kali mengatakan melakukan yang terbaik untuk memajukan perjuangan Palestina.

(Reuters/AFP)