Gunakan Ruang Negosiasi, tapi Jangan ”Mengemis” kepada Trump

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Amerika Serikat telah mengumumkan pengenaan tarif bea masuk sebesar 32 persen terhadap semua produk asal Indonesia yang masuk ke pasar AS mulai 1 Agustus 2025. Pengusaha dan pengamat berharap Indonesia memanfaatkan ruang negosiasi yang tersisa dengan strategi yang lebih baik. Kendati begitu, mereka mengingatkan agar Indonesia tidak perlu mengemis atau tunduk sepenuhnya pada kemauan AS.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana menilai, Pemerintah Indonesia lambat dan kurang siap dalam merespons tuntutan AS. Respons lambat itu misalnya terkait dengan penyusunan proposal dagang.

Manajemen negosiasi perdagangan Indonesia terkesan dilakukan secara mendadak dan tidak sistematis. Bahkan, hingga batas akhir, belum terlihat adanya proposal resmi dari Indonesia kepada pihak AS untuk menyeimbangkan neraca perdagangan, seperti yang diminta Presiden Donald Trump.

Tak hanya itu, Indonesia juga lambat dalam memberikan informasi bagi pelaku industri untuk ikut dalam negosiasi ke AS pada 7 Juli 2025. Pemberitahuan baru diterima pada 4 Juli 2025. Waktu hanya tiga hari dinilai terlalu singkat untuk berangkat dan menyiapkan tim lobi yang solid untuk misi negosiasi membantu pemerintah.

”Saya mengira pemerintah terlalu lambat dalam membuat proposal tersebut. Sekarang, kita lihat surat Presiden Trump menyampaikan bahwa pada tanggal 1 Agustus akan diterapkan tarif resiprokal 32 persen. Namun, di balik itu kita mesti lihat apakah ini sudah definitif atau Presiden Trump memberikan peluang tiga minggu lagi untuk memperbaiki. Kita perlu menunggu peluang negosiasi lagi,” kata Danang, saat dihubungi, Selasa (8/7/2025).

Danang menilai, langkah AS tidak boleh direspons dengan sikap tunduk. Sebaliknya, Indonesia perlu segera memperluas pasar ekspor ke kawasan lain, seperti negara di Eropa Timur dan Asia Tengah, yang dinilai lebih terbuka dan tidak terpengaruh ketegangan geopolitik global.

Dalam sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), diversifikasi pasar dinilai masih sangat memungkinkan untuk diperluas. Meski produk TPT menjadikan AS sebagai tujuan ekspor utama, produk-produk itu tidak 100 persen tergantung pada pasar AS sehingga ada peluang besar di pasar alternatif negara lainnya.

”Kalau kita terus-menerus terpuruk karena tekanan tarif Trump, industri kita bisa mati. Kita harus mulai menargetkan pasar lain dan tidak boleh mengemis ke pasar Amerika. Memang nilai ekspor ke pasar alternatif belum sebesar Amerika, tapi di masa survival seperti ini, lebih baik cuan sedikit dari pasar yang stabil ketimbang terus-menerus terganggu di pasar besar,” ujarnya.

Dibandingkan dengan Vietnam yang mendapatkan tarif 20 persen, tarif 32 persen yang diterima Indonesia jelas akan berdampak pada industri manufaktur. Privilese Vietnam akan membuat Indonesia kalah bersaing di pasar AS. Namun, bukan berarti industri manufaktur dalam negeri akan jatuh terpuruk. Kualitas produk Indonesia, khususnya tekstil dan garmen, sangat kompetitif dan dapat diterima pasar internasional.

”Kalau kita kalah di Amerika, ya, tidak masalah. Kita bisa menang di Eropa atau Asia. Ini strategi dagang global. Jangan bertanding di arena yang kita pasti kalah. Kita harus ubah cara pandang. Jangan jadi pengemis di Amerika. Kita harus jadi raja di pasar lain,” kata Danang.

Sementara itu, ekonom senior Universitas Paramadina Samirin Wijayanto mengatakan, Trump merupakan sosok unilateralist (sepihak tanpa mempertimbangkan pihak lain) sejati. Trump dalam surat resminya menyatakan tarif akan mulai diberlakukan per 1 Agustus 2025. Meski disebut masih membuka ruang negosiasi, kesempatan negosiasi tersebut dinilai lebih bersifat formalitas.

”Saatnya Indonesia berdiri di kaki sendiri, mengambil keputusan untuk kepentingan nasional, tidak boleh tergantung pada negara lain. Kita harus percepat perbaikan daya saing ekonomi, kolaborasi dengan negara lain perlu diperkuat, khususnya sesama anggota BRICS,” kata Wijayanto dihubungi secara terpisah.

Selain itu, perbaikan iklim investasi menjadi semakin mendesak agar industri dalam negeri mampu bersaing secara global, tak hanya di pasar AS. Optimalisasi APBN dinilai krusial untuk memastikan program-program pembangunan berdampak langsung pada ekonomi rakyat.

Menurut Wijayanto, dampak tarif 32 persen ini tergantung tarif yang dikenakan untuk negara lain, terutama negara dengan struktur ekspor yang sama dengan Indonesia, khususnya Vietnam, China, Malaysia, dan India.

Vietnam, misalnya, mendapat tarif 20 persen, jauh lebih rendah dan bagus dari Indonesia. Hal ini akan berdampak pada banyaknya ekspor produk sepatu, TPT, dan elektronik dari Indonesia ke AS yang akan pindah ke Vietnam.

”Ekspor Indonesia ke AS hanya mewakili 2,2 persen PDB (produk domestik bruto) dan 9,9 persen total ekspor. Namun, kontribusinya terhadap surplus neraca dagang 45 persen. Ini berpotensi memperburuk posisi current account deficit kita, tekanan terhadap rupiah menguat, (kemampuan pemerintah) menerbitkan utang baru atau refinancing utang lama menjadi makin menantang,” ujar Wijayanto.

Wijayanto menilai, tentu semua berharap masih ada perubahan sebelum 1 Agustus 2025 dari negosiasi diplomasi Indonesia ke AS. Kemungkinan besar tarif 32 persen akan berlaku resmi. Hal ini tak lepas dari posisi politik Indonesia terkait BRICS hingga kedekatan dengan China dan Rusia.

Meski begitu, kondisi saat ini tetap membuka peluang baru bagi Indonesia. Kompleksitas hubungan Vietnam dengan China, misalnya, dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mempererat kerja sama dagang dengan China.

Selain itu, penguatan kemitraan Selatan-Selatan (kerja sama di negara Selatan), baik dalam kerangka BRICS maupun kerja sama dengan negara-negara Amerika Latin dan Uni Eropa, juga perlu segera dimatangkan dan dioptimalkan.

”AS justru menjadi pihak yang makin dirugikan, yang AS peroleh hanyalah tambahan penerimaan negara yang dibayar oleh rakyatnya sendiri. Ide menciptakan lapangan kerja sektor manufaktur tidak akan terjadi,” lanjut Wijayanto.

Tentu kita berharap masih ada perubahan sebelum 1 Agustus 2025, tetapi kita jangan sampai berkorban terlalu banyak hanya untuk mendapat keringanan tarif.