Nestapa akibat Ringkihnya ”Tulang Punggung” Sumatera

Bencana ekologis yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada pekan lalu masih menyisakan nestapa. Lebih dari 600 orang tewas. Hampir 500 warga belum ditemukan. Nestapa ini menunjukkan ringkihnya ekosistem Bukit Barisan sebagai ”tulang punggung” Pulau Sumatera karena terus-menerus dieksploitasi.

Bukit Barisan merupakan jajaran pegunungan yang membentang 1.650 kilometer dari Aceh hingga Lampung. Fungsinya sangat krusial. Banyak sungai penting yang berhulu di sana, seperti Alas dan Batangtoru yang bermuara di pantai barat (Samudra Hindia) serta Indragiri, Batanghari, dan Musi yang bermuara di pantai timur (Selat Malaka). Kawasan ini menjadi sumber air sebagai penopang kehidupan.

Akan tetapi, kondisi Bukit Barisan saat ini sedang terluka. Alih fungsi lahan mereduksi kemampuannya menahan air. Laju deforestasi tak terbendung. Banyak hutan alami diubah menjadi hutan industri, perkebunan sawit, lahan pertanian, area tambang, dan pembangkit listrik.

Manajer Penanganan dan Pencegahan Bencana Ekologis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Melva Harahap mengatakan, korporasi yang beroperasi di kawasan Bukit Barisan harus ikut bertanggung jawab atas bencana tersebut. Berdasarkan catatan Walhi, selama 2016-2025, seluas 1,4 juta hektar hutan di Aceh, Sumut, dan Sumbar telah terdeforestasi akibat aktivitas 631 perusahaan pemegang izin tambang, hak guna usaha sawit, perizinan berusaha pemanfaatan hutan, geotermal, izin pembangkit listrik tenaga air, dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro.

”Bukit Barisan merupakan daerah penyangga yang menjaga Sumatera dengan daya dukung lingkungan hidup yang kuat,” katanya di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Alih fungsi lahan melemahkan daya dukung lingkungan itu. Banjir bercampur lumpur dan potongan kayu yang terbawa banjir menjadi bukti nyata kerusakan ekosistem Bukit Barisan. Kawasan tersebut tak mampu lagi menahan curah hujan yang tinggi. Sebagian besar air tidak meresap ke dalam tanah sehingga mengalir di permukaan atau menjadi runoff yang memicu banjir dan banjir bandang.

Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar bersumber dari wilayah daerah aliran sungai besar yang hulunya berada di bentang hutan Bukit Barisan. Di Sumut, misalnya, bencana paling parah melanda wilayah-wilayah yang berada di ekosistem Harangan Tapanuli (Batang Toru), yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga. Data Walhi menyebutkan, ekosistem di sana telah mengalami deforestasi seluas 72.938 hektar (2016-2024) akibat operasi 18 perusahaan.

Kawasan tersebut tak mampu lagi menahan curah hujan yang tinggi.

Melva menuturkan, bencana ekologis itu mengakibatkan kolapsnya pranata kehidupan masyarakat di kawasan terdampak. Rakyat mengalami kerugian material, seperti kehilangan keluarga, rumah, harta benda, hewan ternak, kebun, serta hak hidup dengan rasa aman dan nyaman. Bencana ini juga merusak sejumlah fasilitas, mulai dari jalan, jembatan, sekolah, layanan kesehatan, hingga jaringan listrik dan komunikasi.

”Padahal, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mewajibkan negara untuk melindungi rakyat dari bencana yang terjadi. Fakta di lapangan, hak dasar dan hidup yang menjadi tanggung jawab negara tidak dapat terpenuhi,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Walhi Sumut Rianda Purba menyampaikan, kebijakan tata ruang, terutama di kawasan rawan bencana, harus dievaluasi. Selain itu, ia mendesak pemerintah untuk mencabut izin operasional perusahaan yang berkontribusi terhadap bencana tersebut.

”Diikuti dengan pemulihan ekosistem di Bukit Barisan yang sudah rusak. Penting juga menghambat perizinan baru demi mengantisipasi bencana serupa di masa depan,” katanya.

Rianda menambahkan, bentang alam Bukit Barisan juga menjadi ruang hidup satwa yang terancam punah, seperti harimau sumatera dan orangutan tapanuli. Saat alam dirusak dan hutan terus dibabat, satwa-satwa itu dan keanekaragaman hayati lainnya pun terancam.

”Oleh sebab itu, pemulihan ekosistem harus jadi urgensi. Jadikan perlindungan hutan sebagai garda terdepan dalam program mengantisipasi bencana di masa depan. Alam sudah membongkar segala kebohongan yang ditutupi oleh berbagai kebijakan pemerintah,” ucapnya.

Dosen Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika Institut Teknologi Bandung Heri Andreas menyebutkan, kawasan dengan tutupan vegetasi alami, seperti hutan dan rawa, memiliki kemampuan serapan air yang lebih baik. Namun, ketika kawasan penahan air alami hilang, wilayah tersebut juga kehilangan kemampuan menahan limpasan.

”Akibatnya, hujan yang turun langsung mengalir cepat ke sungai dan memicu banjir,” ucapnya.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, hingga Selasa pukul 16.30 WIB, korban tewas akibat bencana di Sumatera berjumlah 686 orang dan 476 lainnya belum ditemukan. Bencana ini juga membuat lebih dari 1 juta warga mengungsi.

Tidak kurang dari 9.000 rumah rusak. Sementara lebih dari 2.000 orang terluka akibat diterjang banjir dan longsor. Bencana ini juga merusak jembatan dan fasilitas pendidikan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyampaikan, seluruh sumber daya pemerintah, termasuk aparat TNI, Polri, pemerintah daerah, dan sukarelawan, terus bekerja di semua posko. Tahap tanggap darurat menjadi prioritas utama, tetapi pemerintah juga menyiapkan skenario rehabilitasi dan rekonstruksi.

”Kita fokus ke tanggap darurat. Pada saat bersamaan dengan tanggap darurat, kita juga merancang rehabilitasi dan rekonstruksi. Penyediaan huntara (hunian sementara), penyediaan hunian tetap, perbaikan infrastruktur, pemulihan sosial, dan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Bencana di Sumatera mengungkap kerentanan banjir, banjir bandang, dan longsor di kawasan terdampak. Kerentanan itu meningkat seiring terjadinya krisis iklim. Tanpa pembenahan ekosistem Bukit Barisan dan tindakan tegas menghukum korporasi yang merusak lingkungan, bencana serupa di masa depan hanya tinggal menunggu waktu untuk berulang.