Netanyahu dan Impian Israel Raya

Dalam wawancara dengan jaringan stasiun televisi Israel, i24, Rabu (13/8/2025), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengungkap tentang keterikatannya secara emosional dan perasaan romantisisme dengan gagasan Israel Raya.

Sikap Netanyahu tentang gagasan Israel Raya tersebut sesungguhnya merupakan kelanjutan dari apa yang disampaikan Netanyahu pada forum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 22 September 2023 di New York, Amerika Serikat. Saat itu Netanyahu memperlihatkan peta negara Israel yang mencakup wilayah Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Jerusalem Timur.

Sejatinya saat itu, Netanyahu mengumumkan kepada masyarakat internasional bahwa tidak mungkin ada negara Palestina.

Gagasan Israel Raya adalah gagasan ekspansionis zionis yang jauh melampaui garis batas negara Israel saat ini, wilayah yang diakui oleh PBB sesuai dengan resolusi PBB Nomor 181 tahun 1947. Gagasan Israel Raya berpijak pada ideologi dan paradigma politik zionis.

Basis dari paradigma itu adalah ambisi memiliki perbatasan luas bagi negara Israel yang membentang antara Sungai Nil di Mesir dan Sungai Euphrate di Irak. Gagasan Israel Raya merambah Tepi Barat, Jalur Gaza, Jerusalem Timur, sebagian wilayah di Jordania, Mesir, Lebanon, Arab Saudi, Suriah dan Irak.

Ideologi zionis tersebut berpijak pada landasan agama dan sejarah yang tertulis dalam Taurat, kitab suci kaum Yahudi. Kemudian rujukan agama dan sejarah itu diadopsi oleh penguasa dan elite politik negara Israel sebagai narasi politik untuk melegitimasi aksi ekspansionis dan perluasan pembangunan permukiman Yahudi.

Gerakan zionis sejak berdirinya pada akhir abad ke 19 Masehi mengadopsi ideologi dan paradigma pemikiran untuk mengembalikan tanah yang dijanjikan sebagai bagian utama dari proyek nasionalisme Yahudi. Basis ideologi dan pemikiran tersebut merujuk pada kitab Taurat tentang janji Ilahi kepada bani Israel atas tanah yang membentang dari Sungai Nil hingga Sungai Euphrate.

Saat berdirinya negara Israel pada tahun 1948, belum ada deklarasi resmi dari pemimpin Israel saat itu tentang gagasan Israel Raya. Namun, pada era berikutnya, pemimpin Israel, seperti Menachen Begin dan Moshe Dayan, mulai berbicara tentang keharusan mempertahankan tanah yang diduduki Israel pada perang Arab-Israel tahun 1967 sebagai bagian dari tanah historis Yahudi.

Tanah yang berhasil diduduki Israel pada perang tahun 1967 itu adalah Dataran Tinggi Golan di Suriah, Gurun Sinai di Mesir, Jerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza.

Setelah berhasil memegang kekuasaan pada tahun 1977, Partai Likud, yang berhaluan kanan, di bawah kepemimpinan Menachen Begin kemudian mengadopsi secara resmi gagasan Israel Raya. Gagasan itu lantas menjadi program politiknya.

Partai-partai kanan dan agama Israel, seperti Partai Likud dan Shas, kemudian terus mengadopsi sikap Begin dan Dayan sampai saat ini. Gagasan itu menjadi dalih perluasan pembangunan permukiman Yahudi.

Pemimpin partai ultra kanan, National Religious Party, yang kini menjabat Menteri Keuangan Israel, Bezalel Yoel Smotrich, dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi Israel pada tahun 2016 menegaskan hal serupa. Menurut dia, untuk mewujudkan Israel Raya, perbatasan negara Israel harus mencakup wilayah Suriah, Irak, Jordania, Lebanon dan sebagian wilayah Mesir dan Arab Saudi. Smotrich lalu mengulang lagi pernyataan tentang Israel Raya itu dalam pidatonya di kota Paris, Perancis, pada Maret 2023.

Ketika Netanyahu pada 13 Agustus 2025 lewat wawancara dengan stasiun televisi Israel, i24, secara resmi mengungkap tentang keterikatannya dengan gagasan Israel Raya, maka gagasan tersebut naik kelas menjadi gagasan resmi negara Israel. Mengapa? Karena disampaikan oleh seorang Perdana Menteri Israel.

Negara-negara Arab segera mengecam keras gagasan Israel Raya yang dilontarkan Netanyahu tersebut. Bagi mereka, gagasan itu akan mengancam eksistensi kedaulatan sejumlah negara Arab, seperti Mesir, Jordania, Suriah, Lebanon, Arab Saudi, dan Irak.

Qatar, Kesultanan Oman, Kuwait, Yaman, dan Liga Arab turut mengecamnya. Adapun komunias internasional, termasuk PBB, selama ini tidak mengakui gagasan Israel Raya dan hanya mengakui perbatasan negara Israel sesuai dengan resolusi PBB Nomor 181 tahun 1947.

Sikap PBB masih konsisten bahwa rakyat Palestina berhak mendirikan negara merdeka di atas tanah tahun 1967 yang meliputi Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Jerusalem Timur. PBB juga menyebut pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jerusalem Timur melanggar hukum internasional.

Di lingkungan internal Israel juga muncul sikap oposisi terhadap gagasan Israel Raya. Para penentang itu berasal dari kubu kiri dan sekuler Israel. Mereka menganggap, gagasan Israel Raya hanya akan menghambat perdamaian serta mengancam karakteristik demografi dan demokrasi negara Israel.

Kecemasan masyarakat internasional dan dunia Arab atas gagasan Israel Raya itu menguat karena muncul kembali beriringan dengan proyek relokasi warga Gaza. Sebagaimana diberitakan, Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berniat memindahkan 2,3 juta jiwa warga Palestina ke negara lain. Gagasan itu menguat sejak akhir Januari 2025.

Israel terakhir ini diberitakan melakukan komunikasi dengan Sudan Selatan. Tel Aviv berupaya membujuk Pemerintah Sudan Selatan untuk bersedia menerima warga Gaza yang akan direlokasi nanti. Israel juga diberitakan melakukan komunikasi dengan Libya agar mau menerima warga Gaza.

Proyek relokasi warga Gaza ke negara lain itu bisa jadi bagian dari upaya mewujudkan gagasan Israel Raya. Hingga saat ini, Israel terus berusaha dengan segala cara menyukseskan proyek relokasi warga Gaza itu. Kuat dugaan, proyek relokasi warga Gaza itu memiliki korelasi erat dengan gagasan Israel Raya tersebut.

_____

Musthafa Abd Rahman, Wartawan Kompas 1991-2022