PM Israel Benjamin Netanyahu memilih melanjutkan perang di Gaza meski masih ada puluhan sandera Israel dan rakyat Gaza juga semakin menderita.
21 Mar 2025 10:54 WIB · Internasional
YERUSALEM, KAMIS – Kabinet Israel memutuskan untuk memecat Direktur Intelijen Dalam Negeri Israel (Shin Bet), Ronen Bar. Merujuk pemberitaan Kantor Berita AFP, Jumat (21/3/2025), kebijakan tersebut berlaku efektif mulai 10 April 2025 mendatang.
Kantor PM Benjamin Netanyahu mengatakan, Netanyahu telah kehilangan kepercayaan terhadap Ronen Bar yang memimpin Shin Bet sejak tahun 2021 dan berniat memecatnya segera. Ronen Bar yang tidak hadir dalam rapat kabinet tetapi mengirim surat ke para Menteri. Dalam surat itu ia menjelaskan proses pemecatan dirinya tidak sesuai aturan dan diambil atas dasar fitnah belaka.
Dalam surat kepada Pemerintah Israel, Ronen Bar menyatakan, pemecatan dirinya sangat penuh konflik kepentingan dan didasari motif yang tidak dapat diterima.
Bar sudah mengumumkan akan mundur lebih awal sebagai wujud tanggungjawab atas kegagalan mengantisipasi serangan Hamas tanggal 7 Oktober 2023 yang kemudian memicu Perang Gaza.
Di sisi lain, Keputusan PM Netanyahu diambil setelah berbulan–bulan terjadi ketegangan dengan Ronen Bar terkait dugaan korupsi kantor PM dan sejumlah staf senior Netanyahu mendapat tawaran uang dari tokoh – tokoh penting dari Qatar.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/03/17/42b4c5cb34f26d1bd46853fb446fea6e-Israel_Shin_Bet.jpg)
Netanyahu menyanggah tudingan korupsi dan menyebutnya sebagai upaya melengserkan dirinya. Di lain pihak para pengkritik Netanyahu menyatakan pemecatan Ronen Bar adalah langkah otoriter yang membahayakan demokrasi Israel.
Langkah politik Netanyahu itu sontak memicu keresahan warga. Sebelumnya, pada awal Maret 2025, Pemerintah Israel juga memecat Jaksa Agung Gali Baharav- Miara yang dikenal vokal menentang berbagai kebijakan Netanyahu.
“Kami cemas Israel akan dikuasai diktator. Mereka mengabaikan nasib pada sandera dan tidak mengindahkan hal apa yang penting bagi Negara Israel,” kata Rinat Hadashi (59).
Keresahan kian menguat sejak Jumat pekan lalu, ketika berita tentang rencana pemecatan Ronen menguat. Hingga akhirnya pada awal pekan ini, warga pun turun ke jalan, menyatakan protes.
Selepas tiga hari berunjuk rasa, massa yang menentang pemecatan Ronen Bar bergabung dengan pengunjuk rasa yang menolak dilanjutkannya perang di Jalur Gaza. Isu pemecatan Ronen akhirnya berkelindan dengan keputusan Netanyahu melanjutkan perang, mementahkan gencatan senjata yang berlangsung dua bulan.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/03/21/23e1498821e557b96743de7e8211f7ed-Pictures_of_the_Week_Global_Photo_Gallery_128367181.jpg)
Sejak awal perang, terjadi unjuk rasa keluarga korban penculikan dari serangan Hamas tanggal 7 Oktober 2023. Mereka menyuarakan kritik keras terhadap pilihan Pemerintah Israel untuk terus berperang dan membahayakan nyawa para sandera.
Dengan dilanjutkannya perang Israel di Gaza, nasib 59 sandera – 24 diantaranya diyakini masih hidup – berada di ujung tanduk. Sebagian sandera tewas diduga kuat akibat pengeboman Israel di Gaza.
“Ini bukanlah solusi yang dapat diterima rakyat Israel,” demikian keterangan tertulis Forum Keluarga Sandera dan Orang Hilang.
Sebelum pecah perang Gaza, puluhan ribu warga Israel sudah berbulan – bulan berunjuk rasa menentang PM Netanyahu yang berusaha membatasi kekuasaan peradilan. Pembatasan peradilan dipandang sebagai upaya mengancam demokrasi. Akan tetapi PM Netanyahu berdalih langkah itu diambil demi membatas kekuasaan peradilan yang berlebihan.
Dalam unjuk rasa yang digelar Kamis petang sempat terjadi bentrok antara pengunjuk rasa dengan polisi di dekat kediaman Netanyahu. Polisi menembakan meriam air dan menangkap sejumlah pengunjuk rasa karena berusaha menerobos barikade pengamanan.
Perpecahan
Kericuhan yang terjadi Kamis petang menjadi klimaks dari pepercahan koalisi sayap kanan sejak Netanyahu kembali memimpin pada akhir tahun 2022.
Pada Kamis, mantan Kepala Staf Militer Israel (Tzahal) Yair Golan yang kini memimpin oposisi di Partai Demokrat, terbanting jatuh saat berunjuk rasa. Tindakan keras terhadap pemimpin oposisi itu memicu kemarahan dan oposisi menuntut dilakukan penyelidikan.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/03/09/b950e52d954b2f1d5088a906e5357771-wires_photo_15.jpg)
Mantan Menteri Pertahanan Benny Gantz mengatakan, bentrokan aparat dan pengunjuk rasa terjadi karena Pemerintahan Ekstrimis sudah kehilangan kendali kekuasaan. Adapun massa aksi juga berunjuk rasa di depan Markas Militer Kirya tempat Kabinet Israel bertemu untuk secara resmi memecat Ronen Bar.
Kepala Batu
PM Netanyahu yang sedang dihujuani kritik, bersikap kepala batu. Ia justru menuding pihak yang mengecamnya sebagai Negara Dalam Negara (Deep State). Pihak penentang Netanyahu menyatakan, pemimpin ekstrim kanan itu berusaha menguasai penuh kubu eksekutif Israel.
Narasi tentang Deep State yang mengancam pemerintah, menjadi salah satu tema penting kampanye Pemilihan Presiden Amerika Serikat yang diajukan Donald Trump ketika maju dalam periode 2017 – 2021. Trump menggunakan tuduhan keberadaan Deep State sebagai kelompok yang bekerja di dalam pemerintahan untuk menggagalkan program yang dicanangkannya.
Dalam unggahan video selama satu menit di akun Tiktok, Netanyahu mengatakan, kubu Deep State ingin pemerintahannya gagal. “Kita akan melawan mereka,” kata Netanyahu.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/02/07/90ebafa19cf23c51434e3788393f140e-cropped_image.png)
Dalam potongan video terlihat Netanyahu berjalan di selasa Parlemen Israel (Knesset) seraya menggaungkan retorika yang sering disampaikan Trump soal bahaya Deep State. Belakangan video tersebut dihilangkan dari akun Netanyahu.
“Ini adalah pemerintahan tetap yang kuat. Pemerintahan kami mengakar dan Pemerintah Israel lebih tahu apa yang terbaik bagi rakyat. Orang – orang ini terlalu condong ke kiri,” kata Netanyahu yang merupakan pemerintahan paling ekstrim kanan dalam sejarah Israel.
“Anda ingin mengadopsi undang–undang yang tidak sesuai dengan kebijakan politik kami. Kami akan menggagalkannya,” kata Netanyahu.
Di awal tahun 2023, kebijakan politik Netanyahu melalukan reformasi yudisial dengan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung memicu protes besar–besaran rakyat Israel yang baru berakhir dengan terjadinya serangan Hamas tanggal 7 Oktober 2023. (Reuters/AFP)
Penulis:
Iwan SantosaEditor:
Bonifasius Josie Susilo HPenyelaras Bahasa:
Lucia Dwi Puspita Sari