Nilai Tukar Rupiah Cerminan Gagalnya Komunikasi dan Kerja Pemerintah

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tak tampak akan berakhir. Apa pun langkah dan pernyataan yang disampaikan pemerintah tak membawa hasil. Masyarakat sendiri merasakan realitas yang berbeda.

Sejak pekan lalu, nilai tukar rupiah terus melemah dan menembus Rp 18.000. Selasa (9/6/2026) pagi, kurs Bloomberg menunjukkan Rp 18.178 untuk satu dolar AS. Nilai tukar rupiah turun lagi 9,50 poin.

Kendati pekan lalu sampai awal pekan ini masih menunjukkan penurunan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sedikit lebih optimistis pada Selasa pagi. Sempat turun ke 5.318, IHSG kembali naik ke 5.448 menjelang pukul 10.00.

Gejolak nilai tukar rupiah dan pasar modal ini seakan mengabaikan beragam langkah dan pernyataan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Bank Indonesia sudah mengambil tujuh langkah stabilisasi nilai tukar rupiah, termasuk membatasi penukaran rupiah ke dolar AS tanpa dokumen pendukung (underlying). Menteri Keuangan pun menerbitkan bond stabilization fund. Namun, pasar bergeming dan gejolak terus saja terjadi.

Pengajar ilmu hubungan internasional Universitas Indonesia, Emir Chairullah, menilai hal ini terjadi akibat komunikasi politik yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan realitas yang dihadapi publik. Baik investor domestik maupun global pun mampu membaca dan menangkap informasi ini. Akibatnya, arus kapital keluar.

Masalahnya, kata Emir, pemerintah cenderung reaktif. Ketika dolar melemah, Presiden Prabowo Subianto mengatakan masyarakat desa tidak menggunakan dolar. Ketika pelaku UMKM mengeluhkan harga bahan baku naik dan omzetnya menurun, pejabat pemerintah malah menuding pengusaha itu kurang kompetitif dan kreatif. Beberapa menteri pun bersikukuh fundamental ekonomi Indonesia kuat.

”Ini masalah trust. Ketika enggak ada trust, bagaimana investor masuk? Meskipun pemerintah menunjukkan data pertumbuhan ekonomi dan survei BPS, apakah investor asing tidak melakukan cross check dengan sumber lain?” tuturnya, Selasa (9/6/2026).

Emir mencontohkan, sistem pemerintahan di China bisa saja disebut otoritarian. Namun, pemerintahnya menunjukkan bukti dalam menjaga iklim investasi. Industrialisasi di negeri itu berjalan. Karena itu, publik pun percaya.

”Saat ini, pemerintah terlalu sibuk deny (menyangkal) situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Akibatnya publik semakin tidak percaya,” tambah Emir.

Semestinya, selain memperbaiki komunikasi, pemerintah juga perlu menunjukkan kinerja. Iklim investasi dijaga. APBN dikelola dengan baik, bukan dengan mengeluarkan anggaran raksasa untuk program-program ambisius semata.

Hal serupa disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Robert A Simanjuntak. Robert menilai Indonesia saat ini tidak sama dengan kondisi krisis 1998. Sebab, sistem perbankan Indonesia jauh lebih kokoh dengan rasio kecukupan modal tinggi dan tidak ada krisis perbankan sistemik. Cadangan devisa yang sebesar 146 miliar dolar AS juga relatif cukup meski terus menurun.

Masalahnya, menurut Robert, pemerintah tak cukup hanya memberikan retorika mengenai penghematan. Justru diperlukan keputusan konkret yang bisa dilihat pasar, seperti menunda ekspansi program-program besar yang multiplier effect-nya belum terbukti.

”Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih punya tujuan sosial mulia. Tetapi, ketika dijalankan bersamaan di tengah fiskal yang sangat ketat, pasar membaca itu sebagai sinyal bahwa pemerintah belum memilih antara tradeoff pertumbuhan jangka panjang dan kepuasan jangka pendek. Persepsi itu sudah lebih dari cukup untuk mendorong capital outflow,” tutur Robert secara tertulis.

Akibatnya, kendati Bank Indonesia menaikkan suku bunga 50 basis poin pada 20 Mei lalu, nilai rupiah tetap terdepresiasi lebih dalam. ”Ini bukan berarti BI gagal. Ini berarti masalahnya lebih dalam dari yang bisa dijangkau oleh kebijakan moneter, seperti memberi obat pereda nyeri kepada orang yang tulangnya retak,” tambah Robert.

Praktisi pasar keuangan Ferry Latuhihin juga menilai ada ketidakpercayaan investor global terhadap kebijakan pemerintah. Ketika terjadi arus kapital keluar, pasar keuangan pun ambruk.

Lebih parah lagi, menurut Ferry, Pemerintah Indonesia terlalu mengontrol industri dan pasar keuangan. ”Regulator berperan ganda sebagai operator. Semua dibabat habis. Hanya pengusaha yang memiliki kedekatan politik (oligarki) dengan pemerintah yang survive dan growth,” tambahnya.

Pendirian Danantara Sumberdaya Indonesia ataupun Koperasi Merah Putih juga dinilai kontraproduktif. Program Makan Bergizi Gratis yang boros tetap dilanjutkan.

Selain itu, komposisi kabinet Presiden Prabowo sangat gemuk dengan lebih dari seratus menteri dan wakil menteri. Masalahnya, beragam masalah ekonomi tak juga bisa ditangani.

Karena itu, Ferry lebih mengkhawatirkan kondisi ini bisa lebih parah ketimbang 1998. Sebab, menurut dia, terjadi kerusakan institusi dan struktur. ”Tidak ada jaminan hukum untuk bernegara, bermasyarakat, dan berbisnis. Padahal, salah satu syarat kesejahteraan ekonomi nasional adalah tatanan dan penegakan hukum yang adil dan kuat. Tidak tebang pilih, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, apalagi mudah dibeli,” tambahnya.