Nol Kemiskinan Ekstrem Ditargetkan Tercapai pada 2026

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menargetkan dalam dua tahun ke depan tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang berada pada garis kemiskinan ekstrem. Sejumlah upaya dipersiapkan untuk mencapai target tersebut, terutama program-program yang berfokus pada pemberdayaan.

”Maksimal dua tahun tidak ada kemiskinan ekstrem lagi. Maksimal. Moga-moga bisa lebih cepat. Selain itu mengatasi kemiskinan hingga maksimal 5 persen,” kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dalam siaran pers, Selasa (17/12/2024).

Hal itu diungkapkan Muhaimin Iskandar saat kunjungan kerja ke Desa Gunturmadu, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Senin (16/12/2024).

Dalam dialog bersama dengan kepala desa, pendamping desa, dan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan tersebut, Muhaimin menegaskan bahwa pengentasan warga dari kemiskinan ekstrem adalah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2024, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia 0,83 persen. Tingkat kemiskinan ekstrem selama era Presiden ke-7 Joko Widodo menurun dari 6,18 persen pada 2014 jadi 0,83 persen pada 2024. Angka ini mendekati target nol persen yang diinginkan pemerintah tercapai pada akhir 2024.

Untuk mencapai nol persen pada 2026, Muhaimin meminta semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memperkuat program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Warga harus dilibatkan dalam program pemberdayaan yang dicanangkan pemerintah.

Kunci untuk pengentasan warga dari kemiskinan adalah satu data.

Terlebih, pemerintah berencana menyesuaikan Garis Kemiskinan Ekstrem dari 1,9 dollar AS purchasing power parity (PPP) menjadi 2,15 dollar AS PPP yang akan berdampak pada penghitungan ulang besaran tingkat kemiskinan ekstrem dengan standar baru tersebut.

”Saya minta kepada seluruh kementerian terkait infrastruktur, kemudian berbagai peningkatan kualitas SDM, akses bersifat bantuan langsung, masuk dalam peta gerakan total dalam memperkuat upaya penanganan kemiskinan," ujarnya.

Menurut Muhaimin, pemberdayaan masyarakat melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta ekonomi kreatif berkelanjutan jadi kunci untuk membantu masyarakat naik kelas. Dalam jangka panjang, mereka akan menjadi aktor dalam penumbuhan perekonomian nasional secara inklusi.

”Salah satu pilar yang pokok adalah kemandirian ekonomi. UMKM, ekonomi kreatif, dan koperasi harus tumbuh berkembang di daerah-daerah yang kita sebut sebagai memiliki kemiskinan ekstrem,” kata Muhaimin saat berdialog dengan pelaku UMKM, koperasi, dan ekraf di Carica Cahaya Dieng Factory, Kabupaten Wonosobo.

Sebelumnya, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyatakan, kunci pengentasan warga dari kemiskinan adalah satu data. Setelah data terhimpun, sinergitas antarprogram di instansi pemerintah harus terkoordinasi dengan baik agar tepat sasaran.

Saat ini, pemerintah mengacu pada tiga sumber data berbeda meliputi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial milik Kementerian Sosial dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sumber data lainnya adalah Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Oleh karena itu, pemerintah tengah mengintegrasikan seluruh data ini hingga menjadi satu data kemiskinan yang menjadi acuan semua instansi. Budiman mengungkapkan bahwa proses ini akan selesai hingga akhir tahun 2024.

”Harus ada data tunggal, dan keterpaduan sinkronisasi dan sinergi di dalam pengentasan kemiskinan dari pusat sampai daerah,” kata Budiman, dalam Rapat Penyelarasan Data Terpadu Pensasaran Program Penanganan Kemiskinan di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial (SODEC) Universitas Gadjah Mada Hempri Suyatna menilai, ketiadaan data tunggal kesejahteraan sosial selama ini menyulitkan akurasi dari agenda pengentasan kemiskinan.

Pemerintah harus terlebih dahulu menyamakan indikator kemiskinan dari tingkat pusat hingga daerah sebelum menjalankan program.

”Jangan sampai satu orang ini sudah dapat program dari Kementerian Sosial lalu dapat juga program UMKM atau sebagainya. Double pun tidak apa-apa, tetapi itu harus jelas indikatornya,” kata Hempri.

Di sisi lain, masyarakat diminta untuk proaktif mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah terkait bantuan sosial, sehingga setiap ada pendataan langsung bisa melapor diri. Sebab, data kemiskinan adalah data yang dinamis.

”Sebagian besar penduduk itu saya kira juga harus ada upaya untuk sadar data. Kadang kala kita ribut-ribut data itu, kan, ketika ada program bansos saja. Setelah itu, kita lupa untuk updating (penginian) data,” tutur Hempri.