NU Tegaskan Melayani Masyarakat, Tak Akan Terlibat Perebutan Kekuasaan

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama atau NU tidak boleh melibatkan diri atau ikut berkompetisi untuk memperebutkan kekuasaan dalam pemerintahan. NU hadir sebagai organisasi yang mengabdi, melayani, dan berbakti untuk rakyat. Oleh karena itu, siapa pun pemimpin pemerintahan, NU akan mendukung program-program yang ada, mulai dari bidang kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi bagi maslahat masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Yahya dalam kegiatan Sarasehan Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Selasa (4/2/2025). Hadir dalam acara tersebut, antara lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Acara sarasehan ulama itu juga dikemas dengan diskusi tiga panel dengan menghadirkan berbagai narasumber dari kalangan akademisi, ulama, hingga praktisi.

Diskusi panel pertama bertemakan ”Kolaborasi untuk Penguatan SDM yang Berdaya Saing Tinggi Menuju Indonesia Emas”, panel kedua dengan tema ”Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dengan Memaksimalkan Potensi Lokal yang Fokus pada Hilirisasi, Industrialisasi, Pemerataan Ekonomi, dan Kesejahteraan Rakyat”. Adapun tema diskusi panel terakhir adalah ”Memperkokoh Ideologi Pancasila dan Menguatkan Sistem Pertahanan Negara Menuju Masyarakat Indonesia yang Adil, Makmur Tanpa Korupsi”.

Yahya menegaskan, NU tidak boleh terlibat atau melibatkan diri dalam entitas kolektif seperti kompetisi kekuasaan dalam politik. Keterlibatan dalam kompetisi politik dikhawatirkan akan membahayakan bagi kelangsungan bangsa dan negara, sebab NU saat ini sudah berkembang menjadi lingkungan dan budaya yang sangat luas dan besar di Indonesia. 

”Nahdlatul Ulama tidak boleh dibiarkan tumbuh, apalagi sengaja didorong untuk berkonsolidasi sebagai identitas politik, tidak boleh,” kata Yahya.

Sejak awal didirikan, Nahdlatul Ulama lahir atas dorongan keinginan untuk menghadirkan maslahat bagi semua. Oleh karena itu, kedudukan NU harus sebagai organisasi yang mengabdi, melayani, dan berbakti kepada rakyat.

Menurut Yahya, NU selalu mendukung siapa pun yang memiliki visi dan misi untuk menghadirkan maslahat bagi rakyat, termasuk pemerintah. Siapa pun presidennya dalam setiap periode pemerintahan, NU meyakini tujuan utamanya adalah untuk membangun kemaslahatan bagi rakyat.

Secara tegas, Yahya menyatakan NU mendukung penuh Astacita dari Presiden Prabowo Subianto. Memberikan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi memang merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi NU tetap ingin berperan dalam mewujudkannya. 

”NU memiliki nilai dasar untuk mengabdi, melayani, berbakti pada masyarakat. NU lahir karena didorong oleh keinginan untuk berupaya menghadirkan maslahat bagi masyarakat, bagi rakyat,” kata Yahya.

Yahya pun mengajak para ulama di berbagai tingkatan untuk memahami lebih baik tentang Astacita Presiden Prabowo. Karena itu, sarasehan ulama ini menjadi momentum penting untuk mempererat sinergi antara ulama dan pemerintah dalam upaya bersama mewujudkan Indonesia yang lebih maju, berkeadilan, dan sejahtera bagi seluruh rakyat.

”Posisi NU menyediakan diri agar visi ini sesuai dengan yang diinginkan. Maka penting bagi para ulama untuk memahami lebih baik tentang Astacita ini dan apa yang bisa dilakukan oleh PBNU,” ujar Yahya.

Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya Kacung Marijan mengatakan, negara memang harus hadir untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Negara memang harus jadi driver, tetapi negara juga tidak bisa tak menghiraukan peran komunitas atau swasta. 

Kerap kali ketika ada masalah berkaitan dengan sekolah atau kesehatan, lalu negara tidak hadir, selalu ada komunitas atau organisasi yang terlibat untuk mengurai masalah tersebut. Maka dari itu, mewujudkan kemaslahatan bagi semua itu membutuhkan kolaborasi antara negara, masyarakat, dan komunitas kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah, hingga komunitas di Katolik. 

”Nah, kolaborasi antara state, market, dan komunitas ini yang penting. Di Indonesia punya NU, dan Muhammadiyah yang punya konsen besar pada pendidikan dan kesehatan. Sementara NU untuk bidang ekonomi memang tidak terlalu kuat seperti terekam hasil survei Kompas beberapa hari yang lalu,” kata Kacung.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa menjadi ulama di masyarakat modern seperti saat ini sangat tidak mudah atau sesederhana seperti menjadi ulama pada masa-masa yang lalu. Ulama saat ini harus mempunyai kemampuan untuk mencerna berbagai macam persoalan yang hadir sebagai kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat. 

”Jadi, menjadi ulama dalam masyarakat modern itu ternyata sangat tidak mudah. Tidak sesederhana menjadi ulama pada masa-masa yang lampau, referensinya Quran, hadis, ulama sudah selesai, tetapi sekarang tidak,” ungkap Nasaruddin.

Untuk itu, menjadi ulama tidak cukup hanya didukung dari kepintaran tekstual saja, tetapi juga harus mampu mengaktualisasikan kecerdasan tekstual itu di dalam kearifan memahami kenyataan kontekstual. 

”Diperlukan kearifan-kearifan lain, kearifan lokal terutama, kearifan universal juga bagian yang tidak terpisahkan untuk kita pahami. Dengan demikian, itulah yang menjadi rujukan ulama yang bisa eksis di masa depan,” kata Nasaruddin.

Nasaruddin mengajak ulama agar tidak hanya merujuk kepada definisi kebenaran yang selama ini telah ada, tetapi harus diperkaya dengan pola-pola baru yang juga berkembang di dalam masyarakat. Validitas suatu kebenaran juga tidak cukup diuji dengan teori-teori kebenaran itu sendiri, tetapi perlu dilengkapi oleh kecerdasan lain atau kearifan lain.

”Jika tidak, kekecewaan akan membayangi kita. Contoh kekecewaan itu adalah kita kadang-kadang berhadapan dengan suatu kenyataan sebetulnya tidak valid secara intelektual, tidak terlalu kokoh secara legal formal keagamaan, tetapi kok itu menang, tetapi kok itu eksis di dalam masyarakat,” kata Nasaruddin.