”Obesitas” Bulog dan Potensi Malaadministrasi Tata Kelola Perberasan Jadi Sorotan

JAKARTA, KOMPAS — ”Obesitas” atau menumpuknya stok beras Perum Bulog dan belum optimalnya penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan menjadi sorotan sejumlah kalangan. Bahkan, Ombudsman RI melihat ada potensi malaadministrasi dalam tata kelola perberasan oleh pemerintah.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjawab persoalan itu dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR yang digelar secara hibrida di Jakarta, Kamis (4/9/2025). Bahkan, dalam RDP itu, Bapanas mengungkap kemungkinan cadangan beras pemerintah (CBP), terutama yang berasal dari impor, dialihkan menjadi beras komersial.

Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, mengatakan, stok beras pemerintah di Bulog sekitar 4 juta ton. Namun, stok yang berlimpah itu masih belum optimal digunakan untuk operasi pasar beras dengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Hal itu terjadi lantaran pemerintah lamban menyalurkan beras SPHP. Seharusnya pemerintah mempunyai kebijakan perencanaan yang baik perihal pengaturan beras yang masuk dan keluar ke dan dari gudang-gudang Bulog.

”Buat apa pemerintah memiliki cadangan beras yang besar tetapi di pasar ketersediaan beras minim dan harganya tinggi. Untuk itu, kebijakan perencanaan in-out beras Bulog harus jelas,” katanya.

Ketidakjelasan kebijakan in-out beras Bulog tersebut, lanjut Firman, dapat berimplikasi pada penurunan mutu beras Bulog. Ini mengingat beras Bulog ada yang bersumber dari beras impor tahun lalu dan gabah any quality atau tanpa standar mutu.

Pemerintah diminta tidak menjadikan beras Bulog sebagai pajangan, tetapi memutarnya agar tidak turun mutu dan rusak.

Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau dikenal sebagai Titiek Soeharto juga berpendapat senada. Ia mengaku sudah berulang kali mengingatkan pemerintah untuk tidak menjadikan beras Bulog sebagai pajangan, tetapi memutarnya agar tidak turun mutu dan rusak.

”Sejak Februari 2025, saya sudah ingatkan itu. Kalau lama disimpan, apalagi satu tahun, beras itu bisa rusak dan akhirnya dibuang. Ini bisa merugikan negara. Untuk 100.000 ton beras yang disposal (turun mutu dan tidak bisa digunakan lagi sebagai bahan pangan), kerugiannya sekitar Rp 1,2 triliun,” kata Titiek.

Berdasarkan data Bapanas, per 3 September 2025, stok beras Bulog sebanyak 3,95 juta ton. Stok tersebut terdiri dari 3,94 juta ton berupa cadangan beras pemerintah (CBP) dan 15.207 ton berupa stok komersial. Dari total CBP tersebut, sekitar 1,5 juta ton berasal dari pengadaan impor beras tahun lalu.

Pada 3 September 2025, Ombudsman RI menilai, kenaikan harga beras yang terjadi belakangan ini bukan disebabkan kekurangan stok, melainkan tata kelola perberasan yang tidak optimal. Ombudsman bahkan menyebut ada potensi malaadministrasi dalam tata kelola perberasan nasional.

Potensi malaadministrasi itu mencakup risiko disposal CBP, penyaluran beras SPHP yang tidak berkualitas, dan keterbatasan ketersediaan beras di ritel modern. Selain itu, potensi tersebut juga meliputi harga beras yang tetap di atas harga eceran tertinggi (HET) dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan CBP.

Kesimpulan sementara itu merujuk pada hasil pemantauan Ombudsman di 88 penggilingan padi di 28 provinsi, Pasar Induk Beras Cipinang, 137 ritel tradisional di 25 provinsi, dan sejumlah ritel modern di Jabodetabek. Pemantauan tersebut dilakukan sepanjang Agustus 2025.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menuturkan, hasilnya, Ombudsman mendapati dari 59 penggilingan padi yang memproduksi beras, sebanyak 9,1 persen tidak mendapatkan pasokan gabah sejak sebulan terakhir. Dibandingkan dengan Agustus 2024, terdapat penurunan pembelian gabah kering panen (GKP) di semua tingkat penggilingan rerata sebesar 13,5 persen.

Selain itu, kebijakan pembelian gabah any quality juga membuat rerata rendemen gabah kering giling (GKG) turun 1,34 persen di semua tingkat penggilingan. Berkurangnya pasokan gabah dan penurunan rendemen GKG berpotensi menurunkan kualitas dan produksi beras.

”Kami juga menjumpai, dari 35 ritel modern di Jabodetabek, 8 peritel sama sekali tidak memiliki stok beras untuk dijual dan hanya 2 peritel yang menjual beras SPHP. Ini artinya, penyaluran beras SPHP di ritel modern masih belum optimal,” tuturnya.

Dari total 3,9 juta ton CBP yang dikelola Bulog, terdapat lebih dari 1,2 juta ton beras berumur lebih dari enam bulan.

Ombudsman, lanjut Yeka, juga mendapati beras premium yang dijual di ritel modern seharga Rp 14.700 per kilogramhingga Rp 32.400 per kg. Sebagian beras premium itu dijual di atas HET beras premium yang ditetapkan pemerintah berdasarkan zonasi, yakni Rp 14.900 per kg-Rp 15.900 per kg.

Ombudsman juga menilai, kondisi CBP yang berlimpah sangat mengkhawatirkan. Dari total 3,9 juta ton CBP yang dikelola Bulog, terdapat lebih dari 1,2 juta ton beras berumur lebih dari enam bulan.

”Kondisi ini berpotensi menimbulkan disposal hingga 300.000 ton dengan taksiran kasar kerugian negara sekitar Rp 4 triliun,” katanya.

Di samping itu, Yeka juga mengungkapkan, realisasi penyaluran beras SPHP hingga akhir Agustus 2025 baru mencapai 302.000 ton atau sekitar 20 persen dari target 1,5 juta ton pada Januari-Desember 2025. Rerata distribusi harian beras tersebut hanya 2.392 ton atau jauh dari target minimal penyaluran 7.000 ton per hari.

Di sisi lain, sepanjang Januari hingga akhir Agustus 2025, realisasi bantuan beras bagi keluarga berpenghasilan rendah sudah mencapai 360.000 ton atau 98,62 persen. Kendati secara persentase tinggi, jumlah beras yang disalurkan lebih rendah dibandingkan tahun 2024.

Menurut Yeka, penyaluran beras SPHP dan bantuan beras masih belum optimal sehingga belum mampu menekan harga beras yang secara umum masih di atas HET. Penumpukan CBP di gudang-gudang Bulog juga belum dapat diatasi secara optimal.

”Kondisi itu dapat memperbesar biaya pengelolaan CBP di Bulog. Hal itu mulai dari pengadaan gabah any quality, penyimpanan stok hingga 4 juta ton, hingga biaya penyaluran CBP. Total taksiran kasar potensi kerugian negara akibat tata kelola perberasan tersebut diperkirakan mencapai Rp 3 triliun,” katanya.

Untuk itu, Yeka menegaskan, Ombudsman RI akan melanjutkan inisiatif penyelidikan atau investigasi atas prakarsa sendiri. Investigasi itu akan berfokus pada CBP. Prosesnya bisa sekitar dua hingga tiga bulan ke depan.

Selama investigasi itu, pemerintah diharapkan fokus pada pengoptimalan penyaluran beras SPHP dan batuan beras hingga akhir Desember 2025. Ini juga dalam rangka menjaga mutu CBP yang menumpuk di gudang-gudang Bulog.

Berdasarkan data Bapanas, sepanjang Januari 2025 hingga 3 September 2025, pemerintah telah menyalurkan 726.401 ton CBP. Pendistribusian CBP itu antara lain mencakup beberapa keperluan, seperti operasi pasar melalui beras SPHP, bantuan beras bagi keluarga berpenghasilan rendah, dan tanggap bencana.

Arief menjelaskan, pemerintah menargetkan menyalurkan beras SPHP sebanyak 1,5 juta ton sepanjang tahun ini. Realisasi penyaluran beras tersebut pada Januari-Maret 2025 dan Juli-Desember 2025 masing-masing mencapai 181.169 ton dan 128.186 ton.

Pemerintah akan melanjutkan menyalurkan beras SPHP itu hingga akhir tahun ini. Upaya tersebut dalam rangka meredam kenaikan harga beras sekaligus solusi atas penumpukan CBP di gudang-gudang Bulog.

Arief juga mengakui, untuk menjaga mutu beras Bulog, idealnya Bulog memiliki stok beras pada akhir 2025 sebanyak 1,5 juta ton. Kemudian, stok beras tersebut diisi lagi pada panen raya padi pada Maret dan April 2025.

Dengan CBP sebanyak 3,94 juta ton dan stok ideal akhir tahun sebesar 1,5 juta ton, berarti Bulog harus menyalurkan stok beras sebanyak 2,44 juta ton. Namun, dalam penyaluran beras tersebut Bulog mengalami beberapa tantangan.

Tahun lalu, Arief melanjutkan, penyaluran beras SPHP sangat masif karena pemerintah juga menyalurkannya ke penggilingan-penggilingan padi kecil dengan menggunakan karung kapasitas 50 kg. Namun, tahun ini, Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan pemerintah menyalurkannya dalam bentuk kemasan 5 kg.

”Tujuannya adalah untuk menghindari potensi penyelewengan beras SPHP dan kerugian negara,” katanya.

Pengalihan CBP menjadi beras komersial perlu dikaji dan dihitung secara matang agar Bulog tidak merugi. Jangan sampai yang untung justru penggilingan padi atau perusahaan yang menyalurkan beras komersial.

Selain itu, Arief juga mengungkapkan, potensi dan tantangan Bulog menyalurkan beras komersial yang telah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Saat ini, beras komersial Bulog hanya 48.000 ton. Kalau beras itu mau disalurkan, jumlahnya terlalu sedikit dan harga jualnya perlu dihitung agar Bulog tidak merugi.

Opsi lainnya adalah transfer stok atau mengalihkan CBP yang berasal dari impor menjadi beras komersial. Saat ini, jumlah CBP yang berasal dari impor sebanyak 1,5 juta ton dengan kualitas mutu setara beras peremium, yakni kadar beras patahnya 5 persen.

Pemerintah masih membahas dan mengkaji apakah CBP yang berasal dari impor itu bisa dicampur dengan beras lain dan dijual secara komersial. Kajian itu penting mengingat Bulog akan merugi jika menjualnya seharga Rp 11.000-Rp 12.000 per kg atau bahkan seharga beras impor tersebut Rp 10.400 per kg.

“Ini perlu dikaji dan dihitung secara matang agar Bulog tidak merugi. Ada subsidi negara dan bunga bank yang harus dibayar Bulog di sana. Jangan sampai yang untung justru penggilingan padi atau perusahaan yang menyalurkan beras komersial,” katanya.