Ombudsman NTT: Kurangi Pesta Syukuran Kepala Daerah

KUPANG, KOMPAS — Kepala Perwakilan Ombudsman Nusa Tenggara Timur Darius Beda Daton meminta pemerintah daerah agar tidak menggelar pesta syukuran secara berlebihan atas pelantikan kepala daerah. Elite diminta berempati pada kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini kian tertekan.

”Kurangi perayaan pesta, syukuran, penjemputan, dan seremoni lain yang berlebihan, yang berdampak pada pengeluaran keuangan daerah. Ini sebagai wujud empati seorang pemimpin kepada sebagian warga yang terkategori miskin dan miskin ekstrem,” kata Darius pada Jumat (21/2/2025).

Tak perlu pesta berlebihan juga dianggap sebagai implementasi kebijakan efisiensi anggaran yang sudah dilakukan sejauh ini. Anggaran di daerah tak lagi sebanyak dulu setelah pengurangan dana transfer daerah oleh pemerintah pusat. Saat ini, dana transfer ke NTT sudah dipotong Rp 184 miliar. Dengan menggelar pesta, keuangan daerah bakal kian tergerus.

Menurut Darius, pesta demokrasi sudah selesai, saatnya bekerja dan melayani. Satu periode pemerintah yang berlangsung lima tahun bukanlah waktu yang lama. Banyak pekerjaan rumah menanti dituntaskan. Untuk NTT, kemiskinan menjadi persoalan utama yang segera ditangani.

Badan Pusat Statistik merilis, penduduk miskin NTT per September 2024 sebanyak 1,11 juta jiwa atau 19,02 persen dari jumlah penduduk. Sebaran kemiskinan di perdesaan sebesar 981.020 jiwa, sedangkan perkotaan 126.910 jiwa. Garis kemiskinan yang ditetapkan Rp 533.944 per kapita per bulan. 

Langkah awal yang perlu dilakukan adalah konsolidasi birokrasi. Selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung, mungkin saja birokrasi daerah terkotak-kotak mengikuti pilihan politik masing-masing. Hal itu biasa terjadi dalam suatu kompetisi. 

”Satukan dan rangkul mereka, sebab birokrat adalah otak birokrasi yang akan melaksanakan visi dan misi kepala daerah. Jangan biarkan mereka terus berkeping-keping hingga lima tahun karena itu akan mengganggu proses pencapaian visi misi,” ucap Darius.

Ia pun mendorong dilakukan efisiensi khususnya pada belanja operasional. Anggaran yang besar diarahkan untuk pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan rakyat miskin. Efisiensi harus dimulai dari rumah jabatan kepala daerah sebagai teladan utama, yang selanjutnya harus diikuti semua perangkat daerah masing-masing. 

Sejumlah warga yang diminta tanggapan terkait perlu tidaknya pesta syukuran pelantikan memiliki pendapat beragam. Ansel Kono (40), warga Kota Kupang, berpendapat, syukuran bisa dilakukan, tetapi tidak berlebihan. ”Mungkin doa bersama di kantor gubernur secara sederhana,” ucapnya.

Ia setuju syukuran pelantikan tidak boleh dilakukan berlebihan mengingat daerah mengalami defisit anggaran. Jika sampai dipaksakan, ia menduga itu dilakukan demi tujuan tertentu. ”Biasanya yang buat acara besar-besaran itu oknum birokrasi atau pihak tertentu yang ingin mencari perhatian kepala daerah,” ujarnya.

Efisiensi harus dimulai dari rumah jabatan kepala daerah sebagai teladan utama, yang selanjutnya harus diikuti semua perangkat daerah masing-masing. 

Yoseph Lodo (50), warga lainnya, menyarankan agar cukup dilakukan penyambutan dari bandara atau dari pintu masuk kota ke kantor kepala daerah. Jika ada perarakan, cukup menggunakan mobil dinas tanpa sewa kendaraan lain. Tidak perlu pula menyiapkan makanan dan minuman.

Menurut Yoseph, banyak warga yang secara sukarela ingin melihat pemimpin mereka yang baru dilantik. ”Mereka mau datang. Mereka menyatakan dukungan dan rasa cinta kepada pemimpin mereka,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemprov NTT Kosmas D Lana belum merespons pertanyaan Kompas mengenai agenda hari pertama gubernur dan wakil gubernur NTT saat tiba di Kupang pada 1 Maret 2025. Informasi yang dihimpun menyebutkan, setiba di Kupang, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena akan memimpin serah terima jabatan bupati/wali kota se-NTT.