Ongkos Haji Tidak Naik, Selisih Biaya Penerbangan Rp 1,77 Triliun Ditanggung APBN

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memastikan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026 tidak mengalami kenaikan meski harga avtur dunia tengah melonjak tajam. Beban tambahan operasional akibat kenaikan harga bahan bakar tersebut sepenuhnya akan ditanggung oleh negara melalui alokasi APBN sebesar Rp 1,77 triliun.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pilihan untuk tidak menaikkan ongkos haji merupakan komitmen pemerintah dalam melindungi rakyat, khususnya jemaah dari kalangan bawah. Pemerintah tetap konsisten pada keputusan penurunan ongkos haji yang telah ditetapkan sebelumnya, tanpa membebankan fluktuasi harga bahan bakar pesawat kepada masyarakat.

”Walaupun harga avtur naik, kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini. Demikian komitmen pemerintah ini untuk melindungi rakyat paling bawah,” ujar Presiden saat Rapat Kerja Pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Pada 29 Oktober 2025, DPR bersama pemerintah telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi dengan rata-rata Rp 87,4 juta per jemaah. Dari jumlah tersebut, rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung langsung oleh jemaah ditetapkan Rp 54,19 juta atau turun Rp 1,23 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Namun, ketetapan tersebut menghadapi tantangan akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Harga avtur internasional per Rabu ini naik hingga 80,3 persen dibanding bulan sebelumnya menjadi 133,8 sen AS per liter. Lonjakan serupa terjadi pada avtur domestik yang naik 72,5 persen menjadi Rp 23.551,08 per liter. Sebelum harga avtur melonjak, rata-rata biaya penerbangan per anggota jemaah Rp 33,5 juta.

Menteri Haji Irfan Yusuf saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR, Rabu ini, menjelaskan, dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya haji diperkirakan naik 39,85 persen menjadi Rp 46,9 juta per jemaah. Namun, bila rute dialihkan atau rerouting untuk menghindari wilayah udara konflik, biaya dapat melonjak hingga Rp 50,8 juta atau naik sekitar 51,48 persen.

Kenaikan harga bahan bakar yang berkontribusi hingga 40 persen dari biaya operasional ini membuat dua maskapai haji, yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines, mengusulkan kenaikan harga. Garuda Indonesia mengajukan tambahan biaya sekitar Rp 7,9 juta per orang, sementara Saudi Airlines mengusulkan kenaikan sebesar 480 dolar AS atau sekitar Rp 8 juta per jemaah.

Terkait hal itu, Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak ditemui usai Rapat Kerja Pemerintah menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan instruksi agar beban akibat kondisi force majeure ini tidak ditanggung oleh jemaah. Bahkan, keputusan awal untuk menurunkan ongkos haji hingga Rp 2 juta harus tetap dipertahankan.

”Perintah Presiden, ongkos haji harus tetap turun Rp 2 juta. Jadi, tidak ada kenaikan, justru Presiden memutuskan kenaikan-kenaikan (biaya avtur) itu akan ditanggulangi oleh APBN. Kami juga akan bicara dengan BPKH terkait pengelolaan keuangan haji,” katanya.

Dahnil menambahkan, total dana yang harus ditanggung negara mencapai Rp 1,77 triliun. Pemerintah akan terus memantau situasi global, termasuk menunggu kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi untuk melakukan perhitungan ulang.

”Negara ambil alih beban tersebut melalui dana efisiensi dari APBN, maka jemaah tidak perlu membayar beban kenaikan tersebut,” lanjutnya.

Sementara mengenai mekanisme penyaluran dana tersebut dari APBN ke maskapai, Dahnil belum bisa memberikan kepastian. ”Nanti akan dibicarakan lebih rinci,” ucapnya

Di sisi lain, untuk menekan biaya di masa depan, Presiden Prabowo menginstruksikan pembentukan joint venture antara Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Kerja sama dengan skema 50:50 ini bertujuan menghapus praktik ferry flight atau penerbangan kosong yang selama ini tidak ekonomis.

”Selama ini pesawat Garuda berangkat bawa haji, pulangnya kosong. Ini tidak masuk akal. Dengan kerja sama ini, pesawat ke Arab Saudi penuh, ke Indonesia penuh. Harga bisa turun lagi,” ucap Presiden Prabowo.

Selain itu, Indonesia kini juga telah memiliki lahan seluas 45 hektar di Mekkah untuk membangun Perkampungan Haji Indonesia yang terdiri dari puluhan menara akomodasi. Pemerintah juga tengah mengajukan izin kepada Kerajaan Arab Saudi untuk memiliki terminal khusus haji guna mempercepat alur masuk dan keluar jemaah Indonesia.

Negara ambil alih beban tersebut melalui dana efisiensi dari APBN, maka jemaah tidak perlu membayar beban kenaikan tersebut.

Masa tunggu haji pun yang sebelumnya mencapai 48 tahun kini dipangkas menjadi maksimal 26 tahun. ”Saya akan berjuang untuk lebih ringkas lagi,” kata Prabowo.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo dalam mengatasi kebuntuan kenaikan biaya penerbangan jemaah haji. Langkah Presiden yang memutuskan untuk menalangi selisih biaya melalui APBN merupakan solusi yang tepat bagi keberlangsungan ibadah haji tahun ini. Komisi VIII DPR pun sejak awal berkeinginan agar beban tambahan ini tidak boleh ditanggung oleh jemaah.

”Pemahaman Bapak Presiden tentang situasi ini sungguh luar biasa dan patut diacungi jempol. Jika beban tambahan sebesar Rp 8 juta per orang itu tetap dipaksakan kepada jemaah, persiapan yang saat ini sudah hampir sempurna bisa berantakan total,” ujarnya.

Terlebih, lanjutnya, mayoritas jemaah haji Indonesia berangkat dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan. Jika mereka masih dikenai tambahan biaya yang mendadak, dikhawatirkan akan sangat memberatkan. Terlebih, kelomok terbang pertama akan berangkat 22 April atau dua pekan mendatang.

”Bayangkan, visanya sudah terbit, jemaah sudah tinggal berangkat dan tinggal membagikan kartu Nusuk, lalu tiba-tiba dibebankan biaya tambahan jutaan rupiah. Itu pasti akan memicu gelombang pengunduran diri massal,” tutur legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

Meskipun menyetujui penggunaan dana APBN, Marwan mengingatkan agar pemerintah tetap mencari payung hukum yang kuat agar kebijakan ini tidak bertentangan dengan undang-undang. Ia menyarankan penggunaan skema kedaruratan atau force majeure untuk mengucurkan dana dari APBN mengingat situasi global yang tidak menentu.

"Kami juga mengingatkan Kementerian Haji dan Umrah agar anggaran ini dipantau secara ketat. Jika dalam 10 hari ke depan situasi global membaik dan harga avtur turun, maka hitung-hitungannya harus dievaluasi kembali. Jika ada sisa, anggarannya harus dikembalikan ke negara," tambahnya.

Sementara itu, pemerintah terus mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2026. Menurut Menhaj Irfan, seluruh tahapan persiapan telah diselesaikan.

”Alhamdulillah, seluruh tahapan persiapan haji Indonesia pada prinsipnya telah selesai. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan mulai masuk asrama pada 21 April 2026 dan secara bertahap akan diberangkatkan ke Arab Saudi mulai 22 April 2026,” ujar Menhaj saat Konferensi Pers di Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Menhaj juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Arab Saudi, khususnya Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, Putra Mahkota, serta Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi atas dukungan dan kerja sama yang solid dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Terkait dinamika global dan situasi di kawasan Timur Tengah, Irfan berharap kondisi tersebut tidak berdampak pada operasional penyelenggaraan ibadah haji. ”Kami berharap eskalasi yang terjadi tidak memengaruhi operasional haji. Kami juga berharap ketegangan dapat segera mereda sehingga seluruh proses ibadah haji dari berbagai negara dapat berjalan dengan lancar, aman, dan khidmat,” katanya.