Orang Istana Nakhodai Pajak, Tentara Pimpin Bea Cukai

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah resmi menetapkan dan melantik Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak dan Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Berlatar belakang ilmu pajak, Bimo pernah bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan. Sementara Djaka adalah purnawirawan tentara dengan pangkat letnan jenderal.

Dua sosok dengan latar belakang berbeda ini akan memimpin lini terdepan penerimaan negara di tengah sorotan publik terhadap integritas dan efektivitas fiskal. Pajak serta bea dan cukai menyumbang 82 persen dari total penerimaan negara.

Pembacaan surat penetapan sekaligus pelantikan dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Pajak serta bea dan cukai menyumbang 82 persen dari total penerimaan negara.

Hadir dalam pelantikan ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu.

Dalam sambutannya, Sri Mulyani mengingatkan bahwa Kementerian Keuangan memiliki titik-titik rawan kebocoran di bidang pajak, bea dan cukai, belanja negara, serta aset pengelolaan negara. Untuk itu, peningkatan integeritas dan kapabilitas Kementerian Keuangan di sektor-sektor terkait juga perlu terus ditingkatkan.

”Masyarakat menginginkan penerimaan pajak naik, tetapi masyarakat dan dunia usaha biasanya juga sangat segan untuk mau membayar pajak. Ini adalah kontradiksi yang harus terus-menerus dikelola,” ujarnya.

Sri Mulyani menyampaikan sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan para pejabat pemangku kebijakan penerimaan negara. Di bidang pajak, pekerjaan rumahnya, antara lain, adalah meningkatkan rasio pajak dan perbaikan sistem Coretax.

Di bea dan cukai, tantangannya adalah pengembangan sistem Sistem CEISA (Customs-Excise Information System and Automation). Terkait denagn sistem ini, importir dan eksportir masih kerap mengeluhkan sejumlah persoalan.

”Setiap rupiah yang kita kumpulkan tidak menjadi hanya sekadar penerimaan negara. Namun, juga harus mampu untuk menjawab tantangan-tantangan struktural. Saya berharap untuk Pak Bimo, Pak Djaka, dan seluruh staf ahli bidang penerimaan negara dan penerimaan negara bukan pajak dapat bekerja sama secara erat,” ujar Sri Mulyani.

Setiap rupiah yang kita kumpulkan tidak menjadi hanya sekadar penerimaan negara. Namun, juga harus mampu untuk menjawab tantangan-tantangan struktural.

Khusus untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Sri Mulyani menegaskan bahwa instansi ini tak hanya perlu fokus menjaga penerimaan negara. Namun, DJBC juga mesti menjaga industri dan perekonomian Indonesia.

Untuk itu, penerimaan negara, terutama dari kegiatan-kegiatan yang dilihat sebagai ilegal atau menyalahi aturan, harus dikoreksi sebagaimana arahan Presiden Prabowo. Sri Mulyani percaya bahwa kehadiran Djaka Budi sebagai purnawirawan TNI di DJBC akan menjadi nilai tambah.

Harapannya, ini akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif dengan berbagai aparat pengendalian hukum dan instansi-instansi lainnya. ”Karena Kementerian Keuangan tidak mungkin menjalankan tugas sendiri di Republik Indonesia,” ujarnya.

Seusai acara pelantikan, Airlangga percaya matangnya pengalaman Bimo Wijayanto di sektor perpajakan dapat membantu Kementerian Keuangan dalam mengejar target peningkatan rasio pajak. ”Target dari Presiden adalah meningkatkan tax ratio. Salah satu jalannya adalah perbaikan sistem Coretax agar bisa diimplementasikan secara optimal. Ini tugas utama untuk Pak Bimo,” ujarnya.

Berdasarkan curriculum vitae yang diterima Kompas, Bimo Wijayanto merupakan profesional dengan latar belakang kebijakan perpajakan. Bimo mendapat gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Setelah itu, ia meraih gelar MBA dari The University of Queensland. Adapun gelar doktor ia dapat dari University of Canberra dengan fokus riset pada kepatuhan pajak sukarela.

Target dari Presiden adalah meningkatkan ’tax ratio’. Salah satu jalannya adalah perbaikan sistem Coretax agar bisa diimplementasikan secara optimal.

Alumnus dari Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah, ini pernah bekerja sebagai auditor di firma akuntansi multinasional, PricewaterhouseCoopers. Setelah itu, Bimo menjabat sebagai analis senior di Center of Tax Analysis (CTA) Direktorat Jenderal Pajak pada September 2014-Juli 2015.

Sebelum dilantik sebagai Dirjen Pajak, Bimo menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kedeputian Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Bimo bertugas memastikan dukungan perencanaan kerja dan pengawalan program, dukungan keuangan, sumber daya manusia, serta kelembagaan dan manajemen kinerja di kedeputiannya.

Pada periode 2019-2020, Bimo dipercaya sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden. Pertama di Kedeputian Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis. Kedua di Kedeputian Bidang Politik Hukum dan Keamanan dengan sebelumnya.

Selama masa tugasnya di Kantor Staf Presiden, Bimo memimpin dan menyelesaikan penajaman program prioritas dengan kementerian inti, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Perdagangan.

Pada September 2020, Bimo bertugas sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kedeputian Pertambangan dan Investasi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Ia tercatat pernah menduduki sejumlah posisi strategis di BUMN, termasuk sebagai Komisaris Independen PT Phapros Tbk.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, Djaka Budhi Utama saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (Sestama BIN), sesuai dengan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1264/X/2024 tertanggal 18 Oktober 2024.

Perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer 1990 itu berasal dari kecabangan Infanteri Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Sepanjang karier militernya, Djaka pernah menduduki sejumlah posisi penting, antara lain Komandan Pusat Intelijen TNI AD, Wakil Asisten Pengamanan Kepala Staf TNI AD, serta Kepala Staf Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura.

Nama Djaka Budhi Utama juga tercatat dalam laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sebagai anggota Tim Mawar, unit yang disebut terlibat dalam penculikan aktivis pro-demokrasi pada 1998. Dalam putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta pada April 1999, Djaka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 4 bulan.

Meskipun demikian, Djaka tetap melanjutkan karier militernya. Menurut dokumentasi Kontras tahun 2007, ia mendapat promosi sebagai Komandan Batalyon Infanteri 115/Macan Leuser.