Orang Takut Jatuh Cinta, Angka Pernikahan di China Anjlok

HONG KONG, SENIN — Tahun 2024 menjadi tahun yang buruk bagi populasi China. Selain jumlah populasi terus turun, angka pernikahan di China anjlok ke rekor baru terlepas dari berbagai inisiatif pemerintah. Orang-orang enggan menikah karena alasan ekonomi.

Kementerian Urusan Sipil China, Sabtu (8/2/2025), melaporkan, sebanyak 6,1 juta pasangan mendaftarkan pernikahan pada 2024. Jumlah ini turun dibandingkan dengan 7,7 juta pendaftaran pernikahan pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, angka pernikahan turun 20,5 persen.

Satu dekade lalu, angka pernikahan di China masih menyentuh dua digit. Sebagai perbandingan, sebanyak 13,47 juta pernikahan tercatat pada 2013. 

Penurunan itu terjadi meskipun Pemerintah China mati-matian berusaha mendorong pasangan muda menikah dan memiliki anak. Ditambah lagi, negara ini mencatat penurunan populasi sebanyak 1,39 juta jiwa menjadi total 1,408 miliar jiwa pada 2024. China telah turun ke posisi kedua sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia setelah India sejak 2023.

”Belum pernah terjadi sebelumnya! Bahkan, pada tahun 2020, karena Covid-19, jumlah pernikahan hanya menurun sebesar 12,2 persen,” kata Yi Fuxian, ahli demografi di Universitas Wisconsin-Madison, dikutip Reuters edisi Senin (10/2/2025).

Tren penurunan ini semakin mengkhawatirkan pemerintah. ”Jika tren berlanjut, ambisi politik dan ekonomi Pemerintah China akan hancur oleh kelemahan demografinya,” ujar Yi.

Kabar buruk belum selesai. China mencatat pula kenaikan angka perceraian sebesar 1,1 persen pada 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Sebanyak 2,6 juta pasangan mengajukan gugatan cerai tahun lalu.

Masalah ekonomi menjadi alasan utama warga China enggan berkeluarga. Biaya pengasuhan anak dan biaya pendidikan tinggi. Sementara pertumbuhan ekonomi melambat beberapa tahun terakhir. Lulusan perguruan tinggi susah cari kerja, sedangkan pekerja ketakutan dengan prospek jangka panjang karier mereka.

”Jika tidak bergantung pada orangtua saya, saya tidak akan mampu membeli rumah, dan menikah juga pengeluaran yang besar. Tahun ini saya tiba-tiba merasa menjadi lajang pun cukup baik. Tidak ada begitu banyak tekanan, saya menghasilkan dan menghabiskan uang saya sendiri,” komentar seorang warganet di media sosial Weibo.

Pemerintah China telah menelurkan sejumlah kampanye prokeluarga untuk menangkal tren tersebut. Lama-kelamaan, tren depopulasi bisa berdampak negatif pada perekonomian negara.

Sejak 2022, Asosiasi Keluarga Berencana China telah meluncurkan program untuk menciptakan ”budaya perkawinan dan melahirkan era baru”. Asosiasi ini melibatkan puluhan kota untuk mempromosikan ”nilai sosial dari mempunyai anak” serta mendorong kaum muda untuk menikah dan melahirkan pada usia yang ideal.

Kepada kampus-kampus, pemerintah mendesak agar menyediakan ”pendidikan cinta”. Edukasi topik ini bertujuan untuk memberikan pandangan positif tentang cinta, pernikahan, kesuburan, dan keluarga.

Dewan Negara meminta pemerintah daerah untuk mengarahkan sumber daya guna memperbaiki krisis populasi pada November 2024. Pemda juga diminta menyebarkan pemahaman soal rasa hormat pada pernikahan dan kelahiran anak pada usia yang tepat.

Alhasil, pemda menyelenggarakan acara kencan buta dan pernikahan massal. Mereka juga berusaha membatasi tradisi membayar mahar yang besar oleh mempelai laki-laki kepada keluarga calon istri. Di desa-desa, mahar tinggi menjadi momok bagi laki-laki.

Ada pula pemda yang memberikan insentif berupa uang tunai bagi pasangan muda untuk menikah.

”Hidup ini sangat melelahkan, bagaimana mungkin ada keberanian untuk menikah? Huh,” tulis salah satu warganet di Weibo, Minggu (9/2/2025), menanggapi berita tentang rekor terendah pernikahan.

Dilansir dari CNN, untuk mengatasi perceraian, China memberlakukan masa tenang selama 30 hari bagi orang yang mengajukan gugatan cerai sejak tahun 2021. Metode ini menuai kritik karena dapat mempersulit perempuan untuk meninggalkan pernikahan yang penuh kekerasan.

Pejabat dan sosiolog China berpendapat, penurunan angka pernikahan dan kelahiran sebagian disebabkan kebijakan selama puluhan tahun yang dirancang untuk membatasi pertumbuhan populasi. Pada 1980-an, Beijing memberlakukan kebijakan satu anak yang ketat karena khawatir akan kelebihan populasi dan kekurangan sumber daya.

China juga terlambat dalam menangani masalah populasi. Aturan kebijakan satu anak baru berakhir tahun 2016. Beijing baru mengizinkan satu keluarga memiliki tiga anak pada 2021. Sayangnya, tanda-tanda berkurangnya populasi China sudah mulai terlihat waktu itu.

Perubahan sikap perempuan China turut berkontribusi pada penurunan angka pernikahan. Lantaran semakin mandiri dan berpendidikan tinggi, mereka tidak lagi menoleransi diskriminasi tempat kerja dan tradisi patriarki yang mengharapkan mereka hanya menjadi ibu rumah tangga.

Sebetulnya China mencatat sedikit peningkatan kelahiran pada 2024 setelah jeda pandemi. Selain itu, tahun 2024 merupakan tahun untuk shio naga. Anak-akan yang lahir pada tahun Naga dipercaya cenderung ambisius dan memiliki keuntungan besar. Namun, ini hanya tren sesaat.

Penurunan angka pernikahan akan menyebabkan memburuknya tekanan pada dana pensiun dan sistem kesehatan publik di masa depan. Jumlah penduduk usia kerja antara 16 tahun dan 59 tahun turun 6,83 juta jiwa pada 2024. Sementara populasi usia 60-an tahun ke atas sudah sebanyak 300 juta jiwa alias sebesar seluruh populasi AS.

Sebagai langkah antisipasi, Beijing secara bertahap menaikkan usia pensiun pada September 2024. Menurut BBC, kenaikan ini merupakan pertama kali sejak tahun 1950-an. Usia pensiun untuk perempuan pekerja kerah biru naik dari 50 tahun menjadi 55 tahun dan perempuan pekerja kerah putih dari 55 tahun menjadi 58 tahun.

Usia pensiun laki-laki pekerja naik dari 60 tahun menjadi 63 tahun. Saat ini, usia pensiun di China termasuk yang terendah di dunia. (AFP/Reuters)