Otomotif Bangkit, tetapi Masih Tertatih

Kenaikan penjualan mobil nasional pada 2026 diproyeksikan hanya meningkat tipis dibanding 2025. Di tengah daya beli masyarakat yang masih lemah, industri otomotif juga menghadapi sejumlah tantangan lain, mulai dari kepastian insentif kendaraan, kebijakan pajak, pembiayaan, hingga isu global, seperti pasokan cip semikonduktor.

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto memproyeksikan penjualan mobil nasional pada 2026 mencapai 850.000 unit.

Angka tersebut diperkirakan meningkat 5,4 persen dibandingkan dengan realisasi penjualan sepanjang 2025 yang tercatat sebanyak 803.687 unit. Proyeksi ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi permintaan pasar yang masih menjadi faktor penentu utama kinerja industri otomotif ke depan.

”Proyeksi penjualan 2026 sebesar 850.000 unit,” kata Jongkie kepada Kompas, Selasa (3/2/2026).

Angka penjualan tersebut belum cukup untuk mengembalikan industri otomotif ke jalur pertumbuhan yang kokoh, apalagi menembus kembali level penjualan di atas 1 juta unit seperti sebelum pandemi.

Proyeksi 2026 itu sekaligus menegaskan bahwa pemulihan pasar domestik masih berjalan lambat dan rapuh. Industri otomotif masih dihadapkan pada kombinasi tekanan daya beli, ketidakpastian ekonomi, serta perubahan preferensi konsumen yang belum sepenuhnya diimbangi oleh kebijakan struktural yang memadai.

Menurut Jongkie, dari sisi kesiapan industri, pelaku otomotif dinilai masih mampu menghadapi berbagai tekanan, mulai dari biaya produksi, energi, hingga ketergantungan pada komponen impor. Namun, daya tahan tersebut sangat bergantung pada perkembangan permintaan di pasar domestik.

Data penjualan sepanjang 2025 menunjukkan kontraksi yang cukup dalam, baik pada distribusi dari pabrik ke dealer (wholesale) maupun penjualan langsung ke konsumen (retail).

Sepanjang Januari-Desember 2025, penjualan wholesale tercatat sebanyak 803.687 unit, turun 7,2 persen dibanding 2024 yang mencapai 856.723 unit. Penurunan serupa juga terjadi pada retail sales yang merosot 6,3 persen, dari 889.680 unit pada 2024 menjadi 833.712 unit pada 2025.

Penurunan ganda tersebut mengindikasikan bahwa pelemahan tidak semata bersifat sementara di level distribusi, tetapi juga mencerminkan melemahnya permintaan riil di pasar domestik.

Dalam konteks makroekonomi, konsumsi rumah tangga, yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi, belum sepenuhnya pulih. Pada saat yang sama, pembelian kendaraan bermotor sebagai durable goods cenderung ditunda ketika persepsi risiko ekonomi meningkat.

Di tengah lesunya pasar domestik, kinerja ekspor justru tampil sebagai penopang utama industri. Ekspor kendaraan utuh (completely built up/CBU) pada 2025 mencapai 518.212 unit, meningkat 9,7 persen dibandingkan dengan 2024 yang sebanyak 472.194 unit.

Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki daya saing sebagai basis produksi otomotif global. Namun, ketergantungan yang semakin besar pada ekspor juga membawa risiko tersendiri. Perlambatan ekonomi global, ketegangan geopolitik, maupun kebijakan proteksionisme di negara tujuan ekspor dapat dengan cepat menekan kinerja industri nasional.

Sementara itu, segmen mobil murah dan ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) justru mengalami tekanan berat. Penjualan wholesale LCGC pada 2025 hanya mencapai 122.686 unit, turun tajam 30,6 persen dibanding 2024 yang sebesar 176.766 unit. Penurunan serupa juga terjadi pada retail sales yang merosot 27 persen, dari 178.726 unit pada 2024 menjadi 130.799 unit pada 2025.

Penurunan signifikan pada segmen ini menjadi sinyal kuat melemahnya daya beli masyarakat kelas menengah bawah yang selama ini menjadi pasar utama LCGC. Padahal, segmen tersebut pernah menjadi tulang punggung volume penjualan nasional.

Tekanan pada LCGC menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi belum berlangsung merata dan masih menyisakan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kenaikan harga serta biaya hidup.

Berbeda dengan segmen LCGC, segmen kendaraan elektrifikasi justru mencatatkan pertumbuhan paling mencolok. Penjualan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) dari pabrik ke dealer pada 2025 melonjak menjadi 103.931 unit, dari 43.188 unit pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan percepatan adopsi kendaraan listrik yang didorong oleh insentif fiskal, masuknya pemain baru, serta meningkatnya kesadaran konsumen.

Kendaraan hibrida (hybrid electric vehicle/HEV) juga tumbuh 10 persen, dari 59.903 unit pada 2024 menjadi 65.943 unit pada 2025. Sementara itu, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) mencatat lonjakan paling tajam secara persentase, dari 136 unit pada 2024 menjadi 5.270 unit pada 2025.

Tantangan berikutnya adalah menjaga keberlanjutan pertumbuhan melalui kepastian insentif, kesiapan infrastruktur pengisian daya, serta penguatan rantai pasok dalam negeri agar elektrifikasi benar-benar memberikan nilai tambah bagi industri nasional.

Terkait keputusan pemerintah untuk tidak melanjutkan insentif impor kendaraan listrik berbasis baterai pada 2026, Jongkie menilai kebijakan tersebut masih akan dikaji dengan mempertimbangkan kepentingan industri otomotif nasional secara menyeluruh.

“Pemerintah juga pasti akan memperhatikan industri otomotif dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan penjualan domestik maupun ekspor,” ujarnya.

Menurutnya, efektivitas insentif kendaraan listrik yang saat ini berlaku masih sangat dipengaruhi oleh faktor harga. Harga kendaraan tetap menjadi pertimbangan utama konsumen dalam mengambil keputusan pembelian.

“Faktor harga masih menjadi faktor dominan dalam memutuskan pembelian kendaraan bermotor,” katanya.

Kekhawatiran muncul bahwa penghentian insentif kendaraan listrik akan semakin menggerus daya beli masyarakat. Tanpa dukungan insentif, harga jual kendaraan berpotensi meningkat.

Hal senada dikatakan Chief Executive Officer PT Astra International Tbk – Daihatsu Sales Operation (AI-DSO), Fredy Handjaja. Menurut dia, industri otomotif nasional diperkirakan masih menghadapi tantangan pada 2026 seiring melemahnya daya beli masyarakat, meningkatnya risiko kredit, serta ketidakpastian kelanjutan insentif pemerintah. Kondisi tersebut membuat konsumen cenderung menahan keputusan pembelian kendaraan, terutama melalui skema kredit. Tekanan tersebut diperparah oleh tren kenaikan non-performing loan (NPL) yang mendorong lembaga pembiayaan memperketat penyaluran kredit. Dampaknya terasa signifikan bagi merek dengan porsi penjualan kredit yang besar.

Selain itu, berakhirnya kebijakan diskon pajak kendaraan bermotor di sejumlah daerah sejak akhir 2025 turut menahan minat beli masyarakat. Meski demikian, Fredy optimistis pemerintah akan terus memantau industri otomotif sebagai sektor strategis penopang pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi permintaan, segmen low cost green car (LCGC) diperkirakan tetap dominan, terutama bagi pembeli mobil pertama dan konsumen di luar kota besar. Sementara itu, minat terhadap kendaraan elektrifikasi (hybrid dan listrik murni) mulai tumbuh di wilayah perkotaan.

Pada 2026, strategi utama Daihatsu tetap difokuskan pada penyediaan produk dengan nilai guna tinggi dan harga terjangkau.

Pada 2025, kontribusi segmen LCGC terhadap penjualan Daihatsu mencapai sekitar 35 persen, terutama ditopang oleh Sigra dan Ayla. Sementara itu, untuk segmen elektrifikasi, Daihatsu mulai memasuki pasar hibrida melalui Rocky Hybrid yang diperkenalkan di ajang GIIAS 2025.

Tingginya efisiensi bahan bakar menjadi faktor utama yang diharapkan menarik minat konsumen terhadap Rocky Hybrid. Tak lama setelah diluncurkan pada GIIAS 2025, SUV low hybrid dari Daihatsu ini telah mencatat pemesanan lebih dari 500 unit dan mengalami inden.

Direktur Marketing dan Corporate Planning & Communication Astra Daihatsu Motor, Sri Agung Handayani, menyebut survei internal menunjukkan efisiensi BBM, teknologi, dan fitur keselamatan sebagai alasan utama konsumen memilih Rocky Hybrid. Pengujian mencatat konsumsi BBM hingga 34,8 km/l, bahkan mencapai 47,8 km/l dalam uji rute perkotaan.

Rocky Hybrid mengusung teknologi strong hybrid tanpa perlu pengisian daya eksternal, sehingga cocok untuk wilayah minim SPKLU. Dari sisi layanan, perawatan dapat dilakukan di seluruh bengkel resmi Daihatsu dengan garansi baterai hingga 8 tahun.

PT Astra International Tbk – Daihatsu Sales Operation menargetkan penjualan lebih agresif ke kota-kota besar di luar Jakarta pada awal 2026. Kehadiran Rocky Hybrid diharapkan menopang target Daihatsu mempertahankan posisi kedua penjualan nasional, yang pada 2025 tercatat 137.855 unit dengan pangsa pasar 16,5 persen.

Pengamat otomotif Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu, menilai harga jual kendaraan dapat naik 20–40 persen seiring kembali normalnya bea masuk dan pajak penjualan. Kondisi tersebut berpotensi menekan permintaan kendaraan di segmen harga Rp 150 juta–Rp 400 juta hingga 30 persen.

“Pasar mobil listrik bisa stagnan dan justru kontraproduktif terhadap target transisi energi bersih,” kata Yannes.

Meski demikian, menurut Yannes, keputusan pemerintah menghentikan insentif impor mobil listrik utuh (CBU) pada dasarnya sejalan dengan target mengurangi ketergantungan pada produk impor.

Kendati demikian, pemerintah tetap perlu menghadirkan solusi konkret bagi produsen yang telah berkomitmen memproduksi mobil listrik berbasis baterai di dalam negeri. Rangsangan kebijakan juga masih diperlukan untuk mendorong kolaborasi dengan produsen, agar industri nasional dapat terlibat lebih dalam dalam rantai nilai elektrifikasi.

Absennya “doping” insentif fiskal seperti Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) berisiko membuat pasar kehilangan daya dorong. Tanpa stimulus konkret yang langsung menyentuh daya beli, level psikologis penjualan satu juta unit, yang pernah dicapai sebelum pandemi, akan tetap sulit ditembus. Kenaikan penjualan hanya berpeluang terjadi jika subsidi atau insentif dialihkan secara lebih terarah ke produksi lokal dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi, sehingga harga tetap kompetitif.

Indikator paling krusial bagi kesehatan industri otomotif pada 2026, menurut Yannes, bukan semata angka penjualan, melainkan tingkat utilisasi pabrik. Penjualan tinggi dapat menipu jika didominasi kendaraan CBU yang minim nilai tambah domestik.

Sebaliknya, tingkat utilisasi mencerminkan denyut nadi manufaktur yang sesungguhnya. Jika utilisasi turun di bawah 60 persen, yang kerap dipandang sebagai titik impas industri, ancaman pengurangan tenaga kerja menjadi nyata meskipun secara nominal penjualan masih terlihat berjalan.

Sinyal awal krisis yang patut diwaspadai, antara lain, lonjakan penolakan kredit serta penumpukan stok di dealer yang melampaui 60 hari. Sebaliknya, titik balik positif justru ditandai oleh realisasi investasi fisik di hulu, seperti mulai beroperasinya pabrik sel baterai dan meningkatnya ekspor komponen berteknologi tinggi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi Nomor 6 Tahun 2023 juncto Peraturan Menteri Investasi Nomor 1 Tahun 2024, mulai Februari 2024 pemerintah menerapkan insentif berupa pembebasan bea masuk, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk impor mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) dalam bentuk utuh.

Namun, setiap produsen yang memanfaatkan fasilitas tersebut diwajibkan menyerahkan jaminan berupa bank garansi dan berkomitmen memproduksi kendaraan di dalam negeri dengan rasio satu banding satu (1:1) setelah melakukan impor. Kebijakan ini berlaku hingga Desember 2025.

Selanjutnya, pada periode 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027, produsen yang berpartisipasi dalam program ini wajib memenuhi komitmen produksi lokal sesuai dengan peta jalan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Ketentuan mengenai TKDN kendaraan listrik telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 mengenai Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Berdasarkan peraturan tersebut, TKDN kendaraan listrik produksi lokal ditetapkan mencapai minimal 40 persen pada periode 2022–2026. Target ini meningkat menjadi 60 persen pada 2027–2029 dan kembali naik menjadi 80 persen mulai 2030.

Yannes menilai kebijakan insentif kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) dan kendaraan hibrida (hybrid electric vehicle/HEV) tetap perlu dilanjutkan, tetapi dengan koreksi mendasar. Insentif tidak lagi semestinya memberikan ruang impor kendaraan utuh (CBU) secara berkepanjangan.

”Insentif kendaraan listrik berbasis baterai dan kendaraan hibrida harus dikaitkan secara tegas dengan peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN),” ujarnya. Skema tersebut dinilai penting untuk melindungi sekaligus menghidupkan kembali industri komponen domestik, khususnya pelaku Tier 2–4 yang saat ini berada di bawah tekanan paling besar.

Masalah struktural lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah tingginya beban pajak kendaraan bermotor di Indonesia. Menurut Yannes, struktur perpajakan saat ini masih mencerminkan paradigma lama yang memposisikan mobil sebagai barang mewah, padahal bagi banyak rumah tangga mobil telah menjadi sarana mobilitas yang produktif.

Ketika berbagai instrumen pajak digabung, mulai dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, pajak dan opsen daerah, hingga biaya administrasi, beban fiskal kendaraan dapat mencapai sekitar 50 persen dari harga mobil. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand atau Vietnam, yang justru menggunakan kebijakan pajak sebagai alat pengungkit pengembangan industri otomotif.

Dampaknya terlihat nyata. Sejak 2019, harga mobil di Indonesia diperkirakan telah naik sekitar 20 persen, atau rata-rata 7 persen per tahun, sementara pertumbuhan pendapatan riil masyarakat hanya sekitar 3 persen.

Pada saat yang sama, kelas menengah, yang menjadi tulang punggung pasar low multi purpose vehicle (LMPV) dan LCGC, menyusut hingga 16,6 persen. Kesenjangan inilah yang kian menekan daya beli dan membuat pemulihan pasar otomotif berjalan lambat.

Selain persoalan kepastian insentif, pajak, dan lemahnya daya beli masyarakat, industri otomotif global juga masih menghadapi tantangan lain, yakni keterbatasan pasokan komponen cip semikonduktor.

Cip semikonduktor berperan penting dalam sistem elektrifikasi kendaraan yang memungkinkan peralihan dari sistem mekanis ke sistem elektrik. Komponen ini juga menjadi tulang punggung fungsi konektivitas dan keselamatan kendaraan. Dalam praktiknya, cip semikonduktor digunakan pada berbagai sistem, mulai dari kunci kendaraan, sistem pengereman, jendela elektrik, hingga fitur keselamatan dan hiburan.

Mengutip Reuters (5/1/2026), Honda Motor Co menghentikan produksi di tiga pabrik mobilnya di China selama dua pekan, atau diperpanjang hingga 19 Januari 2026, akibat kekurangan pasokan semikonduktor. Langkah ini menegaskan bahwa gangguan rantai pasok global masih membayangi produsen otomotif besar.

Gangguan produksi tersebut terjadi di tengah keterlambatan pengiriman cip dari Nexperia, perusahaan semikonduktor asal Belanda yang merupakan anak usaha Wingtech Technology asal China. Dalam beberapa bulan terakhir, keterlambatan pasokan cip ini telah memaksa sejumlah produsen otomotif memangkas volume produksinya.

Sebelumnya, Honda juga menghentikan atau mengurangi produksi di sejumlah pabriknya di Amerika Utara pada periode Oktober hingga November tahun lalu akibat kekurangan semikonduktor.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai pengembangan industri semikonduktor nasional perlu diperkuat sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur Indonesia.

Di sektor otomotif, produksi kendaraan bermotor nasional pada 2025 tercatat sebanyak 803.867 unit, termasuk kendaraan listrik dan hibrida yang memiliki kandungan semikonduktor hingga tiga kali lebih besar dibandingkan dengan kendaraan konvensional.

Hingga saat ini, Indonesia dinilai telah memiliki sejumlah fondasi penting dalam pengembangan ekosistem semikonduktor. Fondasi tersebut, antara lain, fasilitas perakitan dan pengujian semikonduktor yang telah terintegrasi dalam global value chain, keberadaan perusahaan desain integrated circuit, serta basis industri hilir, seperti electronic manufacturing services (EMS), original equipment manufacturer (OEM), dan industri otomotif nasional.

Namun, Agus menyoroti masih tingginya ketergantungan terhadap impor semikonduktor sebagai tantangan strategis bagi ketahanan dan kemandirian industri nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor semikonduktor Indonesia meningkat hampir dua kali lipat, dari 2,33 miliar dolar AS pada 2020 menjadi 4,87 miliar dolar AS pada periode Januari-November 2025. Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan industri nasional terhadap komponen strategis tersebut.

”Tingginya ketergantungan impor semikonduktor menjadi sinyal penting bagi ketahanan industri nasional. Kondisi ini perlu direspons melalui penguatan ekosistem dalam negeri, khususnya pada aspek desain cip dan pengembangan kekayaan intelektual sebagai fondasi awal kemandirian teknologi,” ujarnya.

Sebagai bagian dari strategi pengembangan tersebut, Kementerian Perindustrian telah menetapkan roadmap pengembangan industri semikonduktor nasional dengan menempatkan Indonesia sebagai bagian aktif dalam rantai pasok global.

Roadmap tersebut mencakup penguatan empat pilar utama, yakni material, desain, fabrikasi (front end), serta assembly, testing, and packaging (back end). Seluruh pilar ini didukung oleh pengembangan sumber daya manusia, riset dan inovasi, infrastruktur, serta kebijakan industri yang kondusif.

Proyeksi penjualan 2026 yang belum kembali ke level prapandemi menegaskan bahwa pemulihan industri otomotif masih jauh dari kata tuntas. Di balik angka proyeksi tersebut tersimpan persoalan mendasar, yakni daya beli masyarakat yang belum pulih serta harga kendaraan yang kian menjauh dari kemampuan konsumen akibat tingginya beban pajak dan tekanan rantai pasok global.