Redaksi Yth: Pajak adalah Amanah

Kondisi perekonomian Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja memunculkan beragam dampak negatif bagi masyarakat.

Kendati Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut pertumbuhan ekonomi nasional kuartal terakhir mencapai angka 5,12 persen, tetapi faktanya kehidupan semakin sulit, daya beli masyarakat turun, lapangan kerja susah, yang pada akhirnya memunculkan pertanyaan mendasar, yakni signifikankah angka pertumbuhan ekonomi tersebut terhadap perbaikan hidup rakyat?

Di sisi lain, dalam satu semester terakhir, pendapatan negara turun yang memaksa pemerintah harus mengintensifkan sekaligus mengektensifkan pemungutan pajak agar defisit pendapatan negara bisa dipulihkan.

Pendapatan negara dari pajak digali sedalam-dalamnya melalui berbagai cara dan upaya yang acapkali menimbulkan keresahan dan kegaduhan.

Bersamaan dengan upaya pemerintah tersebut, beragam rumor pun muncul yang membuat situasi publik tidak kondusif.

Heboh kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang naik hingga 250 persen, adalah salah satu isu hangat yang saat ini tengah menjadi perbincangan publik. Begitu pula dengan aksi pemblokiran lebih dari 120 juta rekening bank oleh PPATK ikut memicu keresahan masyarakat.

Ide, gagasan, dan inisiatif tentang kebijakan publik yang berkaitan dengan pajak harus terukur, dikaji secara mendalam, tidak ”ujug-ujug”, dan yang paling penting, disosialisasikan secara luas ke masyarakat.

Pajak yang dikutip dari rakyat harus tetap dalam koridor kelayakan dan kepantasan, yang mestinya ditinjau dari sudut kemampuan dan kondisi ekonomi rakyat saat ini.

Pemungutan pajak tanpa pertimbangan matang dari berbagai aspek sebagaimana disebut di atas berpotensi menimbulkan masalah baru, yang apabila tak pandai-pandai mengelola bisa menjadi bumerang.

Rakyat yang mulai merasa tidak nyaman dengan berbagai kebijakan yang menyusahkan bisa melahirkan resistensi, penolakan, yang justru akan menjadi batu sandungan pemerintah di dalam upayanya menggenjot penerimaan dan pendapatan negara dari sektor pajak.

Pajak harus adaptif terhadap kondisi ekonomi rakyat. Tak bisa serta-merta diterapkan jika keadaan memang benar-benar berat dan tidak memungkinkan.

Budi Sartono Soetiardjo

Ngamprah, Bandung Barat, Jawa Barat