Paket Ekonomi Prabowo Meluncur

JAKARTA, KOMPAS — Selang dua pekan setelah gejolak sosial-politik memakan 10 korban jiwa dan perusakan-penjarahan di sejumlah daerah di Indonesia, pemerintah meluncurkan paket ekonomi besar-besaran. Paket ini terdiri dari delapan program akselerasi perekonomian 2025, empat program lanjutan pada 2026, serta lima program penyerapan tenaga kerja.

Paket ini dibahas dalam rapat terbatas dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/9/2025). Hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa didampingi dua wakil menteri keuangan.

”(Dengan paket ini) Harapannya belanja pemerintah bisa kita kawal terus sehingga bisa positif di dua semester ini. Kemudian kita melakukan debottlenecking (mengatasi hambatan) terhadap program-program andalan, plus kita bisa memberikan keleluasaan pada kelas menengah dari PPh 21. Kita berharap (pertumbuhan ekonomi) 5,2 persen juga bisa tercapai,” kata Airlangga dalam keterangan pers usai rapat.

Pada kesempatan sama, Purbaya menyampaikan, pemerintah juga membentuk tim akselerasi program pembangunan ekonomi untuk mengatasi hambatan dunia usaha. Aduan dari para pelaku bisnis akan dirapatkan seminggu sekali untuk dicarikan solusi.

”Siapa pun yang punya bisnis yang masih merasa ada gangguan di sistem perekonomian atau ketika mereka melakukan bisnis, kita akan terima laporan mereka, kita akan sidangkan di tim ini setiap satu minggu sekali,” kata Purbaya.

Dalam jangka pendek, paket ekonomi menjadi salah satu sentimen positif di pasar modal. Sentimen positif lain berasal dari ekspektasi penurunan suku bunga acuan Amerika Serikat pada pertengahan pekan ini. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia juga akan digelar pekan ini.

Perdagangan saham pada Senin (15/9/2025) menghijau dengan kenaikan 1,06 persen ke level 7.937 di penutupan bursa. Investor asing mencatatkan pembelian bersih di pasar reguler sebesar Rp 979 miliar dan di pasar negosiasi sebesar Rp 67,9 miliar.

Dalam jangka pendek, paket ekonomi menjadi salah satu sentimen positif di pasar modal.

Laporan Pilarmas Investindo Sekuritas, Senin sore, juga menilai pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan sejalan dengan penguatan yang mendominasi di bursa Asia menjelang ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed, pekan ini. Pasar memperkirakan pemangkasan sebesar 25 bps dapat terjadi meski Presiden AS Donald Trump mendorong langkah yang lebih besar. 

Dari dalam negeri, Pilarmas Investindo Sekuritas mencatat sentimen positif datang dari pengumuman paket ekonomi pemerintah. Dengan sejumlah sentimen positif itu, IHSG selama pekan ini diprediksi akan menembus level 8.000.

Dosen STF Driyarkara Jakarta, Yanuar Nugroho, berpendapat, paket ekonomi pemerintah bukan hanya instrumen kebijakan ekonomi, melainkan juga sinyal politik. Paket ini menunjukkan upaya meredam keresahan publik dengan kombinasi bantuan jangka pendek, deregulasi, dan janji penciptaan lapangan kerja besar-besaran.

Dari perspektif kebijakan publik, isi paket ini tampak pragmatis. Ada bantuan pangan, subsidi iuran jaminan sosial, hingga cash for work yang ditujukan untuk merespons tekanan sosial-ekonomi saat ini.

”Dari kacamata ekonomi-politik, paket ini mencerminkan strategi patronase modern, yakni negara hadir langsung dengan distribusi manfaat, tetapi di saat yang sama memperluas jejaring politik melalui program berbasis koperasi desa, kampung nelayan, dan perkebunan rakyat,” katanya.

Skema besar-besaran, seperti Koperasi Merah Putih atau revitalisasi tambak pantura, sarat simbol politik dan berisiko menjadi arena distribusi rente.

Skema besar-besaran, seperti Koperasi Merah Putih atau revitalisasi tambak pantura, menurut Yanuar, sarat simbol politik dan berisiko menjadi arena distribusi rente.

Ini sangat mungkin terjadi jika tata kelola tidak transparan. Janji jutaan lapangan kerja dalam tempo singkat pun mengandung risiko politisasi karena sulit diverifikasi dan rawan overclaim.

Paket ekonomi ini, Yanuar melanjutkan, menegaskan dilema klasik antara populisme fiskal dan keberlanjutan keuangan negara. Stimulus sebesar paket ekonomi ini bisa menggerakkan ekonomi dalam jangka pendek. Namun, jika tidak diiringi reformasi pajak dan penguatan basis penerimaan negara, fiskal akan semakin terbebani.

”Jadi, kesimpulan saya, paket stimulus ini harus dilihat bukan hanya sebagai kebijakan ekonomi, melainkan juga instrumen politik. Ia bisa memperkuat legitimasi pemerintahan Prabowo di tengah tekanan sosial dan politik,” katanya.

Jadi, kesimpulan saya, paket stimulus ini harus dilihat bukan hanya sebagai kebijakan ekonomi, melainkan juga instrumen politik. Ia bisa memperkuat legitimasi pemerintahan Prabowo di tengah tekanan sosial dan politik.

Namun, kebijakan ini, Yanuar menekankan, juga bisa menjadi bumerang jika janji penciptaan lapangan kerja besar-besaran tidak terealisasi atau bila publik melihat distribusi manfaat lebih banyak dinikmati kelompok tertentu.

Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik akan menentukan apakah paket ini menjadi langkah strategis keluar dari jebakan krisis kepercayaan atau sekadar manuver jangka pendek untuk meredam gejolak sosial.

Wakil Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jahja B Soenarjo menyayangkan paket ekonomi yang luput menyasar sektor manufaktur. Padahal, sektor ini punya ruang yang besar dalam menyerap tenaga kerja.

”Kunci terdorongnya ekonomi adalah aktivitas program padat karya meningkat sehingga bisa menyerap tenaga kerja, kemudian daya beli masyarakat meningkat sehingga bisa belanja,” ujarnya.

Terkait perpanjangan PPh 21 ditanggung pemerintah yang akan dilanjutkan pada 2026, Jahja menilai dampaknya tidak akan terlalu signifikan meningkatkan daya beli masyarakat. Alasannya, sektor pariwisata yang menjadi sasaran bukanlah industri padat karya.

”Tolong juga agar pemerintah mempermudah pengucuran kredit untuk UMKM. Meskipun ada penyeusaian PPh 0,5 persen bagi wajib pajak UMKM,  kalau mereka kesulitan modal, tetap saja usahanya akan sulit berkembang,” kata Jahja.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, menilai baik terkait program paket ekonomi pemerintah sepanjang tepat sasaran. Namun, ia mengingatkan, ada risiko pelebaran defisit anggaran.

”Defisit memang menjadi risiko dari intervensi progresif ke dalam ekonomi karena biasanya selain intervensi langsung, akan ada banyak insentif yang dilepaskan yang akan mengurangi pemasukan dan penerimaan negara. Mau tidak mau, defisit akan bertambah,” ujarnya.

Jika dalam satu hingga dua tahun efek stimulus terbukti konstruktif, ia melanjutkan, produk domestik bruto (PDB) bisa meningkat. Meningkatnya PDB akan menekan rasio utang terhadap PDB. Geliat ekonomi yang berjalan akan turut meningkatkan penerimaan pajak.

Permasalahannya selama ini adalah utang tumbuh tinggi dan cepat, sementara ekonomi tumbuh rendah.

”Permasalahannya selama ini adalah utang tumbuh tinggi dan cepat, sementara ekonomi tumbuh rendah sehingga rasio utang mendadak mendekati 40 persen to PDB,” ujarnya.

Terlepas dari hal tersebut, Ronny melihat adanya indikasi bahwa stimulus-stimulus ini digelontorkan untuk mengompensasi kebijakan menteri keuangan sebelumnya yang justru menyalurkan uang negara menjadi likuiditas perbankan. ”Jadi, ini terlihat pemerintah tengah menyeimbangkan intervensi moneter dan fiskal,” ujarnya.