Pam Swakarsa Hidup Lagi? FKPPI Sebut Ikuti Perintah Aster Panglima TNI

JAKARTA, KOMPAS — Organisasi kemasyarakatan Generasi Muda Forum Komunikasi Putra/Putri Purnawirawan Indonesia atau GM FKPPI menyatakan akan menindaklanjuti perintah Asisten Teritorial Panglima TNI atau Aster Panglima TNI terkait pelaksanaan Pengamanan Swakarsa atau Pam Swakarsa. Pihak TNI pun menyebut, pembentukan Pam Swakarsa didasari kekompakan masyarakat menghalau niat dan upaya sekelompok orang untuk membuat kerusuhan di beberapa kota berjalan efektif.

Pernyataan pelaksanaan Pam Swakarsa disampaikan GM FKPPI dalam surat perihal Instruksi Pengamanan Swakarsa di Seluruh Indonesia tertanggal 1 September 2025. Surat itu ditandatangani Ketua Umum GM FKPPI Dwi Rianta Soerbakti dan Sekretaris Jenderal GM FKPPI Ari Garyanida.

Dalam surat itu disebutkan bahwa Pengurus Pusat GM FKPPI menginstruksikan segera berkoordinasi dengan jajaran TNI di wilayah masing-masing. Selain itu, menyatakan melaksanakan Pam Swakarsa bersama TNI sebagai wujud pengabdian nyata organisasi resmi binaan TNI-Polri.

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal (Mar) Freddy Ardianzah, Selasa (2/9/2025), di Jakarta, menjelaskan pembentukan Pam Swakarsa dilakukan karena melihat kekompakan masyarakat di lingkungan masing-masing dalam menghalau niat dan upaya sekelompok orang untuk membuat kerusuhan, perusakan, dan penjarahan di beberapa kota begitu efektif.

Oleh karena itu, TNI melalui Aster Panglima TNI mengajak organisasi kemasyarakatan, termasuk GM FKPPI, untuk ambil bagian dalam Pam Swakarsa dan berperan aktif membantu pengamanan wilayah. TNI mendorong partisipasi aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk turut serta menjaga kondusivitas lingkungan masing-masing melalui imbauan, dukungan ketertiban, patroli/ronda, dan penguatan persaudaraan.

”Kami menekankan bahwa bentuk keterlibatan tersebut bukan pengganti peran aparat keamanan, melainkan sinergi dan kolaborasi demi menciptakan suasana aman dan harmonis. Setiap kegiatan yang melibatkan elemen masyarakat juga selalu berada dalam koordinasi dengan TNI, Polri, dan aparat terkait sehingga tetap sesuai koridor hukum dan menjaga semangat persatuan bangsa,” tutur Freddy.

TNI melalui Aster Panglima TNI mengajak organisasi kemasyarakatan, GM FKPPI, untuk ambil bagian dalam Pam Swakarsa dan berperan aktif membantu pengamanan wilayah.

Berdasarkan catatan Kompas, keberadaan Pam Swakarsa pada 1998 mengundang kontroversi karena terjadinya bentrokan di kompleks Tugu Proklamasi dan di depan Gedung MPR/DPR. Kala itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya Mayjen Noegroho Djajoesman menyatakan akan menarik semua petugas Pam Swakarsa yang bukan binaan aparat keamanan.

”Keberadaan mereka telah menimbulkan bentrokan fisik dengan warga,” katanya. Dijelaskan juga, Pam Swakarsa yang dibina aparat keamanan adalah satpam dan hansip. ”Itu pun tugasnya hanya di wilayah mereka sendiri dan di lingkungan perkantoran.”

Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso saat itu juga sepaham dengan Kapolda. Ia memang meminta agar masyarakat menggalakkan Pam Swakarsa. Namun, yang dimaksud adalah pengamanan lingkungan masing-masing. ”Bukan dengan mendatangkan warga dari luar wilayah DKI,” ujarnya.

Hanya saja, saat itu Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal Wiranto menyatakan tidak setuju jika anggota masyarakat yang melakukan pengamanan itu ditarik dari lapangan.

”Ingin mengamankan, kok, enggak boleh,” ujarnya sebelum mengikuti Rapat Paripurna SI MPR, Rabu (11/11/1998). Pangab menilai, masih ada pihak-pihak yang ingin mengganggu dan menggagalkan SI MPR. Melihat pengalaman masa lalu, unjuk rasa sering berubah jadi unjuk kekuatan. Oleh karena itu, katanya, keberadaan Pam Swakarsa masih dibutuhkan (Kompas, 12/11/1998).

Terkait dengan pelaksanaan Pam Swakarsa, Ketua Umum GM FKPPI Dwi Rianta Soerbakti dalam keterangan tertulis, Selasa, menyampaikan, pihaknya merasa terpanggil untuk ikut menjaga Negara Kesatuan RI (NKRI). ”Kami menolak segala bentuk anarki dan penjarahan yang dapat merusak sendi kehidupan masyarakat. Keamanan dan ketertiban adalah syarat agar bangsa ini tetap utuh dan kuat,” ujarnya.

Dwi juga menegaskan GM FKPPI siap mendukung aparat TNI dan Polri dalam menjaga keamanan. ”Kami akan selalu berkoordinasi dengan TNI dan Polri. Seluruh kader GM FKPPI di daerah juga diminta aktif membantu menjaga kondusivitas sekaligus menjadi penghubung aspirasi masyarakat,” ucapnya.

Sekretaris Pengurus Daerah XIII GM FKPPI Jawa Timur Didik Prasetiyono menekankan pentingnya kewaspadaan pemerintah dan aparat dalam menghadapi dinamika aksi massa.

GM FKPPI siap mendukung aparat TNI dan Polri dalam menjaga keamanan.

”Negara perlu mengambil pelajaran dari perkembangan belakangan ini. Karakter aksi massa saat ini menunjukkan pola berbeda, umumnya dimulai pada sore hari dan berlangsung hingga dini hari. Hal ini menuntut sistem deteksi dini yang lebih baik agar langkah antisipatif dapat dilakukan secara tepat,” ujarnya.

Didik juga menyoroti adanya indikasi modus baru yang lebih berisiko. ”Kami mengamati adanya penggunaan mercon serta upaya pembakaran dalam beberapa aksi. Pola ini menimbulkan ancaman keselamatan yang serius. Oleh karena itu, penting bagi seluruh institusi—baik pemerintah, aparat, maupun masyarakat sipil—untuk memperkuat kapasitas mitigasi risiko, termasuk melalui latihan bersama dan simulasi yang terencana,” katanya.

Pembentukan Pam Swakarsa, menurut Ketua YLBHI Muhamad Isnur, sangat berbahaya dan berisiko menimbulkan korban yang sangat banyak. Risiko lainnya adalah pelanggaran hak asasi warga negara dan langkah ini dinilai akan berdampak serius pada sendi-sendi demokrasi Indonesia.

Adanya Pam Swakarsa juga dinilai akan membenturkan masyarakat dengan masyarakat dan menganggap orang yang berdemontrasi sebagai ancaman buat bangsa. Pembentukan dan penggerakan kembali Pam Swakarsa juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang TNI.

”Jelas instruksi ini melanggar Sapta Marga dan UU TNI dan Panglima TNI seharusnya tunduk dan patuh serta melaksanakan konstitusi. Jelas ini bertentangan dengan konstitusi yang menjamin setiap orang bebas berekspresi dan tugas TNI adalah menjalankan pertahanan negara bukan menyakiti apalagi membenturkan masyarakat dengan masyarakat lainnya," tuturnya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, pembentukan Pam Swakarsa merupakan bagian dari potret besar pendekatan memecah belah rakyat yang dilakukan oleh negara di tengah gelombang demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus. Sebelumnya, pendekatan itu juga dilakukan dengan memunculkan isu polarisasi, seperti menyebut bahwa ada indikasi terorisme, anarkisme, dan makar, yang beriringan dengan demonstrasi.

Padahal, alih-alih menggunakan strategi memecah belah rakyat, kata Usman, negara semestinya mengevaluasi kebijakan sosial dan ekonomi yang merugikan hak masyarakat. Sebab, pendekatan pecah belah dan pelabelan anarkisme, terorisme, dan makar juga berpotensi meningkatkan penggunaan kekuatan yang lebih represif dan eksesif lagi.

”Negara semestinya hadir dengan manusiawi, yaitu mendengarkan tuntutan warga, menghormati kebebasan berekspresi, serta menegakkan hukum secara adil. Tanpa itu, pernyataan presiden hari Minggu lalu bahwa ’negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi masyarakat’ hanya slogan kosong yang dikubur oleh praktik otoriter melanggar HAM,” kata Usman.