Pancasila Tetap Relevan bagi Generasi Muda, tetapi Implementasinya Masih Jadi PR

JAKARTA, KOMPAS — Di tengah tantangan globalisasi dan banjir informasi di media sosial, kehadiran Pancasila dinilai masih relevan bagi generasi muda Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dianggap penting sebagai panduan untuk merajut inklusivitas, serta menumbuhkan rasa empati dan solidaritas antarkelompok masyarakat. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi agar Pancasila dapat diimplementasikan dalam hidup sehari-hari.

Relevansi Pancasila bagi generasi muda saat ini disampaikan Program Officer Wahid Foundation Dwinda Nur Oceani. Dwinda dimintai pendapat terkait Hari Lahir Pancasila yang diperingati 1 Juni ini dan relevansinya dengan generasi muda sekarang.

”Kelima sila yang tertuang di Pancasila mampu menumbuhkan nilai-nilai inklusivitas dan memupuk empati dalam keseharian kita,” kata Dwinda, yang dihubungi dari Jakarta, Minggu (1/6/2025).

Menurut dia, menghidupi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan mengasah kemampuan berpikir kritis dalam mengonsumsi konten-konten media sosial. Selain itu, banyak anak muda yang menginisiasi kegiatan-kegiatan dan memperjuangkan keadilan, baik di tingkat akar rumput maupun dunia internasional. 

Dwinda mencontohkan, orang muda dan kelompok perempuan muda, seperti di Bima, Nusa Tenggara Barat, menunjukkan kepedulian mereka terhadap nilai-nilai Pancasila dengan terlibat aktif dalam menyuarakan isu perdamaian berkelanjutan.

Dengan mengikuti Kelas Inisiator Perdamaian, generasi muda di Bima berusaha menyelesaikan konflik dengan pendekatan dialog, penguatan kapasitas, dan kolaborasi lintas kelompok. Generasi muda juga menyuarakan isu perdamaian melalui berbagai pendekatan, seperti membangun narasi alternatif yang inklusif hingga melaksanakan kegiatan berbasis komunitas di tingkat desa.

”Melalui kegiatan-kegiatan ini, orang muda Bima berupaya menciptakan ruang hidup yang damai, adil, dan setara bagi semua,” kata Dwinda. 

Kepedulian generasi muda di Bima, menurut dia, tidak lahir dalam ruang hampa. Kepedulian itu tumbuh dari pemahaman akan kompleksitas persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari, mulai dari konflik sosial, krisis lingkungan, hingga belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak.

”Realitas ini mendorong mereka untuk bergerak, membumikan nilai-nilai Pancasila ke dalam praktik kehidupan sehari-hari,” kata Dwinda.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Iqbal Kholidin, mengatakan, banyak anak muda yang peduli dan mengimpelentasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam waktu bersamaan, generasi muda juga melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila justru dilanggar oleh para penguasa dan pemangku kebijakan negara.

Anak-anak muda sekarang melihat nilai-nilai Pancasila gagal diterapkan secara utuh oleh pejabat negara. Baik secara implisit maupun eksplisit, Pancasila tidak dimasukkan dalam norma atau kebijakan negara.

Ia mencontohkan beberapa kejadian yang menggambarkan nilai-nilai Pancasila belum terimplementasikan dengan baik, seperti aspirasi publik belum terserap dan kebebasan berekspresi yang belum dirasakan secara penuh. Selain itu, keterwakilan orang muda, perempuan, dan kelompok marjinal dalam pembuatan kebijakan negara juga belum maksimal.

”Anak-anak muda sekarang melihat nilai-nilai Pancasila gagal diterapkan secara utuh oleh pejabat negara. Baik secara implisit maupun eksplisit, Pancasila tidak dimasukkan dalam norma atau kebijakan negara,” katanya.

Ia mengatakan, bagi para pemangku kebijakan, kehadiran Pancasila sering kali hanya sebgai simbol. Hal ini membuat kebijakan-kebijakan pemerintah sering kali tidak tepat sasaran dan tidak berpihak kepada masyarakat. 

Iqbal juga mengatakan, pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila inilah yang kemudian memunculkan sejumlah aksi massa yang diinisiasi orang muda, seperti ”Indonesia Gelap” dengan simbol garuda hitam dan garuda biru. ”Aksi-aksi itu adalah bentuk keresahan generasi muda terhadap situasi di Indonesia,” katanya.

Akademisi dan pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, mengatakan, di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa yang meluruhkan sekat-sekat perbedaan. Meski demikian, implementasi Pancasila saat ini sering kali tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut.

Hal itu terbukti dengan masih adanya konflik karena perbedaan suku dan agama di Indonesia. Ia mencontohkan, beberapa hari lalu seorang anak berusia 8 tahun yang duduk di kelas II SD di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, meninggal setelah menjadi korban pemukulan kakak kelas korban. Diduga pemukulan terjadi karena isu SARA.

”Tindakan pemukulan itu sama sekali tidak Pancasilais. Bagi sebagian orang, Pancasila masih sebatas simbol, belum sampai pada kesadaran penuh,” katanya.

Bivitri mengatakan, Pancasila harusnya dapat menjadi alat untuk menetralkan paham konservatisme yang berlebihan sehingga dapat terus menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman. Meski Pancasila sudah masuk pada pendidikan formal di sekolah dan kampus, pendidikan Pancasila seharusnya juga di rumah.

Banyak pejabat yang hanya menjadikan Pancasila sebagai simbol. Mereka kirim stiker, foto diri dengan lambang garuda, tetapi apa gunanya kalau kebijakan mereka justru jauh dari nilai-nilai Pancasila?

Selain itu, ia menyoroti maraknya praktik korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para pejabat publik. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ia mencontohkan kasus perebutan tanah untuk Proyek Strategis Nasional di Halmahera Utara dan Rempang jauh dari semangat Pancasila.

”Banyak pejabat yang hanya menjadikan Pancasila sebagai simbol. Mereka kirim stiker, foto diri dengan lambang garuda, tetapi apa gunanya kalau kebijakan mereka justru jauh dari nilai-nilai Pancasila?” katanya.

Menurut Bivitri, nilai Pancasila seharusnya tidak hanya berhenti di ranah simbolik. Ia menegaskan bahwa yang paling penting adalah bagaimana para pemegang kekuasaan menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam membuat kebijakan publik.