Para Menlu Arab Tolak Pemindahan Warga Gaza, Iran: Relokasi Mereka Pembersihan Etnis

WASHINGTON, SELASA — Sejumlah menteri luar negeri negara-negara Arab dan pejabat Palestina menegaskan penolakan atas wacana pemindahan rakyat Palestina dari Gaza. Secara terpisah, Jubir Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei menyebut usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump merelokasi warga Palestina dari Gaza sebagai pembersihan etnis.

Kantor berita Reuters, Selasa (4/2/2025), melaporkan, lima menteri luar negeri Arab dan seorang pejabat senior Palestina mengirimkan surat berisi penolakan itu kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Senin. Surat ditandatangani menlu Jordania, Mesir, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab, serta penasihat presiden Palestina, Hussein al-Sheikh. Dilaporkan media AS, Axios, mereka bertemu pada akhir pekan lalu di Kairo, Mesir.

”Kami menegaskan penolakan terhadap setiap upaya menghilangkan hak bangsa Palestina, termasuk dengan permukiman ulang atau pengusiran atau aneksasi tanah air mereka dengan mengosongkan Jalur Gaza dari rakyat Palestina yang menjadi pemilik sah Tanah Gaza dalam situasi apa pun,” sebut surat para menlu.

Mereka menyebut usulan Trump mengganggu stabilitas kawasan, memperlebar konflik, dan membahayakan proses perdamaian yang sedang berlangsung.

”Pembangunan kembali Gaza harus melalui keterlibatan langsung dan partisipasi seluruh rakyat Gaza. Palestina akan tinggal di tanah mereka dan membantu membangunnya kembali,” lanjut surat itu.

”Dan, mereka tidak boleh dilucuti dari haknya selama rekonstruksi dan mereka harus menjadi pemilik proses itu dengan dukungan komunitas internasional.”

Pada 25 Januari, Trump melontarkan usulan agar Jordania dan Mesir menerima warga Palestina dari Gaza. Kedua negara itu menolak.

Qatar, yang menjadi mediator konflik Hamas-Israel bersama Mesir dan AS, menegaskan pentingnya warga Palestina ”kembali ke rumah dan tanah air mereka”. Menyusul negara-negara Arab, Iran mengecam keras usulan Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza ke Mesir atau Jordania.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei, Senin, memperingatkan, merelokasi warga Gaza sama halnya dengan pembersihan etnis. ”Mengamankan hak kedaulatan Palestina daripada memaksakan gagasan yang justru mendukung pemusnahan etnis dari Gaza,” kata Baghaei, sebagaimana dikutip Al Jazeera.

”Membersihkan Gaza adalah rencana penjajah untuk menghapus Jalur Gaza dan seluruh Palestina dari muka bumi,” kata Baghaei. Dia menambahkan, tidak satu pun pihak ketiga yang berhak memutuskan masa depan wilayah bangsa Palestina.

Pembangunan kembali Gaza harus melalui keterlibatan langsung dan partisipasi seluruh rakyat Gaza.

Trump menggaungkan ketakutan bangsa Palestina bahwa mereka akan direnggut secara permanen dari tanah air mereka. Saat ditanya apakah usulan itu untuk jangka pendek atau jangka panjang, Trump menjawab bisa keduanya.

Meski terus ditolak, Trump yakin Mesir dan Jordania akhirnya harus menuruti kemauannya menerima warga Gaza. ”Mereka akan melakukan itu,” katanya kepada wartawan pekan lalu. ”Kita sudah berbuat banyak untuk Mesir dan Jordania. Mereka akan menuruti kita,” kata Trump.

Pada Senin, Trump mengatakan tidak menjamin gencatan senjata di Gaza akan bertahan. Gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari untuk mengakhiri pertempuran selama 15 bulan antara Hamas dan Israel di Gaza. Pada tahap pertama, gencatan senjata berlangsung selama 42 hari.

Trump akan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Selasa ini, di Gedung Putih. Mereka akan membahas masalah Gaza, termasuk gencatan senjata tahap kedua.

Sebelum meninggalkan Israel, Netanyahu mengatakan, ia dan Trump akan membahas ”kemenangan atas Hamas”, cara melawan Iran, dan pembebasan sandera yang masih tersisa.

Mereka juga diyakini akan membahas cara mendorong pembukaan hubungan diplomatik Arab Saudi-Israel. Arab Saudi menegaskan hanya menyetujui usul tersebut jika perang berakhir dan berdiri negara Palestina mencakup wilayah Gaza, Tepi Barat, dan Jerusalem Timur dengan garis wilayah perbatasan sebelum perang 1967.

Salah seorang pejabat Hamas, yang berbicara kepada kantor berita AFP dengan syarat anonim karena sensitivitas, mengatakan, Hamas telah memberi tahu para mediator bahwa mereka siap memulai negosiasi gencatan senjata tahap kedua. Pejabat Hamas lainnya mengatakan, Hamas menantikan para mediator menginisiasi tahap perundingan selanjutnya.

Berdasarkan kesepakatan, perundingan gencatan senjata tahap kedua harus dimulai sebelum tahap pertama berakhir. Pada tahap pertama, disepakati pembebasan 33 sandera dengan imbalan pembebasan 1.900 tahanan Palestina di penjara Israel. Sejauh ini sudah berlangsung empat kali pertukaran.

Untuk tahap kedua, gencatan senjata mengamanatkan pembebasan seluruh sandera yang tersisa dan penarikan seluruh pasukan Israel dari wilayah Gaza. Jika tidak tercapai kesepakatan pada tahap kedua, banyak pihak mengkhawatirkan perang bisa pecah lagi.

Apalagi kubu ekstrem kanan di koalisi pemerintahan Netanyahu telah menyerukan agar perang dilanjutkan. Jika kehilangan dukungan mereka, posisi Netanyahu di pucuk pimpinan Israel bisa goyang. Dia tak mau kehilangan itu. (AFP/Reuters)

____________

KOREKSI — Artikel ini telah diperbarui dari versi awalnya, mempertegas pernyataan jubir Kementerian Luar Negeri Iran tentang tudingan pembersihan etnis di bagian judul dan paragraf pertama. Terima kasih - Redaksi