Mereka yang Berjuang Membawa Kabar Dunia ke Korea Utara

Di Korea Utara, semua perangkat radio dan televisi terhubung dengan saluran milik negara. Pendengar berita asing bisa dipenjara jika ketahuan. Namun, sejumlah pembelot Korut tetap setia menyiarkan berita internasional tanpa sensor ke tanah kelahiran mereka.

Lee Si-young dan tim bekerja di stasiun Free North Korea Radio (FNK) yang berbasis di Seoul, Korea Selatan. Selama dua dekade terakhir, stasiun itu menyiarkan berita internasional langsung kepada 26 juta penduduk Korut selama dua jam sehari.

Berdasarkan kesaksian para pembelot, ketika masih tinggal di Korut, mereka biasanya memodifikasi radio atau menggunakan radio selundupan untuk mendengarkan siaran asing pada malam hari. Itu menjadi cara mereka untuk terhubung ke dunia luar.

Dari benda-benda itu, mereka mendengarkan berita-berita yang tentu saja mencakup informasi yang dilarang oleh pemerintah. Sebutlah perspektif dunia luar tentang dinasti Pemimpin Korut Kim Jong Un, gaya hidup Barat yang lebih makmur dan bebas, serta kisah sukses para pembelot.

Stasiun FNK kini menjadi segelintir dari organisasi sipil atau agama kecil yang masih menyiarkan siaran radio ke Korut. FNK hanya memiliki lima pekerja yang semuanya adalah pembelot Korut. Lembaga siaran besar, seperti Voice of America (VOA) dan Radio Free Asia (RFA), sudah berhenti siaran ke negara itu.

“Kami merasa berat hati dan bimbang. Apakah kami harus memberi tahu warga Korea Utara bahwa siaran yang ditangguhkan itu hanya dihentikan sementara dan pasti akan dimulai kembali atau bahwa kami satu-satunya dari sedikit yang selamat?” kata Lee Si-young, Kepala FNK, kepada Associated Press edisi Selasa (25/11/2025).

Sejak 2020, Korea Utara telah memberlakukan Undang-Undang Penolakan Ideologi dan Budaya Reaksioner yang represif. UU ini bertujuan untuk melawan pengaruh budaya asing, terutama Korea Selatan.

UU itu menjatuhkan hukuman penjara hingga 10 tahun dengan kerja paksa bagi rakyat yang mengonsumsi, memiliki, atau menyebarkan film dan musik asing. Bagi pengguna saluran radio atau TV ilegal, mereka akan mendekam di bui hingga 5 tahun.

Beberapa sosok lain yang sepemahaman dengan Lee Si-young pantang menyerah. Mereka berupaya menjangkau rakyat Korut dengan cara alternatif.

Lee Young-hyeon, pembelot yang kini menjadi pengacara di Korsel, meluncurkan situs Korea Internet Studio (KIS) dan aplikasi seluler pada bulan ini. Dua platform itu menyediakan informasi luar negeri bagi warga Korut yang tinggal di luar negeri, termasuk buruh, mahasiswa, diplomat, dan anggota keluarga mereka.

Banyak warga Korut di luar negeri boleh menggunakan ponsel dengan akses internet global. Akses ini adalah sebuah hak istimewa yang tidak dimiliki warga negara di dalam negeri.

Platform Lee Young-hyeon umumnya menyediakan konten praktis tentang kehidupan sehari-hari, misalnya cara mendapatkan nilai yang baik di sekolah internasional, hadiah untuk orang kesayangan, atau apa itu kripto. Ada pula pembahasan tentang prospek reunifikasi kedua Korea.

”Kami tidak berharap publik menggunakan konten kami untuk memicu pemberontakan dan menggulingkan Pemerintah Korea Utara. Tujuannya, agar warga Korea Utara belajar bahwa ada dunia yang begitu baik di mana mereka dapat menikmati kebebasan dan hak,” tutur Lee Young-hyeon.

Lee Young-hyeon tetap berharap, Pyongyang pada akhirnya akan melonggarkan pembatasan internetnya. Apabila itu terjadi, perusahaan China, Rusia, Vietnam, dan negara lainnya bisa membuka kantor lokal di sana. Rakyat jadi bisa lebih sejahtera.

Pada tahun ini, perjuangan Lee Si-young dan rekan-rekan semakin rumit. Krisis terjadi. Siaran-siaran besar yang didanai Pemerintah Amerika Serikat dan Korsel mengalami penghematan besar-besaran sekaligus perubahan kebijakan.

”Kekecewaan kami terhadap Pemerintah AS dan Korea Selatan semakin besar atas penangguhan siaran radio mereka. Kami khawatir mereka telah menelantarkan penduduk Korea Utara,” tutur Lee Si-young.

Suara dunia luar untuk rakyat Korut menjadi semakin lirih. Platform akademis yang fokus pada isu Korut, 38 North, menilai, siaran radio luar negeri terhadap negara yang mengisolasi diri itu turun hingga 85 persen, bulan lalu.

Dua lembaga penyiaran yang didanai AS, yakni VOA dan RFA, terpaksa menutup siaran radio berbahasa Korea mereka. Sebab, Maret lalu, Presiden AS Donald Trump membubarkan badan yang mengawasi atau menyediakan dana bagi jaringan media tersebut. Bagi Trump, jaringan itu boros dan memiliki bias liberal.

Sementara itu, Presiden Korsel Lee Jae-myung memutus siaran radio lintas batas, Voice of Freedom, per 1 September 2025. Ini merupakan kali pertama dalam 15 tahun, Voice of Freedom yang dioperasikan oleh militer Korsel, mati. Presiden dari Partai Demokrat yang baru menjabat pada Juni lalu itu ingin meredakan permusuhan dengan Kim.

Tak hanya itu, Presiden Lee juga mematikan pengeras suara di garis depan perbatasan kedua negara. Pengeras suara itu dulu kerap ”meneriakkan” lagu-lagu K-pop serta berita dunia sebagai bentuk intimidasi psikologis. Ia turut melarang aktivis menerbangkan balon dengan selebaran propaganda dan flashdisk melintasi perbatasan.

Bagi sebagian orang, kampanye untuk menyediakan berita atau informasi dari luar kepada Korut cukup berdampak. Paek Yosep, anggota staf di Korea Internet Studio (KIS), adalah salah satu contohnya.

Sebelum membelot pada 2003, Paek Yosep dulu bekerja sebagai tentara di garis depan. Saat mendengar siaran radio Korsel, ia terkejut mengetahui rakyat di Seoul bisa turun ke jalan untuk demonstrasi antipemerintah, sesuatu yang tidak terpikirkan di negaranya. Ia juga menikmati musik dari pengeras suara Korsel di seberang perbatasan.

Pekerja di stasiun FNK lainnya, Kim Ki-sung, kerap mendengarkan pula siaran radio Korsel sebelum kabur pada 1999. Dari radio, ia mengetahui bahwa Korsel cukup kaya untuk meminjamkan uang kepada Uni Soviet atau mempunyai banyak mobil sehingga jalanan macet.

”Saya tidak yakin seberapa kuat rasanya kecanduan narkoba, tetapi saya pikir siaran-siaran itu sama seperti itu,” kata Kim Ki-sung.

Terlepas dari perjuangan Lee Si-young dan lainnya, beberapa pihak mempertanyakan apakah efektivitas kampanye tersebut. Pada beberapa kasus, seperti peluncuran balon propaganda dan siaran pengeras suara, justru menjadi sumber utama ketegangan Korut-Korsel.

Sejauh ini, Korsel mencatat perkembangan positif setelah mematikan pengeras suara di perbatasan. Pyongyang ikut mematikan pengeras suara sendiri serta berhenti memancarkan sinyal pengacau siaran radio Korsel. Namun, Korea Utara masih ogah untuk melanjutkan perundingan denuklirisasi senjata dengan Korsel dan AS.

Bagi para pembelot, kampanye itu tetap harus berjalan. ”Banyak yang bertanya apakah kami telah memastikan bahwa orang-orang di Korea Utara benar-benar mendengarkan siaran kami. Akan tetapi, saya yakin kami harus terus melakukan ini meski hanya satu orang yang mendengarkan,” tutur Kim Ki-sung. (AP)