Pasar Bergejolak, RI dalam Bayang-Bayang Stagnasi Pertumbuhan 5 Persen

JAKARTA, KOMPAS – Pasar menilai arah kebijakan ekonomi pemerintah tidak terlalu jelas dan kebijakan antarsektor kurang sinkron selama triwulan I-2025. Akibatnya, kepercayaan pasar tergerus seiring dengan ketidakpastian kebijakan pemerintah tersebut.

Anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga menyebabkan penundaan perdagangan pada pembukaan sesi pertama, Selasa (18/3/2025), menjadi salah satu refleksinya. Pada saat yang sama, berbagai indikator memberikan sinyal pelemahan ekonomi hingga berisiko membuat pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5 persen.

Pada penutupan pasar, IHSG berada di level 6.223,39 atau melemah 3,84 persen dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Ini sekaligus mencatatkan kinerja terburuk sejak 2021. Bahkan, IHSG sempat amblas hingga ke level 6.011,84 pada penutupan sesi pertama perdagangan.

Associate Director for Research Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Jahen Fachrul Rezki berpendapat, berbagai indikator makro memang menunjukkan adanya tekanan terhadap perekonomian domestik. Tekanan tersebut utamanya berasal dari sisi domestik.

"Ini perlu perhatian khusus dari pembuat kebijakan. Ekonomi kita sebenarnya secara fundamental tidak mengarah ke krisis, tetapi banyak kebijakan dan komunikasi pemerintah yang membuat ekspektasi investor terhadap ekonomi cukup negatif. Itu terefleksikan dalam perlambatan beberapa indikator makro," katanya saat dihubungi dari Jakarta.

Sebelumnya, LPEM FEB UI telah mengadakan survei terkait kondisi ekonomi dan sosial, perkembangan kebijakan terkini dibandingkan periode sebelumnya, serta evaluasi kebijakan ke depan.

Survei secara daring pada 14–24 Februari 2025 itu menjaring jajak pendapat dari 42 ahli ekonomi dengan berbagai latar belakang yang mewakili macam-macam perspektif dari sisi domestik dan internasional.

Hasil LPEM Economic Experts Survey Semester I-2025 menemukan, mayoritas ahli atau 55 persen responden sepakat, kondisi ekonomi saat ini memburuk dibandingkan tiga bulan yang lalu. Dengan interval kepercayaan rata-rata sebesar 7,71 poin, hasil survei juga menunjukkan pandangan pesimistis terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Oleh sebab itu, Jahen menambahkan, pemerintah perlu merevisi kembali kebijakan yang diambil, seperti efisiensi anggaran, makan bergizi gratis (MBG), program Koperasi Merah Putih, pembentukan Danantara, dan lain sebagainya. Penyampaian informasi kepada publik juga mesti lebih jelas terkait kebijakan yang akan diambil.

Dari segi fundamental ekonomi, dibutuhkan pula paket-paket kebijakan yang dapat meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Hal itu dapat dilakukan di tengah ruang pemangkasan suku bunga acuan yang terbatas, mengingat masih ada tekanan dari sisi eksternal.

"Jadi, cukup berisiko menurunkan suku bunga. Tapi, BI (Bank Indonesia) perlu mengupayakan untuk meningkatkan likuiditas dalam perekonomian yang belum terlalu besar. Ini juga yang menyebabkan kenapa konsumsi rendah, karena adanya isu likuiditas," ujar Jahen.

Kompas dalam beberapa hari terakhir bertemu dengan sejumlah pimpinan perusahaan dari sejumlah sektor. Pendapat mereka konsisten, yakni arah kebijakan pemerintah kurang jelas dan kebijakan antarsektor kurang sinkron. Hal ini menimbulkan persoalan ekonomi.

Ketidakpastian arah kebijakan pemerintah itu direspons oleh para pelaku pasar, sehingga membuat sejumlah indikator ekonomi memburuk. Selain tercemin dari IHSG, nilai tukar rupiah pun sempat terdepresiasi hingga ke level Rp 16.500 per dollar AS pada 28 Februari, terdalam sejak 2020.

Hari ini, kan, hanya IHSG saja yang jelek di kawasan Asia. Sementara yang lain baik-baik aja. Pasti ada masalah di negara ini.

Situasi yang berlarut-larut itu berkomplikasi pelemahan daya beli masyarakat dan sejumlah indikator ekonomi yang kurang menggembirakan. Hal itu antara lain terlihat dari deflasi yang terjadi selama dua bulan beruntun pada Januari-Februari 2025, masing-masing 0,76 persen dan 0,48 persen.

Lebih lanjut, realisasi penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2025) hingga Februari 2025 hanya mencapai Rp 187,8 triliun atau 8,6 persen dari target. Capaian ini anjlok 30,19 persen dibandingkan penerimaan pajak tahun lalu.

Alhasil, APBN mencatatkan defisit Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan perkiraan melebar di akhir tahun.

Di sisi lain, neraca transaksi berjalan turut mencatatkan defisit sebesar 8,85 miliar dollar AS atau setara 0,6 persen PDB. Angka tersebut meningkat empat kali lipat dibandingkan periode 2023, yang mencatatkan defisit 2,04 miliar dollar AS atau 0,1 persen dari PDB.

Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan berpendapat, kondisi eksternal akibat ketidakpastian ekonomi global memang berpengaruh terhadap perekonomian domestik. Keadaan semakin diperkeruh dengan ketidakpastian arah kebijakan pemerintah.

“Pemerintah mungkin sebenarnya hendak mengatasi risiko pelemahan ekonomi dengan menghadirkan program seperti tiga juta rumah, MBG, Danantara, dan sebagainya. Namun, kebijakan itu bukan prioritas yang dibutuhkan untuk memperbaiki perekonomian saat ini,” katanya.

Ketidakpastian dari sisi domestik itu diperparah dengan munculnya sejumlah kontroversi, mulai dari kasus korupsi yang menyeret PT Pertamina (Persero) hingga revisi Undang-Undang TNI. Kepercayaan publik terhadap pemerintah pun tergerus.

Menurut Deni, sederet indikator ekonomi yang kurang menggembirakan pada awal 2025 ini merupakan konsekuensi atas ketidakpastian arah kebijakan pemerintah. Hal itu kemudian direspons oleh para pelaku pasar yang puncaknya terefleksi dalam anjloknya pasar modal pada Selasa pagi.

Oleh sebab itu, pemerintah sebaiknya mengedepankan aspek transparansi dan tata kelola yang baik dalam setiap pengambilan kebijakan. Alih-alih melakukan reformasi secara struktural, penyampaian informasi yang jelas kepada publik dan investor perlu jadi prioritas guna meningkatkan kepercayaan pasar.               

“Kalau penyebabnya (faktor) eksternal, hari ini, kan, hanya IHSG saja yang jelek di kawasan Asia. Sementara yang lain baik-baik aja. Pasti ada masalah di negara ini. Itu yang harus direspons, dengan memberikan kepastian, kejelasan, dan kebijakan yang terukur,” ujarnya.

Indonesia harus tumbuh minimal rata-rata 6 persen per tahun untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Jika keadaan ini terus dibiarkan tanpa upaya untuk meyakinkan pasar, pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan berpotensi stagnan dalam kisaran 5 persen. Bahkan, Deni memperkirakan, ekonomi pada 2025 akan tumbuh di bawah level 4,9 persen.

Dalam sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di rata-rata 5 persen, kecuali pada Covid-19. Realisasi ini jauh di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu 7 persen per tahun selama 2015-2019 dan 5,7-6,0 persen per tahun selama 2020-2024.

Skenario Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia harus tumbuh minimal rata-rata 6 persen per tahun untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Skenario pertumbuhan rata-rata 6 persen per tahun itu akan membawa Indonesia naik kelas pada 2041. Sementara, skenario pertumbuhan rata-rata 7 persen per tahun akan membawa Indonesia naik kelas pada 2038.

Guna mengakomodasi target ambisius Presiden Prabowo agar Indonesia tumbuh 8 persen, Bappenas membuat skenario ketiga.

Isinya, pertumbuhan ekonomi Indonesia berturut-turut adalah 5,70 persen pada 2025, 6,40 persen pada 2026, 7 persen pada 2027, 7,5 persen pada 2028, dan 8 persen pada 2029.

Namun ambisi dan skenario itu menghadapi tantangan besar. Performa ekonomi di triwulan I-2025 belum linier dengan skenario tersebut. Konteks global yang serba tidak pasti menjadi tantangan.

Sejumlah lembaga internasional memprediksi ekonomi RI masih berjalan di tempat. Bank Dunia memperkirakan, ekonomi Indonesia akan tumbuh rata-rata 5,1 persen selama 2024-2026.

Sementara, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024-2029 stagnan di kisaran 5 persen per tahun. Proyeksinya berturut-turut adalah 5,0 persen pada 2024, serta 5,1 persen pada 2025 dan 2029.

IMF pada periode yang sama memproyeksikan defisit transaksi berjalan Indonesia akan melebar. Pada 2023, defisit transaksi berjalan adalah 0,3 persen terhadap PDB. IMF memproyeksikan defisitnya akan melebar menjadi 1 persen pada 2024, 2 persen pada 2025, dan 1,4 persen pada 2029.

Ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, kondisi ekonomi domestik yang sedang bermasalah dapat membuat ekonomi Indonesia tumbuh rendah. Bahkan, OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 hanya 4,9 persen.

Dalam lanskap tersebut, BI diperkirakan tetap mempertahankan suku bunga acuannya pada level 5,75 persen. Meski tingkat inflasi masih terjaga dalam sasaran, Bank Sentral AS The Fed diproyeksikan masih tetap akan menahan suku bunga acuannya.

Di sisi lain, pemerintah perlu mengerem program dengan alokasi belanja yang besar seperti MBG, Danantara, Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Koperasi Merah Putih. Dana yang ada dapat dialokasikan untuk program yang berdampak langsung pada peningkatan daya beli, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

“Iklim berusaha perlu diperbaiki agar investasi mengalir masuk dengan beberapa langkah penting, termasuk menghilangkan premanisme oleh ormas, memberantas penyelundupan, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta perbaikan efisiensi logistik,” kata Wijayanto.