Imbal Hasil SBN Nangkring di 6-7 Persen

JAKARTA, KOMPAS — Pasar Surat Berharga Negara Indonesia menghadapi tantangan berat seusai melalui triwulan I-2026. Meski ekonomi domestik menunjukkan daya tahan, tekanan eksternal dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan ketidakpastian kebijakan moneter global membayangi pergerakan imbal hasil obligasi pemerintah.

Fixed Income Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Jessica Tasijawa, dalam laporan ”Fixed Income Daily Update” Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rabu (15/4/2026), menyebutkan, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun secara harian tercatat naik tipis 1 basis poin ke level 6,61 persen per 15 April.

Nilai imbal hasil tersebut sejak awal tahun sudah naik 53 basis poin. ”Kenaikan ini terjadi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh angka Rp 17.122 per dolar AS akibat tekanan eksternal,” katanya.

Kenaikan ini terjadi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh angka Rp 17.122 per dolar AS akibat tekanan eksternal.

Rupiah masih berada di bawah tekanan meski indeks dolar AS secara global justru melemah di bawah 100 seiring penguatan tajam mata uang utama, seperti euro dan pound sterling, sepanjang April. Sementara itu, rupiah masih mencatat depresiasi sekitar 0,75 persen sejak awal bulan, berlawanan dengan tren penguatan di mata uang negara maju.

Meskipun demikian, komitmen Bank Indonesia (BI) dalam menjaga daya tarik pasar SBN dinilai cukup efektif. Strategi BI menjaga imbal hasil tenor pendek (2 tahun) tetap di atas 6 persen telah berhasil menarik aliran modal asing masuk (net inflow) sebesar Rp 4,5 triliun selama bulan berjalan.

Sebagai bagian dari strategi pengelolaan utang, Pemerintah Indonesia juga baru membeli kembali atau buyback surat utang negara secara bilateral pada awal April 2026 senilai Rp 7,76 triliun. Langkah ini bertujuan untuk memperpanjang profil jatuh tempo dan memitigasi risiko pembiayaan kembali di tengah kondisi pasar yang dinamis.

Terpisah, Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan, proyeksi awal 2026 yang memperkirakan imbal hasil SBN akan turun lebih dalam dibandingkan dengan tahun 2025 kini harus direvisi.

”Melihat situasi selama tiga bulan terakhir, kami melihat ruang penurunan yield justru menjadi relatif lebih sempit lagi,” ujar Suhindarto dalam konferensi pers secara daring, Rabu (15/4/2026).

Ia menjelaskan, kurang kondusifnya situasi geopolitik global menjadi faktor utama yang menahan penurunan imbal hasil tersebut. Kondisi geopolitik memberi potensi kenaikan harga atau inflasi beragam kebutuhan masyarakat dunia sehingga akan membuat bank sentral memperketat kebijakan moneter.

Melihat situasi selama tiga bulan terakhir, kami melihat ruang penurunan ”yield” justru menjadi relatif lebih sempit lagi.

Suhindarto mengatakan, dengan situasi tersebut, ekspektasi pasar terhadap kebijakan moneter bank sentral, seperti The Federal Reserve di AS dan Bank Indonesia (BI), bisa berubah.

”Bank Sentral saat ini diperkirakan mungkin hanya menurunkan suku bunga maksimal satu kali, bahkan skenario yang paling banyak dilihat analis saat ini adalah tidak ada penurunan sama sekali di tahun ini,” katanya.

Pefindo memperkirakan dinamika imbal hasil SBN tidak akan jauh berbeda dibandingkan dengan 2025. Risiko lonjakan imbal hasil masih mengintai, terutama jika terjadi eskalasi risiko perang di tingkat global.

Risiko perang cenderung membuat instrumen keuangan AS lebih menarik. Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menunjukkan, investor asing telah banyak melepas asetnya di SBN.

Per 10 April 2026, porsi kepemilikan asing di pasar SBN tercatat tinggal 12,58 persen. Ini menjadi yang terendah sejak November 2006 atau 19 tahun lebih ketika porsinya masih berada di 12,34 persen.

Sementara pada Januari 2026, porsi kepemilikan asing lebih tinggi, di level 13,17 persen. Pada Februari, turun menjadi 12,97 persen dan pada Maret menyusut menjadi 12,61 persen. Secara nilai aset, per 10 April 2026, asing hanya mengantongi Rp 858,03 triliun dibanding Rp 878,75 di Januari tahun ini.

Di sisi domestik, kebutuhan anggaran pemerintah yang tetap tinggi diprediksi akan mendorong imbal hasil cenderung merangkak naik. Namun, Suhindarto optimistis bahwa pasar obligasi Indonesia memiliki daya tahan.

”Dengan kondisi investor domestik yang masih relatif solid dan mampu menyerap penawaran yang ada, diharapkan ini bisa menjadi bumper tersendiri supaya kenaikan yield-nya tidak terlalu agresif. Secara keseluruhan, prospek SBN di sisa tahun 2026 ini sebenarnya masih relatif cukup baik,” katanya.

Terkait dampak risiko geopolitik terhadap kondisi ekonomi dan pasar keuangan dunia, Rizki Ardhi, CFA, Senior Portfolio Manager Equity Manulife Aset Manajemen Indonesia, dalam keterangannya hari ini, menilai, pertumbuhan ekonomi global cenderung stabil.

Hal ini didasarkan pada proyeksi terbaru dari OECD yang rilis Maret 2026, dengan asumsi lonjakan harga minyak mulai reda pada pertengahan 2026 dan secara rata-rata harga minyak tahun ini berkisar 84 dolar AS per barel.

”Dapat disimpulkan bahwa pasar masih memperkirakan perang ini bersifat sementara, berbeda dengan perang Rusia-Ukraina yang terus berlangsung secara sporadis sampai lebih dari empat tahun sampai sekarang ini,” kata Rizki.

Kenaikan harga minyak memang berpotensi mendorong inflasi umum, dikontribusi khususnya oleh komponen energi dan transportasi.

Kenaikan harga minyak memang berpotensi mendorong inflasi umum, dikontribusi khususnya oleh komponen energi dan transportasi. Proyeksi saat ini, katanya, menunjukkan bahwa tekanan inflasi global dapat meningkat pada 2026.

Namun, yang menjadi pembeda dibanding episode inflasi sebelumnya adalah masih stabilnya inflasi inti. Inflasi inti yang relatif terjaga mencerminkan bahwa tekanan harga sampai saat ini masih terkonsentrasi pada sektor tertentu, belum menyebar secara luas ke dalam struktur ekonomi.

”Kondisi ini penting bagi bank sentral karena selama ekspektasi inflasi jangka menengah tetap terkendali, tekanan bank sentral global untuk melakukan pengetatan moneter agresif masih cukup terbatas,” ujarnya.

Rilis proyeksi ekonomi The Fed pada Maret lalu tidak menunjukkan perubahan signifikan atas prospek pertumbuhan ekonomi AS pada 2026. Ketua The Fed Jerome Powell menegaskan bahwa hingga saat ini ekspektasi inflasi masih terjaga dan belum melihat urgensi untuk menaikkan suku bunga. Hal ini lebih mencerminkan meningkatnya ketidakpastian geopolitik dibandingkan perubahan fundamental ekonomi itu sendiri.

BI konsisten menempatkan stabilitas nilai tukar rupiah sebagai prioritas utama. Pada Rapat Dewan Gubernur bulan Maret, BI menegaskan fokus pada menjaga stabilitas pasar keuangan melalui berbagai langkah, termasuk intervensi di pasar serta penyesuaian imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Untuk pertama kalinya sejak lebih dari satu tahun, BI tidak memberikan pernyataan eksplisit mengenai ruang penurunan suku bunga.

”Yang juga menarik perhatian pasar adalah absennya sinyal mengenai potensi penurunan suku bunga ke depan. Untuk pertama kalinya sejak lebih dari satu tahun, BI tidak memberikan pernyataan eksplisit mengenai ruang penurunan suku bunga,” katanya.

Dari sisi kebijakan pendukung, pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga telah menyuntikkan likuiditas sebesar Rp 100 triliun ke sektor perbankan, yang diharapkan dapat menjaga ketersediaan likuiditas dalam jangka pendek.