Pasar Surat Utang Stabil di Tengah Bayang-bayang Defisit Anggaran

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memperkirakan defisit anggaran negara akan meningkat tahun ini dari proyeksi sebelumnya. Proyeksi ini dinilai tidak akan mengganggu pasar surat utang seiring rencana pemerintah menutup kelebihan pengeluaran dengan saldo anggaran lebih daripada penerbitan surat utang baru.

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR, di Jakarta, Kamis (3/7/2025), menyepakati penyesuaian asumsi makro dasar dan postur APBN 2025. Hal ini, antara lain, mengasumsikan defisit fiskal menjadi Rp 662 triliun atau 2,78 persen dari produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dibandingkan rencana awal Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.

Untuk menambal kenaikan pengeluaran, pemerintah mengajukan penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) senilai Rp 85,6 triliun. Dana cadangan itu akan membantu mengurangi penerbitan surat berharga negara (SBN), yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 700 triliun sepanjang tahun ini.

”Dengan penggunaan SAL, ini akan membantu menjaga keseimbangan fiskal dan mengurangi tekanan terhadap pembiayaan melalui surat berharga negara,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam siaran daring.

Analis Investasi Capital Asset Management, Martin Aditya, yang dihubungi pada Sabtu (5/7/2025), menilai, investor domestik ataupun global sudah memperkirakan potensi melebarnya defisit anggaran sejak awal tahun 2025.

Potensi tersebut turut dicetuskan dalam rapat pemerintah dengan Banggar DPR yang menyepakati anggaran belanja negara naik menjadi Rp 3.527,5 triliun atau sekitar 97,4 persen dari pagu APBN 2025. Belanja diarahkan untuk mendanai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, mulai dari pendidikan, penguatan ketahanan pangan, bantuan sosial, hingga subsidi energi.

Adapun pendapatan negara diperkirakan hanya akan terkumpul Rp 2.865,5 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 2.387,3 triliun dan pendapatan negara bukan pajak Rp 477,2 triliun. Nilai itu menyusut dari APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun.

”Investor telah mengantisipasi kelanjutan pelebaran defisit fiskal hingga akhir tahun. Hal ini tecermin dari harga obligasi yang cenderung naik signifikan,” katanya kepada Kompas.

Kenaikan harga surat utang juga didukung potensi penurunan suku bunga acuan yang akan ditetapkan bank sentral ke depan. Seperti diketahui, pergerakan harga surat utang dan imbal hasil (yield) yang ditentukan level suku bunga dan indikator pasar lainnya saling berlawanan. Jika suku bunga turun, harga surat utang akan naik.

Imbal hasil surat utang pemerintah 10 tahun saat ini ada di kisaran 6,6 persen. Meskipun fluktuatif, level saat ini cenderung turun dari kisaran 7 persen di awal tahun. Imbal hasil surat utang pemerintah yang menurun turut dipengaruhi ekspektasi penurunan suku bunga acuan.

”Pelaku pasar menanti penurunan suku bunga The Fed (bank sentral AS) yang lebih cepat dari yang diperkirakan demi mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk aksi BI yang akan terus menyerap SBN sambil menunggu investor asing masuk kembali pada surat utang di kawasan pasar berkembang dan menjaga kurs rupiah,” tuturnya.

Sementara itu, keputusan pemerintah tidak menambah SBN baru untuk menutup defisit anggaran dinilai positif. Hal ini menjaga keseimbangan pasokan SBN.

Di sisi lain, ia menilai, pemerintah bisa tetap menerbitkan SBN saat ini di tengah rendahnya imbal hasil untuk menghindari utang bunga tinggi. ”Di saat yield turun drastis begini, mungkin bagus untuk pemerintah menerbitkan surat utang baru,” ujarnya.

Fixed Income Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Karinska Bella Priyatno, saat dihubungi terpisah, memperkirakan imbal hasil SBN 10 tahun pada akhir tahun bakal bertahan di kisaran 6,6 persen-6,8 persen, dengan asumsi defisit sekitar 2,6 persen-2,7 persen. Syaratnya, PDB tetap terjaga dan pelebaran defisit anggaran bisa ditutup sebagian dengan SAL.

”Tapi, penggunaan SAL Rp 85,6 triliun masih menunggu realisasi semester kedua. Kalau serapan belanja tinggi, tapi penerimaan stagnan, risiko fallback (kembali) ke penerbitan surat utang tetap ada,” ucap Bella.

Risiko itu, lanjutnya, ditandai rasio pajak yang mentok di 10–11 persen. Sementara itu, rasio utang terhadap PDB yang masih di bawah 40 persen yang trennya dapat terus meningkat tetap jadi perhatian pasar.

”Sentimen pasar surat utang pendapatan tetap dalam jangka pendek memang masih cukup stabil karena alokasinya sudah tinggi dan ada support BI lewat pasar sekunder. Tapi, dalam jangka menengah, ada risiko penambahan surat utang baru kalau defisit makin lebar,” tutur Bella. ”Kita perlu monitor terus dan update RAPBN, terutama sinyal postur fiskal kuartal IV.”