PDI-P Memasuki Masa Menentukan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah fenomena dalam politik negeri ini. Lahir dari rahim perjuangan gerakan reformasi 1998 dan sukses memenangi hati rakyat dalam empat kali pemilu legislatif, yakni 1999, 2014, 2019, dan 2024, parpol penerus cita-cita Bung Karno itu kini tengah berlayar menuju masa kondisi politik yang semakin bergejolak.

Gejolak politik pertama yang segera terlihat adalah arah haluan politik PDI-P di era pemerintahan ini. Mendefinisikan partai yang bukan oposisi, melainkan mitra strategis dan penyeimbang tentu tak mudah dan mungkin tak murah secara politik.

Seruan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kepada seluruh kadernya untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, untuk mendukung ”segala upaya yang positif” untuk menjaga negara, menghadapi krisis fiskal, defisit, pembayaran utang luar negeri, tantangan geopolitik, hingga tekanan ekonomi global, cukup mengejutkan publik.

Informasi yang tampaknya ditujukan untuk konsumsi internal itu dimuat di laman Antara, Jumat (1/8/2025). Menyitir Ketua DPP PDI-P Deddy Yevri Sitorus pada acara Bimbingan Teknis PDI-P di Bali, seruan itu artinya kira-kira program-program pemerintahan saat ini juga akan bisa menjadi ”beban politik” bagi para kader PDI-P di parlemen padahal banyak kritik PDI-P atas hal-hal tersebut sebelumnya.

Hasil Kongres VI PDI-P di Bali, 1-2 Agustus 2025, juga telah menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P untuk keenam kalinya di tengah konstelasi politik nasional yang jenuh dengan ”rivalitas” politik melibatkan para mantan presiden dan mantan calon presiden.

Di antaranya, stabilitas politik di tingkat elite tak kunjung terbentuk hingga bulan ke-8 pemerintahan. Tuduhan soal ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, keterlibatan ”sosok besar” di balik kasus tersebut, hingga upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuat narasi ruang publik gaduh tanpa makna bagi kepentingan rakyat. 

Tengok pula program-program kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga program Food Estate justru memicu kritik sebagian masyarakat. Berbagai kelemahan tata laksana, kekhawatiran soal korupsi, dan keyakinan keberlangsungan membuat publik cenderung menjaga jarak dukungan pada pemerintah.

Diberikannya amnesti kepada Sekretaris Jenderal demisioner DPP PDI-P Hasto Kristiyanto oleh Presiden Prabowo Subianto, di satu sisi memberikan angin segar bagi stabilitas politik elite, kelegaan batin bagi pimpinan PDI-P, dan kesempatan konsolidasi bagi kader yang sedang ”galau” menentukan posisi sekjen setelah jatuhnya vonis 3,5 tahun penjara.

Namun, di sisi lain, hal itu membuka semacam ”kotak pandora”, yaitu relasi komunikasi politik antara Presiden Prabowo dan Megawati yang sebelumnya pernah bersanding dalam pencalonan presiden tahun 2009 di mana Megawati sebagai calon presiden dan Prabowo calon wakil presiden.

Keduanya sama-sama memimpin sebagai ketua umum parpol nasionalis, PDI-P dan Gerindra yang memiliki sebagian kesamaan garis dan spirit nasionalisme dalam AD/ART partainya. Sebut saja ideologi Pancasila dan UUD 1945, jati diri nasionalisme dan kerakyatan, konsep partisipasi, fokus pada rakyat kecil (wong cilik), dan warisan ideologi Bung Karno.

Namun, dalam perjalanannya, Prabowo semakin menegaskan arah nasionalisme yang lebih sosialis yang tecermin dalam program-program pembangunan pokok, termasuk MBG dan Koperasi Merah Putih. Publik membaca bahwa arah peran negara akan jauh lebih kuat dan bersifat ”mendisiplinkan” warga negara dengan pendekatan yang lebih bernuansa sosialis.

Selain itu, banyak diamini bahwa saat ini situasi pelaksanaan pemerintahan lebih bersifat neopatrimonialistik, di mana lembaga formal negara berjalan bersamaan dengan praktik informal patronase, personalisme, dan loyalitas pribadi terhadap pemimpin. Kekuasaan juga dijalankan melalui jejaring patron‑klien yang memberikan jabatan, sumber daya, atau perlindungan sebagai imbalan loyalitas.

Pemberian amnesti yang dijalankan Prabowo, meskipun diakui semua pihak sebagai hak prerogatif Presiden, bersifat terbatas. Tidak semua pihak happy dengan pemberian amnesti oleh presiden itu, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya melakukan banding terhadap putusan hakim. 

Di sisi PDI-P, sulit dimungkiri bahwa parpol ini tampak terkungkung oleh kasus yang menimpa sang Sekjen Hasto Kristiyanto, meski ada banyak polemik soal ”kriminalisasi” yang menyertai perjalanan kasus itu.

Jika tak mendapat amnesti, Hasto yang divonis 3,5 tahun penjara itu artinya baru akan bebas sekitar pertengahan tahun 2027, jika memperhitungkan pemotongan masa tahanan, pemberian remisi, dan pemberian masa percobaan.

Sepanjang periode itu, pelaksanaan fungsi struktur organisasi partai sedikit atau banyak pasti akan goyah akibat tiadanya kepala administrasi dan ”tangan kanan” Megawati di organisasi sebesar PDI-P. Kerapian administrasi, ketegasan aturan internal, dan ”loyalitas tegak lurus” selama ini sudah menjadi urat nadi pengurus dan kader PDI-P yang sukses dijalankan oleh sang Sekjen selama dua periode.

Ujian tersulit yang dilalui PDI-P di era reformasi salah satunya adalah masa-masa ketika terjadi ”pisah jalan” antara PDI-P dan Presiden Joko Widodo yang justru mendukung capres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ada masa ketika upaya Hasto untuk menegakkan disiplin partai sungguh berat.

Tidak mudah menemukan kualifikasi kader banteng dengan loyalitas dan kapabilitas yang bertahan dalam masa sulit Pemilu 2024 dan masih memenangi pileg dengan capaian 16,72 persen suara sah. Dengan setting demikian, wajar bahwa hingga penutupan Kongres VI PDI-P di Bali, posisi Sekjen PDI-P masih terlihat ”diambangkan” dan diemban oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Selain itu, dampak terhadap citra parpol akan memburuk karena menguatnya isu korupsi di parpol ini. Survei nasional Kompas ini memotret meredupnya pamor partai banteng di mata publik.

Dari segi kekuatan citra politik di masyarakat, PDI-P tampak menyangga beban paling berat di mata publik dibandingkan parpol-parpol besar lainnya. Menyitir hasil dalam survei nasional Kompas yang dilakukan awal tahun ini (Januari 2025), citra PDI-P sebagai partai yang ”baik” hanya disuarakan 56,3 persen responden.

Bandingkan dengan pandangan publik terhadap citra baik Golkar (76,5 persen), citra Gerindra (88,3 persen), citra PKB (78,6 persen), citra Nasdem (76,5 persen), citra PKS (75,2 persen), citra Demokrat (81,4 persen), dan citra PAN (72,6 persen).

Jika ditelusuri latar belakang usia, tampak bahwa persepsi citra positif lebih banyak disuarakan kelompok usia tua (41-60 tahun) ketimbang usia di bawahnya. Kelompok usia lansia (di atas 60 tahun) merupakan komposisi terkecil yang memberikan apresiasi citra positif kepada PDI-P. Mereka bahkan cenderung menilai citra partai banteng buruk.

Demikian juga jika ditelusuri dari latar belakang tingkat pendidikan dan kelas sosial ekonomi, maka tampak kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan dan kelas sosial ekonomi, semakin pesimistik dengan citra PDI-P. 

Sementara jika ditelusuri dari latarbelakang domisili responden, yakni desa-kota maupun berdasarkan pulau tempat tinggal, tak tampak perbedaan signifikan dalam penilaian citra partai banteng.

Jika direnungkan, temaramnya citra partai banteng di satu sisi bisa merupakan sekadar efek, yaitu bandwagon effect yang diakibatkan posisi politik PDI-P sebagai parpol yang dikesankan ”kalah” dari koalisi pemenang pemilu. Jika itu yang terjadi, soal citra yang diraih masih bisa diabaikan sementara waktu ini.

Namun, kondisi yang sebaliknya juga harus diwaspadai yaitu citra partai banteng memang dipandang relatif buruk secara substantif karena berbagai hal yang terjadi di tubuh partai itu. Misalnya dalam isu kasus-kasus korupsi yang melibatkan kader-kader dari partai banteng.

Selama lima tahun terakhir, tercatat delapan kader PDI-P ditangkap/ditahan KPK, mulai dari Menteri Sosial Juliari Batubara tahun 2020, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah tahun 2021, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti, hingga Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto tahun 2025.

Jika itu yang terjadi, semakin tepatlah apa yang dipesankan oleh Ketua DPP PDI-P Puan Maharani saat membuka acara Bimbingan Teknis seluruh anggota DPR dan DPRD dari PDI-P di Bali (30/7/2025) agar seluruh kader ”berani melakukan otokritik” ke dalam sebelum mengkritik pihak luar.

Ungkapan tersebut patut diberi penekanan karena tak mudah melakukan otokritik ke dalam sebuah organisasi sebesar PDI-P, apalagi dalam kondisi sedang ”terluka” oleh kasus-kasus sejak masa kampanye Pemilu 2024 hingga penetapan vonis Sekjen Hasto Kristiyanto.

Meskipun sepanjang proses pemeriksaan pengadilan kasus hingga hari pembacaan vonis terlihat kekompakan pengurus DPP PDI-P yang setia menemani Hasto, politisasi pihak lawan juga besar. Narasi di ruang publik terus diarahkan kepada parpol ini untuk membentuk gambaran negatif parpol banteng. Mampukah PDI-P menampik narasi dan tudingan itu?

Selain problem citra, narasi yang menggambarkan identitas orisinal-bersejarah PDI-P pun kini semakin mendapat tantangan. Ada partai lain yang kini juga memakai jargon sebagai partai wong cilik dan semakin memiliki pijakan elektoral yang menguat di basis-basis PDI-P seperti Jawa Tengah.

Lebih jauh, bahkan narasi sebagai ”kepanjangan lidah rakyat” alias penerus Bung Karno ”sang proklamator” pun kini banyak disuarakan bahkan diinternalisasikan oleh parpol-parpol nasionalis besar. Dan itu sah-sah saja karena simbol-simbol itu memang tak memiliki hak eksklusif oleh satu kekuatan politik semata.

Akhirnya, hanya tinggal satu-dua pilar citra saja yang masih tertinggal menjadi ”senjata kontestasi politik” PDI-P saat ini yang tersedia di tangan, yakni spirit perjuangan-nasionalisme-keadilan dan sosok ketokohan Megawati Soekarnoputri yang diakui lawan dan kawan sebagai sosok pengawal konstitusi.

Dengan setting politik seperti itu, tampaknya posisi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri masih sangat diperlukan oleh keluarga besar PDI-P dan itu terlaksana melalui aklamasi terpilihnya Megawati kembali. Meski hal itu berdampak pada tudingan miring soal isu kurangnya demokratisasi, tampaknya masih krusial untuk keberlangsungan soliditas partai di masa rawan.

Para petinggi PDI-P tampaknya sudah menyadari posisi dan tantangan yang dihadapi partai banteng moncong putih ini terkait teknokrasi citra parpol, tetapi tetap berupaya menjaga spirit tradisional-historis yang dimiliki partai.

Pada masa lalu, kekuatan tak kasatmata itu berhasil menyatukan kekuatan gerakan rakyat menjadi wujud gerakan politik yang menumbangkan Orde Baru. Pada periode tahun 1993 hingga 1996, kepemimpinan Megawati Soekarnoputri sebagai putri Bung Karno yang karismatik menarik dukungan generasi muda dan kelompok akar rumput yang kecewa pada status quo saat itu.

Peristiwa ”Kudatuli 1996”, di mana terjadi penyerangan terhadap kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, bukannya menciutkan, melainkan justru semakin memperkuat semangat dan citra PDI-P sebagai simbol perlawanan rezim yang memobilisasi rakyat dan aktivis muda pro-demokrasi.

Saat ini, PDI-P membutuhkan ”terjemahan wajah baru” di depan publik yang lebih praktis dan situasional tetapi tetap berakar kuat pada tradisi demokrasi, keadilan dan kepedulian rakyat kecil, di tengah semakin tertakarnya politik dengan sekedar angka elektoral.

Kelompok pemilih muda dan mula, yang mencakup separuh lebih pemilih, sudah beberapa pemilu semakin ragu dengan pilihan politik dan menampakkan gejala apatisme yang mulai meluas. Di sisi lain, mereka juga menjadi incaran semua partai politik yang bertransformasi mengubah wajah menjadi ”muda” melalui pengajuan caleg-caleg berusia muda, dari kalangan artis, bahkan ketua umum berusia sangat muda.

Semua ini menjadi tantangan nyata PDI-P saat ini di saat terselesaikannya satu masalah soal vonis ”kriminalisasi” sekjen partai. Jika tak segera membuat langkah yang mampu memberi differensiasi politik wajah baru, sulit bagi partai ini merengkuh pemilih mudah di tengah semakin pupusnya pemilih tua.

Kiranya tepat apa yang ditekankan Puan Maharani dalam pidato pembukaan Bimbingan Teknis di Bali (Kompas, 30/7/2025). ”Pada masa lalu, PDI Perjuangan selalu identik dengan partai wong cilik dan partai anak muda. Bagaimana ke depan? Kita harus dapat melakukan kerja-kerja politik yang nyata untuk tetap eksis sebagai partainya rakyat kecil dan anak muda,” ujar Puan.

Kata kunci dari pidato Puan Maharani itu kira-kira: kerja nyata kerakyatan, fokus pada persoalan rakyat kecil, dan menghadirkan kembali jiwa dinamis anak muda. Ini artinya mengembalikan kekuatan dan loyalitas PDI-P melalui penguatan simbol, narasi sejarah, kemudaan, dan akhirnya menciptakan in-group solidarity. Kiranya itu langkah yang tepat menjawab sejumlah persoalan yang dihadapi PDI-P memasuki saat-saat menentukan ini. (LITBANG KOMPAS)