Pustakawan Berjuang di Sudut Sunyi

Iwan (26) memulai rutinitas kerjanya sebagai pustakawan di SMP swasta di Lampung dari pukul 06.45 hingga 15.30. Ia merekap kegiatan, membuat katalog buku, membersihkan dan menata ulang rak, memeriksa inventaris, hingga mendata buku rusak.  

”Kadang bosan. Tetapi, kalau bukan kami-kami yang mengelola perpustakaan, siapa lagi?” kata sarjana Ilmu Perpustakaan Universitas Terbuka itu kepada Kompas, Minggu (31/8/2025). 

Gaji Iwan tak sampai Rp 1 juta per bulan. Warung kelontong kecil ibunya menjadi penyelamat kebutuhan makan keluarga. Dengan kondisi keuangan seperti itu, ia harus menopang kebutuhan ibu dan adiknya.

Untuk menambal kekurangan, Iwan kerja sampingan seperti mengetik atau menjadi moderator acara lingkungan rumah.  ”Kalau ada yang minta jasa ketikan, saya kerjakan,” kata Iwan.

Sebenarnya, ia bekerja berdua dengan seorang guru, tetapi secara teknis Iwan-lah yang mengelola perpustakaan. Rekannya guru bidang studi yang diberi jam tambahan mengurus perpustakaan karena kekurangan jam mengajar.   

Dari segi gaji, pustakawan terpinggirkan. Selama ini wakil rakyat kalau bicara pendidikan hanya guru, guru, dan guru. Padahal, kami juga dituntut bekerja sesuai aturan-aturan pemerintah dan yayasan kalau di swasta.  

Iwan berharap pemerintah memperhatikan nasib pustakawan agar juga bisa mendaftar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) seperti guru.  ”Guru swasta bisa mendaftar P3K, kenapa pustakawan sekolah swasta tidak bisa? Tolong perhatikan juga kami yang sudah mendorong literasi siswa,” katanya.   

Iwan berharap ada perubahan yang lebih baik di perpustakaannya. ”Selama enam tahun di sini, perpustakaan kami belum pernah dapat bantuan buku. Saya juga berharap bisa dapat pelatihan di Perpusnas. Pernah hendak mendaftar, tetapi selalu kehabisan kuota,” ungkapnya.  

Nasib Nanda Dwi Pratama (29) lebih baik. Namun, pekerjaannya sama saja, nyaris tidak sempat duduk seharian. Ia harus melayani murid-murid yang datang silih berganti ke ruang perpustakaan di satu sudut Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqon, Palembang, Sumatera Selatan, tempatnya bekerja. Ada yang mengembalikan buku, ada pula yang membaca sambil menunggu jemputan. 

Nanda harus sigap mendata buku yang baru dikembalikan. Ketika ada murid ingin membaca, ia mesti menyapa dan menawarkan buku yang cocok. ”Bagus ini, Ustaz. Saya belum baca buku ini,” ujar M Dzaky Arrayyan (12), murid kelas VI, saat Nanda menawarinya buku cerita bergambar.  

Menjelang pukul 16.00 WIB, Nanda merapikan semua buku. Ada sekitar 1.000 buku di sana.  ”Orang sering menganggap pekerjaan pustakawan hanya duduk-duduk saja. Padahal, banyak yang dikerjakan, dari urusan administrasi, membantu guru selama di perpus, hingga melayani murid agar terasa nyaman,” kata Nanda, satu-satunya pustakawan di SDIT Al-Furqon, Rabu (3/9/2025) siang. 

Ia memulai kerjanya sebelum pukul 07.00 WIB dan pulang setelah pukul 16.00 WIB, dari Senin hingga Jumat. Ia bekerja di sekolah itu sejak 2020, tak lama setelah lulus dari Jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang.

Sempat merasakan gaji kecil, ia bersyukur kini gajinya Rp 3,9 juta per bulan sesuai UMR. ”Beberapa teman saya yang jadi pustakawan di sekolah negeri gajinya jauh di bawah UMR, terutama yang belum diangkat jadi PNS atau P3K. Bahkan, ada yang hanya digaji ratusan ribu per bulan,” ungkap Nanda. 

Bagi yang gajinya belum mencukupi, mencari tambahan penghasilan di luar sekolah bukan perkara mudah karena jadwal kerja padat. Kondisi ini membuat sebagian pustakawan banting setir menjadi guru. ”Beberapa teman akhirnya kuliah lagi agar bisa jadi guru,” katanya.  

Tak heran, sebagian rekannya menganggap pustakawan masih dipandang sebelah mata dan tidak punya jenjang karier. Padahal, pustakawan juga perlu melakukan sertifikasi, sayangya tidak ada tunjangan sebagai kompensasi. 

Lain halnya dengan Irene Novita Rianghepat (34). Ia menganggap tugasnya di taman baca Pinjam Pustaka, Sorong, sebagai misi ”balas dendam”. Ia tidak ingin melihat anak-anak kecil tidak bisa membaca seperti sempat dialaminya.  

Semula ia minder saat diminta menjadi sukarelawan. Maklum, ia hanya lulusan sekolah dasar yang kemudian bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART). Bertahun-tahun sibuk bekerja menghidupi anak semata wayangnya yang berusia 9 tahun, ibu tunggal ini merasa otaknya sudah ”membatu”.  

Pinjam Pustaka di Kampung Pisang, Kota Sorong, Papua Barat Daya, dirintis di rumah pasangan suami istri Dayu Rifanto dan H Yulidia, tempat Novita bekerja sejak 2019. Buku-buku dipajang di ruang tamu sebelum dipindahkan ke lantai dua sebuah toko saat pandemi Covid-19. 

”Waktu itu Kak Dayu sering ajak kalau ada kegiatan di taman baca. Sebenarnya saya tidak percaya diri, tapi seiring waktu saya melihat perpustakaan ini terbuka untuk siapa saja,” kisah Novi saat dihubungi Kompas, Rabu (3/9/2025). 

Sebelumnya, ia pernah ditolak saat hendak mendaftar SD di kampungnya di Adonara, Nusa Tenggara Timur, karena usianya sudah 10 tahun. Novi telat sekolah karena di usia 5 tahun ikut orangtuanya yang menjadi tenaga kerja ilegal di negara tetangga. Mereka takut ketahuan polisi sehingga Novi tidak disekolahkan. 

Di Pinjam Pustaka, Novi mulai membaca lagi. Perlahan ia juga bergaul dengan sukarelawan. ”Tahun 2024 saya ditawari Kak Dayu menjadi relawan karena ia akan kuliah S-3 di Bandung. Saya pikir, ah apa sih susahnya membantu,” katanya. 

Setelah dijalani, Novi sadar menjadi sukarelawan bukan sekadar merapikan buku. Lama-kelamaan ia memberanikan diri mengajar anak-anak yang belum bisa baca tulis. ”Saya pikir cuma merapikan buku, ternyata enggak. Anak-anak yang belum bisa baca biasanya minta dibacakan, ’Kak Nov, bisa enggak bacain buku ini?’ Kadang-kadang juga saya mendongeng,” ungkap Novi yang kini koordinator sukarelawan yang berjumlah tujuh orang.  

Ia mendapat honor Rp 700.000 per bulan yang dananya dirogoh dari kantong pribadi Dayu dan istri. Pinjam Pustaka buka setiap Sabtu dan Minggu. Honornya tentu tidak cukup jika harus mencukupi seluruh keperluannya. Kebutuhan anak dan orangtuanya dipenuhi Novi dari gajinya sebagai ART. Terkadang ia juga membuat pisang ijo untuk dijual sebagai penghasilan tambahan. 

”Saya tidak mau bilang tidak cukup karena nanti Tuhan bilang saya tidak bersyukur, sudah diberi kesehatan. Dengan pengalaman di Pinjam Pustaka, saya yang lulusan SD ini lebih percaya diri. Pernah diwawancarai RRI dan dibuatkan flyer untuk acara mendongeng saya,” kata Novi.  

Hasil survei daring Tim Jurnalisme Data Harian Kompas pada 20-29 Agustus 2025 terhadap 616 responden memperlihatkan, sebanyak 37,8 persen responden mengaku gajinya tidak mencukupi.  

Ketimpangan paling terasa pada pustakawan bergaji di bawah Rp 1 juta. Sebanyak 78,69 persen di antaranya mengaku kesulitan menutup kebutuhan bulanan. Kondisi serupa bahkan juga dialami mereka yang bergaji Rp 1 juta-Rp 2 juta.  

Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia (ATPUSI) Rachmawati menilai, akar persoalan pustakawan sekolah bukan hanya gaji rendah, melainkan juga implementasi regulasi yang tidak adil.  

Ia mencontohkan aturan yang membolehkan guru mengambil tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan yang dihitung setara 12 jam mengajar sehingga berhak menerima tunjangan sertifikasi.  

”Masalahnya, kepala perpustakaan dari guru ini jarang datang ke perpustakaan, tapi tetap dapat tunjangan,” ujarnya.  

Selain itu, sebenarnya ada aturan yang mengharuskan 5 persen anggaran sekolah untuk perpustakaan, tetapi sering tidak dipenuhi. ”Aturannya ada, tetapi belum dijalankan,” kata Rachmawati. 

Lemahnya implementasi regulasi menimbulkan kecemburuan pustakawan karena berada di bawah kepala perpustakaan yang tidak punya perhatian pada pengembangan perpustakaan. Rachmawati menegaskan, pemerintah pusat perlu menetapkan regulasi yang jelas dan konsisten hingga ke daerah serta mulai memberi perhatian pada pustakawan dan laboran.