Pekerja Kemanusiaan, Petugas Mulia yang Sengaja Disasar di Konflik

Tidak ada tugu yang kokoh ataupun plakat batu berukir untuk mengenang 647 pekerja kemanusiaan yang tewas. Di halaman kompleks Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, hanya berdiri pipa paralon putih. 

Setiap pipa diikat oleh pita-pita keemasan. Satu pita untuk satu nyawa. Demikianlah simbol yang ditampilkan pada Minggu (21/9/2025). 

”Tugas mulia pekerja kemanusiaan adalah menyelamatkan nyawa orang. Jangan sampai mereka membayarnya dengan nyawa sendiri,” kata Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong.

Minggu sore itu udara mulai dingin di pengujung musim panas. Namun, Wong, Menlu RI Sugiono, dan delegasi beberapa negara tetap bersemangat. Mereka akan menandatangani Deklarasi Perlindungan Pekerja Kemanusiaan.

Deklarasi itu merupakan inisiatif Kementerian Luar Negeri Australia dan Perutusan Tetap Australia untuk PBB di New York. Mereka lalu menggandeng negara-negara yang satu visi, yaitu Indonesia, Jordania, Sierra Leone, dan Swiss untuk merumuskan deklarasi.

Di dunia yang penuh pamrih ini justru orang-orang tanpa pamrih yang menjadi korban.

Dalam pidatonya, Wong mengatakan, PBB adalah tempat hukum internasional ditegakkan sebagaimana mestinya. Tidak ada atasan seruan untuk mematuhi hukum tidak ditegaskan.

Australia mengalami sendiri kehilangan dua pekerja kemanusiaan mereka di Jalur Gaza, Palestina. Konvoi bantuan mereka dengan sengaja diserang oleh militer Israel. ”Keluarga para korban di Australia masih mencari keadilan,” kata Wong.

Dalam beberapa tahun terakhir, terlebih sejak konflik Hamas-Israel meletus pada 7 Oktober 2023 di Jalur Gaza, tidak ada perlindungan bagi pekerja kemanusiaan. Tentara Israel justru menembaki konvoi kemanusiaan yang mengangkut makanan serta obat-obatan.

Rakyat yang berusaha mencari bantuan pun juga berakhir nyawanya di ujung laras senapan. Mereka ditembaki ketika mengantre bantuan di posko-posko Yayasan Humanitarian Gaza (GHF) yang didirikan oleh Israel dan Amerika Serikat.

Terlepas dari kecaman PBB, tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah AS maupun Israel untuk menyelidiki kasus-kasus itu. Walhasil, penyerangan terhadap pekerja kemanusiaan menjadi peristiwa yang kerap terjadi.

Sugiono dalam pidatonya menyebut para pekerja kemanusiaan adalah orang-orang hebat. Mereka menolong orang lain di tengah konflik.

Tugas mulia ini sejatinya dilindungi oleh hukum internasional. Namun, akhir-akhir ini perlindungan itu selalu dilanggar. ”Hentikan standar ganda dan segala impunitas,” ujarnya.

Menlu Sierra Leone Timothy Musa Kabba mengajak hadirin belajar dari pengalaman negaranya. Sierra Leone mengalami perang saudara pada 1991-2002. Data Program Pembangunan PBB (UNDP) menyebutkan, ada 70.000 korban tewas selama konflik tersebut.

Selain itu, ada 2,5 juta warga yang kehilangan tempat tinggal dan jutaan lagi yang hidup dalam kemiskinan serta ketakutan. Di tengah keadaan yang nestapa itu, peran pekerja kemanusiaan sangat penting.

”Mereka tidak hanya menyalurkan bantuan, mereka sejatinya mengembalikan harkat dan martabat kemanusiaan,” kata Kabba.

Oleh sebab itu, Sierra Leone menekankan tiga aspek penting penerapan Deklarasi Perlindungan Pekerja Kemanusiaan. Pertama ialah menegakkan komitmen mempraktikkan Konvensi Geneva, yaitu etika berperang dengan tidak menyerang pekerja kemanusiaan.

Kedua, mekanisme penyelidikan dan penggugatan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyerangan terhadap pekerja kemanusiaan. Hal ketiga ialah memastikan negara yang terlibat konflik menjaga akses bantuan kemanusiaan terus terbuka. ”Melindungi pekerja kemanusiaan ini kewajiban setiap negara, bukan aksi karitatif,” ujar Kabba. 

Penyerangan para pekerja kemanusiaan semakin disengaja dan menjadi-jadi. Jumlah 647 jiwa itu adalah untuk periode Januari 2024 sampai dengan Agustus 2025. 

Berdasarkan data Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (IFRC), ada 16 juta pekerja kemanusiaan dan sukarelawan sedunia. Sebanyak 99 persen dari 647 orang yang tewas itu adalah warga lokal di suatu negara.

Sementara itu, Presiden Komite Palang Merah Internasional (ICRC) Mirjana Spoljaric Egger mengatakan, periode 2024-2025 ada 71 pegawai ICRC maupun orang-orang terafiliasi mereka yang tewas dalam konflik. Mayoritas di Gaza, selain itu di Ukraina.

”Penyerangan ini berasal dari disinformasi yang beredar di internet. Pada dasarnya, ini adalah pelanggaran hukum yang disengaja,” kata Egger.

Wakil Sekretaris Jenderal PBB Tom Fletcher mengatakan, tahun 2024 merupakan tahun terburuk bagi kemanusiaan. Ia mencatat, 500 pekerja kemanusiaan di Gaza dan 60 orang di Sudan tewas. 

Sikap apatisme pihak-pihak yang bertanggung jawab itu tidak bisa dibiarkan. Menurut Fletcher, masyarakat global harus aktif menuntut pemerintah masing-masing untuk mematuhi aturan.

”Di dunia yang penuh pamrih ini justru orang-orang tanpa pamrih yang menjadi korban,” katanya.

Ia mendorong gerakan masyarakat, mulai dari pers hingga akademisi, giat mencari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas impunitas dan menggugatnya. Jika pemerintah suatu negara abai, rakyat yang mengambil alih kendali pencarian pertanggungjawabannya. ”Jangan kita biarkan perbuatan memalukan ini terus berlanjut,” ujarnya.

Para pekerja kemanusiaan memang manusia biasa. Namun, jangan sampai mereka serapuh instalasi peringatan di halaman kompleks PBB itu. Adanya perlindungan dari semua pihak, termasuk yang berkonflik untuk menjaga komitmen Piagam PBB, berarti menjaga kelanjutan hidup umat manusia.