Setumpuk Pekerjaan Prabowo untuk Bangun 75 Gigawatt Energi Terbarukan

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penambahan 75 gigawatt pembangkit listrik energi terbarukan dalam 15 tahun ke depan. Namun, implementasi bukan perkara mudah.

Presiden antara lain menyampaikan komitmen tersebut pada sesi ketiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil, Selasa (19/11/2024). Presiden menyebut Indonesia berencana memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan semua pembangkit fosil dalam 15 tahun.

Pada periode sama, pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit energi terbarukan. Kapasitas total mencapai 75 gigawatt (GW).

Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES) Surya Darma, dihubungi Kamis (28/11/2024), mengatakan, target yang disampaikan Prabowo cukup mengejutkan. Alasannya, pemerintah selama ini sangat berhati-hati menetapkan target-target transformasi energi.

Sebelumnya, pengakhiran penggunaan batubara diarahkan bertahap (coal phase down). Tahun terakhir operasi PLTU ditargetkan pada 2056.

Target ambisius Presiden, menurut Surya, menghadirkan konsekuensi besar. ”Kalau kontrak belum berakhir (tapi dipensiunkan), maka harus ada renegosiasi, melalui proses panjang. Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), juga PLN (PT Perusahaan Listrik Negara) mesti bekerja keras. Lalu, menyiapkan penganti PLTU, yang juga mesti (jenis) baseload (pemikul beban dasar),” ujarnya.

Pembangkit listrik yang bisa menggantikan peran PLTU antara lain ialah pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Namun, yang lebih andal lagi ialah pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) karena tak bergantung cuaca serta memiliki faktor kapasitas lebih baik. Faktor kapasitas adalah perbandingan antara kapasitas rata-rata produksi dalam periode tertentu terhadap kapasitas terpasang.

”Tantangannya, apakah ini sudah direncanakan dan disiapkan dengan tepat? Kalau tidak, bisa terjadi blackout. Ini penting karena membangun pembangkit energi terbarukan memerlukan waktu. Juga terkait kesiapan pendanaan proyek. Jadi, ini bukan lagi untuk didiskusikan, tetapi memang perlu segera disiapkan,” katanya.

Surya menambahkan, pemerintah mesti menyiapkan strategi, termasuk berkoordinasi antarkementerian, dalam menyiapkan pembangkit energi terbarukan. Pemerintah juga mesti menyiapkan sumber daya manusia (SDM).

”Para pekerja di PLTU perlu disiapkan secara matang untuk dialihkan ke green job. Dalam menyiapkan itu, pemerintah serta para pemangku kepentingan mesti all-out,” katanya.

Surya berpendapat, perlu dukungan regulasi untuk mencapai target-target tersebut. Begitu juga regulasi yang atraktif bagi calon investor. Pemangkasan birokrasi, termasuk perizinan, yang selama ini terbilang panjang dan rumit, juga turut menjadi faktor penentu.

Bagaimanapun, pernyataan Presiden akan komitmen Indonesia dalam transisi energi menjadi entry point. ”Ini, kan, sudah disampaikan sebagai visi, di depan. Oleh karena itu, implementasinya jangan sampai kendur. Kalau ternyata kendur, (bisa) tidak dipercaya lagi karena dianggap hanya omdo (omong doang),” ucap Surya.

Manajer Program Diplomasi Iklim dan Energi Institute for Essential Services Reform (IESR) Arief Rosadi menilai pernyataan Presiden untuk mencapai emisi nol bersih (NZE) sebelum 2050 perlu dituangkan dalam kebijakan iklim dan energi yang lebih ambisius. Aksi dan kebijakan iklim Indonesia saat ini dikategorikan sangat tidak mencukupi (critically insufficient) berdasarkan evaluasi Climate Action Tracker (CAT).

Arief berpendapat, masih ada kesenjangan lebar antara kebijakan saat ini dan tingkat emisi yang ditaksir adil dan setara untuk membatasi pemanasan global 1,5 derajat celsius sesuai Persetujuan Paris.

”Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menunjukkan kepemimpinan internasional yang lebih kuat, dengan membuat komitmen yang lebih berani. Juga mempertimbangkan prinsip keadilan serta tanggung jawab historis, selain faktor kapasitas,” katanya.

Kolaborasi dan bantuan internasional, Arief menambahkan, menjadi aspek yang sangat penting untuk Indonesia. Selain itu, perlu ada percepatan adopsi energi terbarukan, disertai dengan komitmen eksplisit dan kredibel, untuk sepenuhnya menghentikan penggunaan batubara dan menghentikan deforestasi.

Selama ini, dengan berbagai hambatan yang ada, pengembangan energi terbarukan Indonesia berjalan lambat. Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi energi terbarukan dalam bauran energi primer hingga semester I-2024 adalah 13,93 persen. Realisasi ini jauh dari target yang tertuang dalam Kebijakan Energi Nasional sebanyak 23 persen pada 2025.

Di sisi lain, batubara masih berkontribusi sebesar 67,66 persen pada bauran ketenagalistrikan nasional per akhir 2023. Saat ini, PLTU yang tengah dalam persiapan untuk dipensiundinikan ialah PLTU Cirebon 1 di Jawa Barat.

Apabila terlaksana, operasi PLTU tersebut akan berakhir pada 2035 atau tujuh tahun lebih cepat dari seharusnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, pihaknya akan patuh pada apa yang diperintahkan Presiden. ”Kami akan menghitung, membuat langkah-langkah, serta mengoordinasikannya dengan PLN dan Kementerian Keuangan. Misalnya, PLTU Cirebon, kami sudah mulai menyusunnya. Nanti, kita lihat,” kata Bahlil, di Jakarta, Senin (25/11/2024).