Depresiasi Rupiah dan Lonjakan Harga Gas Kian Tekan Manufaktur

JAKARTA, KOMPAS — Depresiasi rupiah di tengah tingginya harga gas industri kian menekan kinerja sektor manufaktur, khususnya industri keramik. Pelaku usaha menilai beban produksi melonjak akibat tekanan ganda, yakni kenaikan harga energi dan kewajiban pembayaran gas dalam denominasi dolar AS.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengatakan, kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sejak tahun 2020 telah menjadi penyelamat yang menghidupkan kembali industri keramik nasional.

Pada awal penerapan program, harga gas sebesar 6 dolar AS per million british thermal unit (MMBTU) sukses memberikan ruang bagi industri untuk meningkatkan investasi dan memperluas kapasitas produksi.

Namun, Edy menyayangkan kondisi saat ini ketika industri justru dihadapkan pada persoalan pasokan gas. Ditambah lagi, tarif HGBT kini telah terkerek naik menjadi 7 dolar AS per MMBTU. Menurut dia, penyesuaian harga tersebut sebenarnya masih dapat ditoleransi oleh pelaku usaha, asalkan pasokan gas di lapangan tersedia sesuai kebutuhan.

Masalahnya, beban industri kian diperberat oleh depresiasi nilai tukar rupiah, mengingat transaksi pembelian gas dalam skema HGBT tersebut masih wajib menggunakan denominasi dolar AS. Kondisi inilah yang dinilai Edy memicu tekanan ganda (double squeeze) terhadap struktur biaya produksi industri keramik nasional.

”Jadi, satu, harga gas naik. Ini kami terpukul. Kedua, kami membayar gas dengan menggunakan dolar AS. Jadi, bisa bayangkan, ini dua impact. Makanya, sudah jatuh tertimpa tangga pula ini,” kata Edy, di sela-sela acara Keramika Expo Indonesia ke-11 di NICE PIK 2, Tangerang, Banten, Kamis (4/6/2026).

Edy mengeluhkan, di tengah pelemahan rupiah, membayar dengan dolar AS sangat memberatkan pelaku industri.

”Kenapa, sih, tidak bayar menggunakan rupiah. Gas ini dari bumi Indonesia. Transaksi juga di domestik. Kenapa mesti menggunakan USD. Ini sudah berkali-kali kami keluhkan. Harapan kami menggunakan ini rupiah,” lanjutnya.

Lebih dalam Edy menjelaskan, persoalan semakin kompleks dan penuh tantangan karena pasokan gas HGBT yang diterima industri hanya 40-45 persen dari kebutuhan. Sisanya, sekitar 60 persen perusahan harus menambah biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan produksi.

Kekurangan pasokan harus dipenuhi melalui gas hasil regasifikasi LNG dengan harga yang mahal sekitar 21 dolar AS per MMBTU. Akibatnya, harga gas rata-rata yang dibayar industri keramik saat ini mencapai sekitar 15 dolar AS per MMBTU, atau lebih dari dua kali lipat harga HGBT.

”Kalau dirata-ratakan, industri keramik membayar gas sekitar 15 dolar AS per MMBTU. Dengan harga itu, takutnya ini akan mengancam tingkat utilisasi. Kedua, daya saing dan yang kita hadapi adalah gempuran impor yang akan masuk,” kata Edy.

Meski menghadapi tantangan berat, lanjut Edy, perusahaan tidak bisa serta-merta menaikan harga produk keramik ke konsumen karena menimbang daya beli yang belum pulih. Langkah yang ditempuh saat ini adalah melakukan efisiensi internal, meningkatkan produktivitas, serta menekan margin keuntungan perusahaan.

”Kami tidak bisa begitu saja membebankan kenaikan biaya kepada konsumen karena daya beli masyarakat juga harus dijaga. Selain itu, ancaman produk impor masih sangat besar,” ujar Edy.

Ia memperkirakan lonjakan biaya energi saat ini berpotensi menggerus margin keuntungan industri 3-4 persen. Angka tersebut cukup signifikan mengingat rata-rata margin usaha di sektor keramik dan beberapa sektor industri manufaktur lainnya hanya 9-10 persen.

Menurut Edy, kondisi tersebut membuat biaya energi meningkat tajam. Jika pada awal penerapan HGBT porsi biaya energi hanya 27-28 persen dari total biaya produksi, saat ini angkanya berpotensi melonjak hingga melampaui 45 persen. Padahal, biaya gas menyumbang sekitar 40 persen dari keseluruhan biaya produksi keramik.

Edy menilai situasi tersebut membuat industri Indonesia menghadapi tantangan berat dibandingkan dengan negara pesaing di kawasan ASEAN. Meski sama-sama mengalami kenaikan, negara di kawasan ASEAN tetap masih rendah dibandingkan dengan Indonesia.

Contoh, harga gas industri di Thailand saat ini berada di kisaran 12 dolar AS per MMBTU, sedangkan Malaysia 10-11 dolar AS per MMBTU. ”Indonesia adalah negara produsen gas, tetapi harga yang kami bayar justru lebih mahal dibandingkan negara tetangga yang mengimpor,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menilai, pelemahan nilai tukar rupiah menjadi perhatian serius bagi dunia usaha.

Dampaknya tidak hanya dilihat dari level kurs semata, tetapi dari transmisi pelemahan tersebut terhadap struktur biaya produksi, biaya pembiayaan, margin usaha, dan kepastian dalam mengambil keputusan bisnis.

”Tekanan terhadap rupiah ini juga sudah terjadi secara bertahap sejak awal tahun sehingga dampaknya terhadap sektor riil kini semakin terasa,” kata Shinta.

Bagi industri manufaktur, pelemahan rupiah menjadi sangat sensitif karena struktur produksi nasional masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap bahan baku dan barang antara impor, sekitar 70 persen.

”Artinya, ketika rupiah melemah, biaya input impor meningkat dan langsung masuk ke cost of goods sold,” ujarnya.

Dalam situasi seperti sekarang, pelaku usaha melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga keberlanjutan operasional. Strategi itu seperti efisiensi operasional, pengendalian biaya non-esensial, penguatan manajemen persediaan, penyesuaian sumber pasokan, serta penundaan sementara terhadap ekspansi atau investasi baru yang belum mendesak. 

Selain itu, perusahaan mulai memperkuat diversifikasi pasar dan rantai pasok. Bagi industri yang memungkinkan, pelaku usaha berupaya meningkatkan penggunaan bahan baku lokal untuk mengurangi eksposur terhadap nilai tukar.

Namun, ia mengingatkan, langkah pelaku usaha tidak bisa dilakukan secara instan karena bergantung pada kesiapan industri hulu, kualitas bahan baku domestik, kapasitas produksi, harga, serta kepastian pasokan. Di beberapa sektor, ketergantungan impor masih sulit digantikan dalam jangka pendek.

”Yang juga penting, dunia usaha tetap berupaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan stabilitas tenaga kerja. Dalam banyak kasus, perusahaan memilih menyerap sebagian kenaikan biaya melalui efisiensi dan penyesuaian margin agar tidak seluruh beban dialihkan kepada konsumen,” kata Shinta.

Kepala Pusat Makroekonomi Indef M Rizal Taufikurahman mengatakan, pelemahan rupiah saat ini sudah menjadi tekanan serius bagi sektor manufaktur karena struktur industri Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan baku, barang modal, dan komponen antara.

”Ketika kurs mendekati Rp 18.000 per dolar AS, biaya produksi meningkat signifikan, terutama pada industri farmasi, kimia, petrokimia, elektronik, tekstil, dan otomotif. Namun, yang perlu diperhatikan bukan hanya level kursnya, melainkan juga seberapa lama tekanan tersebut berlangsung,” kata Rizal saat dihubungi.

Jika hanya bersifat sementara, lanjutnya, dunia usaha masih dapat menyesuaikan melalui efisiensi dan stategi lindung nilai (hedging). Sebaliknya, apabila pelemahan rupiah bertahan dalam jangka panjang, margin usaha akan tergerus, daya saing melemah, dan kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi menjadi semakin terbatas.

”Skenario terburuk adalah ketika pelemahan rupiah terjadi bersamaan dengan tingginya harga energi global, suku bunga yang tetap tinggi, dan perlambatan permintaan domestik maupun global,” ujar Rizal.

Dalam kondisi tersebut, biaya produksi meningkat sementara ruang untuk menaikkan harga jual sangat terbatas. Akibatnya, perusahaan cenderung menahan investasi baru, menunda ekspansi kapasitas produksi, mengurangi belanja modal, bahkan menyesuaikan operasional untuk menjaga arus kas.

Jika kondisi ini berlangsung berkepanjangan, lanjut Rizal, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh dunia usaha, tetapi juga berpotensi menekan penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan industri, dan prospek pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kebutuhan utama dunia usaha bukan semata-mata nilai tukar rupiah yang kuat, melainkan rupiah yang stabil dan dapat diprediksi. Kepastian nilai tukar menjadi faktor penting dalam perencanaan bisnis, investasi, dan ekspansi usaha jangka panjang. Tanpa stabilitas tersebut, dunia usaha akan cenderung mengambil sikap wait and see hingga ketidakpastian mereda.

Sebagai gambaran, Berdasarkan data perdagangan Indonesia sepanjang 2025, komoditas impor terbesar masih didominasi energi, bahan baku industri, pangan, serta barang teknologi.

Produk minyak olahan tercatat menjadi impor terbesar dengan nilai sekitar 13 miliar dolar AS, disusul minyak mentah sebesar 9,3 miliar dolar AS, emas 4,9 miliar dolar AS, gandum 3,3 miliar dolar AS, dan telepon pintar sekitar 3 miliar dolar AS.

Menurut Rizal, komposisi impor tersebut menunjukkan bahwa pelemahan rupiah tidak hanya memengaruhi daya saing ekspor, tetapi juga secara langsung meningkatkan biaya impor berbagai komoditas strategis yang dibutuhkan industri dan masyarakat.

Karena sebagian besar transaksi perdagangan internasional masih menggunakan dolar AS, penguatan mata uang tersebut akan membuat harga barang impor menjadi lebih mahal dalam denominasi rupiah.