Pemangkasan Dana Bagi Hasil Tak Ganggu Bantuan Pendidikan di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS — Pemangkasan dana bagi hasil dari pemerintah pusat diperkirakan berdampak pada efisiensi sejumlah kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta. Meski demikian, program bantuan, seperti Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dipastikan tetap berjalan, bahkan berpotensi ditingkatkan bila diperlukan.

Diketahui, pemerintah pusat akan memangkas alokasi anggaran untuk Jakarta dari target semula Rp 26 triliun menjadi Rp 11 triliun dalam Rancangan APBN 2026.

Padahal, DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta sebelumnya telah menyusun APBD 2026 sebesar Rp 95,35 triliun, dengan proyeksi penerimaan transfer pusat mencapai Rp 26 triliun. Akibat pemangkasan dana bagi hasil (DBH) ini, postur APBD Jakarta tahun depan harus direvisi menjadi sekitar Rp 79,06 triliun.

Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, mengatakan, salah satu sektor yang kemungkinan terdampak dari efisiensi anggaran adalah perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) serta sejumlah kegiatan birokrasi yang dinilai kurang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

”Bukan tunjangan ke luar negeri, melainkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Chico, Senin (6/10/2025).

Semua organisasi perangkat daerah (OPD) juga diminta melakukan efisiensi anggaran secara menyeluruh dengan meninjau kembali pos-pos belanja yang dinilai tidak prioritas. Langkah ini dilakukan agar penggunaan anggaran daerah dapat lebih terarah pada program-program yang berdampak langsung dan nyata bagi masyarakat Jakarta.

Meski demikian, Chico menegaskan, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah menginstruksikan agar program-program kesejahteraan masyarakat tidak tersentuh pemangkasan.

”Pak Gubernur mengingatkan agar jangan ada pemangkasan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Program seperti KJP, KJMU, dan lainnya tetap harus dipertahankan,” kata Chico.

Adapun saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) masih melakukan penyesuaian dan penghitungan ulang terhadap alokasi anggaran untuk memastikan efisiensi dilakukan secara selektif dan proporsional.

”Belum ada program lain yang dipastikan terkena pemangkasan. Tapi yang pasti, tidak boleh menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya di tingkat bawah,” ujarnya.

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, Pemerintah Provinsi Jakarta menyiapkan sejumlah strategi agar tidak sepenuhnya bergantung pada dana pusat. Upaya tersebut mencakup penguatan kerja sama dengan sektor swasta, peningkatan investasi daerah, serta pemanfaatan skema pendanaan kreatif.

”Semua pembangunan akan tetap berjalan. Kami akan menggandeng pihak swasta dan pemerintah pusat, serta memanfaatkan creative financing untuk memastikan proyek-proyek strategis tetap terlaksana,” kata Chico.

Adapun berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi DBH untuk Provinsi Jakarta pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp 22,35 triliun, yang terdiri dari DBH pajak Rp 22,29 triliun dan DBH sumber daya alam (SDA) Rp 60,88 miliar.

Terpisah, Gubernur Pramono Anung mengatakan, keputusan pemotongan anggaran tersebut merupakan kebijakan nasional yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah.

”Apa pun ini sudah menjadi keputusan pemerintah pusat sehingga kita tidak punya pilihan lain selain menjalankan apa yang telah ditetapkan,” ujar Pramono, Senin.

Ia menjelaskan, akibat pemangkasan DBH dari Kementerian Keuangan, proyeksi APBD Jakarta tahun 2026 yang semula direncanakan Rp 95,35 triliun harus dikurangi menjadi Rp 79,06 triliun.

Oleh karena itu, Pramono menegaskan bahwa Pemprov Jakarta akan melakukan efisiensi terhadap sejumlah program kerja yang dinilai masih bisa dihemat dan lebih fokus pada program yang memberikan manfaat nyata bagi warga. Meski demikian, ia belum merinci program mana saja yang akan terdampak.

”Yang jelas, program prioritas, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan pemutihan ijazah tetap akan berjalan,” tegasnya.

Bahkan, Pramono memastikan atlet muda berprestasi yang membawa nama baik Jakarta juga akan mendapat dukungan pendidikan melalui program KJP Plus.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno juga menegaskan bahwa penyediaan air bersih dan pengembangan transportasi massal seperti MRT tetap menjadi prioritas utama Pemprov Jakarta, meskipun terjadi penyesuaian anggaran.

”Air bersih dan transportasi massal tetap prioritas. Sementara proyek lain yang tidak mendesak, kami tunda dulu agar fokus pada yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Rano, Sabtu (4/10/2025).

Ia menambahkan, Pemprov juga telah menargetkan PAM Jaya untuk menuntaskan pembangunan jaringan perpipaan air bersih secara menyeluruh pada 2029.

Sementara itu, Sekretaris Komisi E DPRD Jakarta, Justin Adrian Untayana, menilai kondisi ini seharusnya menjadi momentum bagi Pemprov Jakarta untuk memangkas pengeluaran yang dinilai tidak efisien atau bahkan berpotensi menjadi pemborosan anggaran. Ia menekankan pentingnya memastikan setiap rencana pengadaan sejalan dengan kebutuhan publik.

”Yang pasti, kepentingan strategis, seperti subsidi transportasi umum, sekolah gratis, peningkatan mutu pendidikan, dan program kesejahteraan warga, harus menjadi prioritas utama,” ujar Justin.

Justin juga menyoroti adanya sejumlah usulan pembelian barang dengan harga jauh di atas pasaran yang sempat muncul dalam pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) 2025 di Komisi E. Di antaranya, rencana pembelian 11 unit LCD proyektor seharga Rp 158 juta hingga Rp 214 juta per unit, serta tiga server senilai Rp 1,7 miliar per unit.

”Pemborosan belanja seperti ini perlu dihentikan, sekalipun dinas berdalih sudah sesuai dengan e-katalog,” ucapnya.