Pemangkasan Dana Bagi Hasil Jangan Korbankan Kualitas Transportasi Publik Jakarta

JAKARTA, KOMPAS — Pemangkasan dana bagi hasil dari pemerintah pusat diharapkan tidak berdampak pada kualitas layanan transportasi publik di Jakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta diminta tetap memberikan pelayanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.

Sebelumnya, pemerintah pusat berencana memangkas alokasi dana bagi hasil (DBH) untuk Jakarta dalam Rancangan APBN 2026, dari target semula Rp 26 triliun menjadi hanya Rp 11 triliun. Akibatnya, postur APBD Jakarta tahun depan harus direvisi. Dari rencana awal Rp 95,35 triliun menjadi Rp 79,06 triliun.

Pemangkasan DBH memaksa Pemprov Jakarta meninjau ulang skema pembiayaan, termasuk subsidi transportasi umum serta penyesuaian tarif. Hal ini juga dibahas dalam rapat kerja Komisi B DPRD Jakarta bersama pihak eksekutif pada Selasa (7/10/2025). Mereka menyoroti efektivitas skema public service obligation (PSO) atau subsidi layanan publik di sektor transportasi.

Anggota Komisi B DPRD Jakarta, Ade Suherman, mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak mengganggu kualitas pelayanan transportasi publik. Menurut dia, transportasi umum, seperti Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta, merupakan kebutuhan vital bagi warga Jakarta yang harus tetap dijaga kenyamanannya.

”Pelayanan publik harus tetap maksimal. Warga Jakarta bergantung pada transportasi umum, maka efisiensi anggaran jangan sampai menurunkan kenyamanan mereka,” ujar Ade, Rabu (8/10/2025).

Meski menghadapi pemangkasan DBH dari pemerintah pusat, Ade berharap kualitas layanan transportasi publik tetap terjaga. Ia menilai PT Transjakarta dapat menjadi contoh bahwa efisiensi anggaran bisa dilakukan tanpa menurunkan standar pelayanan maupun kenyamanan penumpang.

Pada 2023, Transjakarta sempat mengalami pemangkasan subsidi Rp 336 miliar dari usulan awal Rp 3,9 triliun. Namun, Transjakarta tetap mampu menjaga stabilitas operasional dan mempertahankan standar pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Ade, efisiensi tersebut bahkan menghasilkan kinerja yang lebih optimal di tahun berikutnya. Pada 2024, Transjakarta berhasil menekan rasio subsidi per pelanggan menjadi hanya Rp 9.831 per penumpang. Sebelumnya, subsidi tiket pada tahun 2022 mencapai Rp 16.800 dan pada 2023 mencapai Rp 11.400 per pelanggan.

Tak hanya itu, peningkatan kapasitas layanan juga terus dilakukan. Jumlah armada bertambah menjadi 4.388 unit, sementara rute layanan meluas hingga 235 koridor yang menjangkau seluruh wilayah Jakarta. Hal itu termasuk area permukiman padat dan titik-titik integrasi transportasi, seperti MRT, LRT, dan KRL.

Kinerja keuangan pun menunjukkan hasil positif. Pendapatan non-tiket (non-farebox) yang mencakup kerja sama komersial, iklan, dan sewa ruang juga meningkat signifikan hingga mencapai Rp 218,4 miliar, atau naik 3,5 kali lipat dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Adapun berdasarkan laporan Badan Pembinaan BUMD Jakarta (BPBUMD), total aset Transjakarta pada 2024 mencapai Rp 7,66 triliun, dengan liabilitas Rp 2,80 triliun dan ekuitas Rp 4,86 triliun. Sementara total pendapatan usaha di periode yang sama tercatat sebesar Rp 4,47 triliun.

Ade menilai capaian tersebut menunjukkan efisiensi dapat dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat. ”Capaian Transjakarta membuktikan efisiensi tidak selalu berarti pengurangan layanan. Justru bisa mendorong inovasi dan peningkatan produktivitas tanpa mengorbankan kenyamanan masyarakat,” katanya.

Ade juga mengajak masyarakat agar semakin aktif menggunakan transportasi publik sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan subsidi pemerintah dan upaya efisiensi fiskal yang tengah dijalankan.

”Dengan kondisi fiskal yang menantang, Pemprov Jakarta harus mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas layanan publik. Jakarta harus tetap menjadi kota dengan sistem transportasi terbaik di Indonesia,” ujarnya.

Terkait wacana kenaikan tarif transportasi publik, anggota Komisi B DPRD Jakarta lainnya, Andri Santosa, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji hati-hati dan tidak dilakukan tergesa-gesa. Terlebih, tekanan sosial dan ekonomi masyarakat saat ini masih cukup tinggi.

”Memang salah satu tujuannya untuk mengurangi beban subsidi, tapi keputusan harus diambil secara cermat agar tidak membebani masyarakat,” ujar Andri.

Meski demikian, penurunan DBH dari pemerintah pusat tidak bisa dimungkiri akan berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai layanan publik, termasuk sektor transportasi massal.

Di sisi lain, beban subsidi untuk transportasi umum, khususnya Transjakarta, juga terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan ekspansi rute dan penambahan armada.

”Agar pelayanan tetap optimal, perluasan rute berjalan sesuai target, dan program zero carbon pada 2030 tercapai, pemerintah harus mengelola anggaran dengan lebih bijak,” ucapnya.

Andri menekankan bahwa ketergantungan penuh pada skema subsidi layanan publik tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang. Pemerintah daerah perlu mencari model pembiayaan yang lebih berkelanjutan.

Ia mencontohkan, dengan memperkuat kemitraan bersama sektor swasta, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengoptimalkan pendapatan non-tiket seperti iklan, kerja sama komersial, dan penyewaan aset.

Kemudian, wacana kenaikan tarif juga tidak boleh berorientasi pada keuntungan, tetapi harus menjadi langkah strategis untuk memastikan layanan transportasi lebih andal, efisien, dan berkualitas.

”Kenaikan tarif jangan sampai menurunkan standar pelayanan atau membuat masyarakat enggan menggunakan transportasi umum. Prinsipnya, tarif harus tetap terjangkau dan lebih murah dibandingkan kendaraan pribadi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan, rapat bersama pihak eksekutif pada Selasa fokus pada evaluasi efektivitas PSO dengan alokasi sekitar Rp 6 triliun. Hal itu untuk tiga operator utama, yakni Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

Nova menyoroti pemangkasan DBH dari pemerintah pusat berpotensi menekan kemampuan APBD dalam menanggung beban subsidi PSO. Karena itu, evaluasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan setiap rupiah dana subsidi digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada peningkatan mutu layanan transportasi publik.

”Yang paling penting adalah kenyamanan penumpang. Kualitas layanan harus menjadi prioritas utama dari penggunaan dana subsidi,” ujarnya.

Selain mengevaluasi efektivitas subsidi PSO, pihaknya juga tengah menjajaki peluang agar sebagian pembiayaan subsidi transportasi umum dapat turut didukung oleh pemerintah pusat.

Terlebih, Pemprov Jakarta saat ini telah menetapkan 15 golongan masyarakat penerima manfaat PSO yang dapat mengakses transportasi umum secara gratis. Mereka adalah pelajar, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok berpenghasilan rendah.

Ke depan, DPRD akan melakukan kajian komprehensif terhadap efektivitas pemetaan penerima manfaat serta potensi penyesuaian tarif.

”Kita lihat dulu hasil kajiannya. Contohnya, tarif Transjakarta sejak 2005 masih Rp 3.500 dan belum pernah naik sampai sekarang. Padahal, subsidi Transjakarta paling besar, sekitar Rp 4,2 triliun per tahun, dengan rata-rata 1,3 juta penumpang setiap harinya,” kata Nova.

Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga menyebut jika pemangkasan DBH memaksa pemerintah daerah meninjau ulang berbagai skema pembiayaan, termasuk subsidi transportasi massal.

”Subsidi transportasi kita besar sekali. Sekarang ke mana-mana bayarnya Rp 3.500. Tapi, ini belum tentu dinaikkan ya. Akan dikaji kembali,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).

Untuk layanan Transjakarta, Pemerintah Provinsi Jakarta menanggung subsidi hampir Rp 10.000 per penumpang pada 2024. Artinya, dari tarif Rp 3.500 yang dibayar masyarakat, sebagian besar biaya operasional ditanggung oleh pemerintah agar transportasi publik tetap terjangkau.

Meski begitu, Pramono menegaskan belum ada keputusan terkait kenaikan tarif transportasi publik, khususnya Transjakarta. Pihaknya masih dalam tahap evaluasi untuk menyesuaikan kondisi fiskal daerah tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.

Pramono juga memastikan program prioritas masyarakat tidak akan terdampak efisiensi anggaran, termasuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi 707.513 siswa dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi 16.979 mahasiswa.

Adapun saat ini, langkah efisiensi dilakukan dengan memangkas anggaran perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta belanja-belanja nonprioritas lainnya. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga stabilitas fiskal daerah tanpa menghambat pelaksanaan proyek-proyek strategis yang telah direncanakan.

Untuk memastikan pembangunan tetap berjalan, Pramono mendorong penggunaan skema keuangan kreatif, seperti kemitraan strategis (public-private partnership) dan penyertaan modal swasta dalam proyek infrastruktur.

”Beberapa proyek besar, seperti hub Dukuh Atas, tetap akan dilanjutkan, tapi pembiayaannya tidak lagi menggunakan dana APBD. Kita akan lakukan melalui kerja sama kemitraan,” ujarnya.

Pramono menegaskan, tantangan fiskal ini tidak hanya dialami Jakarta, tetapi juga beberapa daerah lain di Indonesia. Namun, ia optimistis dengan pengawasan ketat, efisiensi terukur, dan inovasi pembiayaan, Jakarta tetap mampu mempertahankan momentum pembangunan dan menjaga kualitas layanan publik.

Menanggapi potensi kenaikan tarif transportasi umum, warga Jakarta Selatan, Nanda (28), berharap kebijakan tersebut tidak sampai membebani pengguna setia angkutan umum jika nantinya diterapkan.

”Kalau memang ada penyesuaian tarif, asal jangan terlalu tinggi dan tetap sebanding dengan pelayanan, saya rasa warga bisa mengerti. Namun, jangan sampai kualitas layanan jadi turun,” ujar Nanda.

Ia menilai, bila kenaikan tarif memang tidak terhindarkan, besarnya sebaiknya tidak lebih dari Rp 1.000 per perjalanan agar tetap terjangkau bagi pekerja harian, pelajar, dan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak menerima subsidi transportasi umum gratis.

Menurut Nanda, transportasi publik kini sudah menjadi tulang punggung mobilitas warga Jakarta. Karena itu, efisiensi anggaran harus dilakukan secara hati-hati agar tidak berdampak pada kenyamanan dan keterjangkauan layanan.

”Sekarang banyak orang pilih transportasi umum karena lebih cepat dan murah. Kalau tarifnya naik tapi pelayanannya enggak seimbang, nanti orang bisa balik lagi ke kendaraan pribadi. Itu justru bikin macet makin parah,” katanya.

Nanda juga berharap pemerintah lebih transparan dalam menjelaskan alasan dan perhitungan di balik kebijakan subsidi.

Di sisi lain, anggota Badan Anggaran DPRD Jakarta, Justin Adrian Untayana, mendorong pembentukan tim khusus penyisiran anggaran untuk mengoptimalkan penggunaan dana setelah pemangkasan DBH.

”Kita memahami bahwa pos belanja Jakarta jumlahnya mencapai sekitar 251.000 item per tahun. Artinya, ada 251.000 komponen yang perlu dicek satu per satu. Tentu akan ada banyak pengeluaran yang harus disesuaikan,” ujar Justin.

Menurut Justin, penyusunan ulang anggaran di tengah kondisi fiskal yang ketat bukan pekerjaan mudah bagi Gubernur Jakarta Pramono Anung dan jajaran pemprov. Karena itu, pembentukan tim lintas satuan kerja diperlukan agar proses evaluasi belanja berjalan cepat, tepat, dan terarah.

Selain penyisiran internal, Justin juga menekankan pentingnya transparansi publik dalam proses penganggaran. Ia mengusulkan agar Pemprov Jakarta membuka rencana belanjanya secara penuh melalui laman resmi apbd.jakarta.go.id agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran daerah.

”Kami ingin Pemprov Jakarta membuka penuh rencana belanjanya di situs resmi yang bisa diakses siapa pun. Ini penting untuk memastikan proses anggaran berjalan transparan dan akuntabel,” katanya.

Justin turut menyoroti sejumlah temuan yang dianggap mencerminkan potensi pemborosan anggaran. Salah satunya adalah rencana pembelian tiga unit server oleh Dinas Perpustakaan Jakarta yang dibanderol Rp 1,7 miliar per unit. Berdasarkan penelusurannya, harga server dengan spesifikasi serupa di pasaran hanya berkisar Rp 300 juta.