Anggaran Tak Jadi Dipangkas, Pembangunan IKN Berlanjut

JAKARTA, KOMPAS — Kendati sempat beredar rencana pemangkasan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara sekitar 75 persen, Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan di IKN berlanjut. Otorita IKN pun segera menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kepastian tak adanya pemangkasan anggaran OIKN diperoleh dalam rapat tertutup yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/2/2025) sore. Hadir dalam rapat ini, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Infrasruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, serta staf khusus OIKN di bidang perencanaan pembangunan Imam Santoso Ernawi.

”Jadi, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 itu dibuat sebelum ratas (rapat terbatas) IKN yang Minggu 21 Januari. Jadi nanti kami akan mengirim, kami sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan, sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden Rp 6,3 (triliun) plus Rp 8,1 (triliun),” tutur Basuki seusai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan.

Oleh karena itu, Basuki pun memastikan semua pembangunan gedung kantor Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, maupun Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial segera dimulai tahun 2025. Tak hanya gedung kantor, semua sarana prasarana penunjang lembaga legislatif dan lembaga yudikatif seperti hunian maupun jalan aksesnya pun segera dibangun.

Sebelumnya, sebagai imbas efisiensi, anggaran OIKN dipangkas Rp 4,8 triliun dari awalnya Rp 6,3 triliun. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Sarana Prasarana OIKN Danis Sumadilaga, Minggu (2/2/2025), membenarkan hal tersebut. Saat itu Danis mengatakan OIKN masih mengevaluasi mana proyek yang akan ditunda.

Namun, dengan kepastian komitmen pembangunan IKN dari Presiden Prabowo, Basuki menegaskan keberlanjutan pembangunan di IKN tak akan terhambat. Tak ada proyek yang ditunda.

Dengan demikian, alokasi anggaran OIKN tahun 2025 adalah Rp 6,3 triliun dengan penambahan anggaran yang disepakati pada ratas 21 Januari sebesar Rp 8,1 triliun. Dengan demikian, OIKN memiliki anggaran Rp 14,4 triliun dan ini menjadi bagian dari alokasi anggaran pembangunan tahap kedua IKN atau periode 2025-2029 senilai Rp 48,8 triliun.

Sepanjang periode kedua pembangunan IKN akan dibangun sarana prasarana untuk lembaga yudikatif, lembaga legislatif, serta akses menuju wilayah pengembangan (WP) 2 IKN.

Desain pembangunan gedung legislatif pun dibahas dalam rapat, Senin ini. Presiden Prabowo, kata Basuki, sudah menyetujuinya. ”Sekarang sedang mau difinalkan dan kami akan asistensi lagi pada beliau melalui Pak Menko (Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan),” tuturnya.

Adapun sepanjang pembangunan IKN tahap pertama pada 2022-2024, dialokasikan Rp 89 triliun. Biaya ini digunakan untuk pembangunan jalan tol, 47 tower hunian aparatur sipil negara, penyediaan air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, hingga perkantoran.

Presiden Prabowo, seperti pernah diungkapkan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, akan berkantor di IKN mulai 2028, saat IKN sudah bisa berfungsi sebagai ibu kota politik. Untuk itu, kantor eksekutif, kantor legislatif, dan kantor yudikatif harus sudah tersedia di IKN.

Di jajaran Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menurut Agus Harimurti, pemangkasan anggaran terjadi. Oleh karena itu, penyesuaian dan penentuan prioritas pun dilakukan.

”Bukan berarti kemudian infrastruktur dinomorduakan, justru kami harus melakukan prioritas ulang, paling tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian,” kata Agus Harimurti.

Dodi Hanggodo menambahkan, Kementerian PU akan mendukung swasembada pangan. Oleh karena itu, pembangunan saluran irigasi dan jalan daerah akan tetap diajukan. ”Jadi secara bertahap, insya Allah enggak ada perubahan atas program-program kita ke depan di 2025,” ujar Dodi.