Dari Peluncuran Tiga Buku Pilpres 2024, Sebuah Saksi Keadilan yang Dikalahkan Kekuasaan

JAKARTA, KOMPAS – Pemilihan Presiden 2024 telah seusai dan publik diharapkan dapat kembali menatap masa depan. Jika ada catatan kritis dalam kontestasi lima tahunan itu, biarlah menjadi pelajaran berharga bagi perbaikan demokrasi Tanah Air.

Pakar hukum, Todung Mulya Lubis, dalam Peluncuran dan Diskusi Buku: Pilpres 2024, Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis, di Jakarta, Kamis (12/12/2024), mengatakan, presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, telah dilantik dan menjalankan fungsi pemerintahan. Karena itu, tidak ada yang perlu diratapi lagi. Ia meminta seluruh anak bangsa untuk move on dan menatap masa depan karena tantangan global semakin kompleks.

”Pilpres telah selesai. Sebagai bangsa, kita harus move on. Kita enggak boleh tenggelam dalam melankoli ketatanegaraan, meratapi apa yang terjadi terutama karena pelanggaran konstitusional dan hukum yang tidak terbantahkan. And the end of the day, the nation has to move on,” ujar Todung.

Sebagai bangsa, kita harus move on. Kita enggak boleh tenggelam dalam melankoli ketatanegaraan, meratapi apa yang terjadi terutama karena pelanggaran konstitusional dan hukum yang tak terbantahkan. ’And the end of the day, the nation has to move on’.

Todung merupakan ketua tim hukum pasangan calon presiden-calon wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, pada Pilpres 2024. Meski menyadari bangsa ini harus tetap bergerak maju menatap masa depan, ia bersama anggota tim hukum Ganjar-Mahfud yang lain, tidak ingin melewatkan perjalanan Pilpres 2024 yang dinilainya penuh dengan pelanggaran konstitusi sebagaimana putusan sengketa Pilpres 2024.

Semua itu dituangkan ke dalam tiga buku. Tiga buku itu berjudul Antara Hukum dan Politik: Membedah Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024; Keadilan Elektoral di Mahkamah Konstitusi: Refleksi Putusan MK soal Hasil Pilpres 2024; dan Suara Publik Bergaung di MK: Kepedulian dan Perhatian Masyarakat pada MK. Seluruhnya diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas.

Dalam diskusi buku itu, hadir Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri. Sejumlah elite PDI-P turut mendampingi, di antaranya Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dan para ketua DPP PDI-P, Ganjar Pranowo, Djarot Saiful Hidayat, Deddy Sitorus, dan Ronny Talapessy.

Hadir pula beberapa tokoh lain, seperti Mahfud MD; hakim MK periode 2003-2008, Maruarar Siahaan; pakar hukum tata negara Bivitri Susanti; serta Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Satya Arinanto.

Todung melanjutkan, dari putusan sengketa Pilpres 2024, publik sebenarnya bisa melihat bahwa Pilpres 2024 diwarnai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Namun sayangnya, bukti-bukti pelanggaran TSM itu justru terkesan dihindari oleh para hakim MK.

”Dengan sedih, saya harus mengatakan MK telah abai sebagai penjaga dan pengawal konstitusi. Saya tidak mengatakan, kita enggak menghormati MK, tetapi sebagai hak kita sebagai warga negara untuk mengatakan hal ini,” ucap Todung.

”Dengan sedih, saya harus mengatakan MK telah abai sebagai penjaga dan pengawal konstitusi. Saya tidak mengatakan, kita enggak menghormati MK, tetapi sebagai hak kita sebagai warga negara untuk mengatakan hal ini.

Ia menyayangkan, hukum sering kali dipakai sebagai instrumen kekuasaan. Hukum menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ia melihat bahwa Indonesia semakin dijauhkan dari cita-cita kemerdekaan yang diidam-idamkan oleh para pendiri bangsa ini.

”Apa yang menjadi taruhan kita sebagai bangsa? Yang menjadi taruhan kita adalah konsitusi, supremasi hukum, keadilan sosial, dan demokrasi. Semua itu harus dipertahankan dan diperjuangkan. Di luar sana terlalu banyak syahwat kekuasaan yang akan mengebiri demokrasi,” tuturnya.

Megawati Soekarnoputri menyambut baik atas peluncuran ketiga buku itu. Menurut dia, buku-buku ini menjadi saksi keadilan yang dikalahkan oleh kekuasaan. Buku ini juga menjadi bukti bekerjanya elektoral dan demokrasi prosedural.

Ia pun menyinggung soal dirinya yang juga menyerahkan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke MK ketika proses sengketa Pilpres 2024 berlangsung. ”Saya bilang seorang warga negara memberikan pernyataan yang hilang dari manusia Indonesia sekarang ini adalah etika, moral, dan hati sanubari yang sudah tumpul hanya ingin kuasa, ingin punya duit,” ujarnya.

Megawati lalu bercerita pengalamannya saat menjabat Presiden ke-5 RI. Kala itu, ia menjalankan pemilu langsung. Pihak luar pun mengapresiasi pemilu tersebut sebagai pemilu yang demokratis.  ”Karena saya jalankan sesuai kekuasaan sebagai Presiden RI,” kata Megawati.

Melalui pemilu elektoral, suara rakyat menjadi objek kekuasaan. Atas nama elektoral, seluruh penggunaan instrumen dan sumber daya negara dilegalkan.

Namun, ia menyayangkan pemilu kali ini justru terkesan pura-pura demokratis, padahal tidak.  ”Melalui pemilu elektoral, suara rakyat menjadi objek kekuasaan. Atas nama elektoral, seluruh penggunaan instrumen dan sumber daya negara dilegalkan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga menyoroti fenomena para hakim yang mengetok perkara tanpa mempertimbangkan keadilan. Bahkan, ia menyebutnya sebagai ”palu godam” para hakim.

Ia mengingatkan bahwa para hakim telah disumpah agar bisa menegakkan keadilan. Keadilan, lanjutnya, harus menjadi mantra suci yang bersemayam dalam sanubari para hakim sehingga lahirlah ”palu emas”. ”Keadilan dan palu emas ini tidak boleh ditransaksikan dengan cara apa pun, sebab di dalamnya tecermin keadilan Tuhan melalui para hakim,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bivitri Susanti menekankan betapa pentingnya ketiga buku ini sebagai sumber literatur yang menggali berbagai dimensi hukum, politik, dan sosial dalam konteks Pilpres 2024. Menurut dia, buku-buku ini memberikan perspektif yang kaya dan kritis dalam memahami dinamika hukum dan demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia, serta mendorong terjadinya reformasi dalam penyelenggaraan pemilu.

Selain itu, Bivitri juga menekankan bahwa ketiga buku ini merupakan awal yang baik bagi masyarakat untuk bertanya, ke arah mana negara ini hendak dibawa. ”Jangan sampai kita seperti dalam mitos Sisifus. Kita menggelindingkan batu, kita ambil lagi, menggelindingkan batu lagi, seakan-akan enggak ada ujungnya. Jadi, pertanyaan di mana dan mau dibawa ke mana sebenarnya Republik ini menjadi penting,” katanya.

Satya Arinanto menyimpulkan bahwa ketiga buku yang baru saja diluncurkan semakin membuka mata publik melihat lebih dalam substansi putusan MK dalam sengketa Pilpres 2024. Menurut dia, putusan MK itu kurang mempertimbangkan kepedulian dan perhatian masyarakat terhadap MK, serta menunjukkan putusan lebih condong pada aspek politik daripada hukum. Alhasil, putusan MK tersebut tidak dapat mewujudkan keadilan elektoral untuk warga negara Indonesia.

Saya yakin, di masa depan kalau putusan MK selalu dikaji seperti ini, dan dibukukan, disebarluaskan, lama-lama mungkin bisa lebih tercipta putusan-putusan baik. Karena pasti para hakim tidak mau, ketika dia meninggal, masih dicerca putusan-putusannya dalam perkuliahan.

Ia berharap, buku-buku ini bisa dijadikan bahan ajar dan bacaan di kampus-kampus. Dengan begitu, ke depan para hakim akan takut membuat putusan yang tidak baik karena akan menjadi bahan kuliah yang buruk.

”Saya yakin, di masa depan kalau putusan MK selalu dikaji seperti ini, dan dibukukan, disebarluaskan, lama-lama mungkin bisa lebih tercipta putusan-putusan yang baik. Karena pasti para hakim tidak mau, ketika dia sudah meninggal, masih dicerca putusan-putusannya dalam perkuliahan oleh para pelajar. Tetapi, kalau sekarang sudah bikin begitu, biarkan saja. Dia akan dicerca terus sampai dunia ini berakhir karena putusan, kan, tertulis,” kata Satya.

Pimpinan Penerbit Buku Kompas, Tri Agung Kristanto, menambahkan, ketiga buku ini merupakan bagian dari catatan sejarah yang bisa dikatakan dinamis. Senada dengan Satya, ia pun berharap, dengan kehadiran buku-buku ini, publik semakin terbantu untuk memahami dinamika Pilpres 2024.

Lebih dari itu, buku-buku ini diharapkan pula dapat mendukung perkembangan literasi sehingga ke depan setiap warga negara memiliki kesadaran untuk turut merawat dan menjaga demokrasi. ”Ini adalah bagian dari mencatat sejarah, mencatat demokrasi, mencatat hukum di negara kita, dan ini juga bagian dari pendidikan untuk mewujudkan demokrasi Indonesia yang lebih baik,” tuturnya.