Pembicaraan AS-Iran Terhambat karena Ancaman Trump dan Serangan Israel

OBBUERGEN, SENIN — Ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan serangan tanpa henti Israel ke Lebanon menghambat perundingan Teheran-Washington. Perundingan AS-Iran pun kembali memakai pola tidak langsung.

"Diskusi tersebut berlangsung dalam suasana yang positif dan konstruktif serta menghasilkan kemajuan yang menggembirakan, termasuk kesepakatan tentang peta jalan menuju kesepakatan akhir dalam waktu 60 hari, pembentukan komite tingkat tinggi untuk memberikan pengawasan politik, dan dimulainya pembicaraan teknis lebih lanjut," demikian pernyataan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada Senin, (22/6/2026).

Bersama PM Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Sharif menjadi penengah perundingan AS-Iran. Perundingan digelar di Sangraloka Burgenstock, Swiss sejak Minggu pagi. Mulai Senin, perundingan dilakukan tim teknis.

Awalnya, perundingan direncanakan menggunakan format kuadrilateral. Format itu berupa perundingan langsung AS-Iran dengan kehadiran Qatar dan Pakistan sebagai penengah.

Dalam perundingan, delegasi AS dipimpin Wakil Presiden JD Vance. Ia didampingi Steve Witkoff dan Jared Kushner. Adapun delegasi Iran dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi.

Putaran pertama berlangsung sekitar 80 menit. Menurut media pemerintah Iran, pembicaraan itu belum membahas program nuklir. Fokusnya adalah implementasi nota kesepahaman AS-Iran dan situasi Lebanon.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan, pembicaraan di Swiss bukan langsung untuk merundingkan kesepakatan final. Pertemuan itu digelar untuk menindaklanjuti pelaksanaan nota kesepahaman penghentian perang yang diteken Rabu (17/6/2026).

Menurut Baghaei, berdasarkan nota kesepahaman, perundingan final baru dapat dimulai setelah lima ketentuan awal dijalankan. Ketentuan itu mencakup penghentian perang di semua front, termasuk Lebanon; pencabutan blokade laut AS terhadap Iran; pembukaan pelayaran aman di Selat Hormuz; pengecualian sanksi bagi ekspor minyak Iran; serta pelepasan aset Iran yang dibekukan.

”Tanpa pelaksanaan ketentuan-ketentuan ini, terutama paragraf pertama, yaitu penghentian perang di semua front, termasuk Lebanon, masuk ke tahap perundingan untuk kesepakatan final tidak mungkin,” kata Baghaei di media sosial X.

Di tengah pembicaraan genting itu, Trump mengancam Iran. ”Iran harus segera menghentikan PROKSI mereka yang dibayar mahal di Lebanon agar tidak membuat masalah. Jika tidak, kami akan menyerang Iran dengan sangat keras lagi, seperti yang kami lakukan pekan lalu, hanya lebih keras!!!” tulis Trump di media sosial.

Media pemerintah Iran menyebut pembicaraan memasuki fase sulit setelah terbitnya pesan menghina dari Presiden AS. Delegasi Iran lalu bertemu mediator Qatar dan meninggalkan lokasi perundingan.

Kantor berita Iran, Tasnim, melaporkan, delegasi Iran menolak kembali ke pembicaraan kuadrilateral setelah ancaman Trump. Seorang pejabat yang mengetahui pembicaraan mengatakan, delegasi Iran tetap terlibat dalam proses tersebut. Namun, pesan dipertukarkan melalui mediator Qatar dan Pakistan.

Ghalibaf membalas ancaman Trump. ”Apakah mereka tidak berpikir bahwa jika ancaman mereka punya pengaruh, mereka tidak akan sampai pada titik putus asa hari ini? Kami tidak memperhitungkan ancaman Amerika,” katanya melalui X.

”Mereka sebaiknya berhati-hati dengan pernyataan mereka. Angkatan bersenjata kami siap merespons dengan cara lain. Apa pun yang mereka katakan, kamilah yang akan bertindak,” ujar Ghalibaf.

Sebelumnya, Vance menyebut pertemuan itu bersejarah. ”Pertanyaan di hadapan kita sekarang adalah seberapa banyak lagi yang dapat kita capai bersama? Bisakah kita membuka lembaran baru? Bisakah kita mengubah hubungan di Timur Tengah secara permanen?” katanya.

”Atau kita kembali melakukan hal-hal dengan cara lama, yang bukan pilihan kami, tetapi tentu saja sangat mungkin terjadi,” tambah Vance.

Nota kesepahaman AS-Iran membuka masa 60 hari untuk membahas rincian teknis untuk perdamaian permanen. Hal ini mencakup sanksi ke Iran, program nuklir Iran, Selat Hormuz, dan aset Iran yang dibekukan.

Namun, Iran hanya mau melanjutkan perundingan setelah pertempuran di semua front dihentikan, termasuk Lebanon. Akan tetapi, Israel dan Hizbullah bukan penanda tangan kesepakatan tersebut.

Serangan Israel ke Lebanon terus berlangsung. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan jumlah korban tewas akibat pertempuran di Lebanon telah melampaui 4.100 orang.

Menanggapi serangan Israel, Teheran pada Sabtu (20/6/2026) menyatakan kembali menutup Selat Hormuz. Iran sempat membuka kembali jalur penting minyak dan gas itu setelah nota kesepahaman AS-Iran diteken. Lalu lintas kapal mulai pulih.

Namun, AS membantah klaim penutupan itu. Washington menyatakan lalu lintas kapal di Selat Hormuz masih berlangsung pada Minggu (21/6/2026). Dalam perundingan Swiss, Vance juga menuntut Iran berkomitmen menjaga Selat Hormuz tetap terbuka.

Dari luar perundingan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pasukan Israel akan tetap di Lebanon. Ia juga menyatakan tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, ikut memperkeruh pertemuan di Swiss. ”Israel tidak berniat menarik diri dari Beaufort, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari zona keamanan di Lebanon dan penting bagi pertahanan permukiman Galilea serta pasukan IDF,” kata Katz melalui X.

Ia merujuk pada kastil tua di Lebanon. Kastil warisan ksatria Kristen abad pertengahan itu dirampas Israel pada Mei lalu.

Pemimpin Hizbullah Naim Qassem mengisyaratkan kelompoknya akan melawan keberadaan pasukan Israel di Lebanon. Ia mengatakan Israel ”tidak akan tetap berada di Lebanon” dan Hizbullah akan merespons setiap pelanggaran Israel.

Hizbullah menyatakan tetap berkomitmen pada gencatan senjata selama Israel mematuhinya. Namun, kelompok itu menolak klaim Israel bahwa pasukannya bebas bertindak di Lebanon.

Kondisi menjadi semakin rumit karena Trump berupaya menyeret Suriah masuk ke Lebanon untuk menghadapi Hizbullah. Di sela-sela KTT G7 di Evian-les-Bains, Perancis, Rabu (17/6/2026), Trump mengatakan telah berbicara dengan Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa soal Hizbullah.

”Saya menyarankan kepada Israel agar membiarkan Suriah menangani Hizbullah karena, jujur saja, saya pikir mereka akan melakukannya lebih baik,” kata Trump.

Dalam pernyataan itu, Trump mengkritik Israel karena dinilai terlalu banyak membunuh warga sipil dan belum mampu menuntaskan perang melawan Hizbullah. ”Tidak perlu merobohkan satu gedung apartemen setiap kali mencari seseorang. Sebab, ada banyak orang di gedung-gedung apartemen itu, dan mereka tidak semuanya Hizbullah,” katanya.

Pada Minggu (21/6/2026), Trump kembali menyatakan kecewa karena Israel belum mampu mengalahkan Hizbullah. ”Saya hampir menyerahkannya kepada Suriah,” katanya dikutip dari Fox News.

Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa membantah Suriah hendak masuk secara militer ke Lebanon. Menurut dia, pernyataan Trump telah ditafsirkan terlalu jauh. ”Pernyataan itu ditafsirkan keliru, seolah-olah Suriah akan menginvasi Lebanon besok pagi,” kata Sharaa.

Sharaa mengatakan, Trump menyampaikan kekhawatiran atas situasi di Lebanon dan membicarakan peran Suriah dalam mencari penyelesaian yang aman. Namun, Damaskus tidak menawarkan jalan militer. ”Kami mencari saluran ekonomi antara Lebanon dan Suriah, bukan saluran militer,” kata Sharaa dalam wawancara dengan Al Mashhad.

Menurut Sharaa, penyelesaian harus mencakup jalur ekonomi, politik, dan sosial, pemulihan hubungan Suriah-Lebanon, serta langkah keamanan yang menjawab kekhawatiran Suriah, Lebanon, dan Israel.

Pada Maret 2026, AS dilaporkan pernah mendorong Suriah mempertimbangkan pengiriman pasukan ke Lebanon timur untuk membantu melucuti Hizbullah. Damaskus enggan karena khawatir terseret perang Timur Tengah dan memperuncing ketegangan sektarian di Suriah serta Lebanon.

Keterlibatan militer Suriah di Lebanon sangat sensitif. Suriah pernah mendominasi Lebanon selama puluhan tahun setelah intervensi militernya dalam perang saudara Lebanon 1975-1990. Pasukan Suriah baru keluar dari Lebanon pada 2005.

Sementara Menlu Turki Hakan Fidan memperingatkan pembicaraan AS-Iran dapat berulang kali buntu. Sebab, perincian teknis sanksi dan verifikasi nuklir belum selesai. ”Kedua, tentu saja, selalu ada Israel yang menunggu di sudut, siap menyabot proses itu begitu menemukan kesempatan,” kata Fidan, dikutip dari kantor berita Turki, Anadolu.

Fidan mengatakan, kemauan politik telah ditunjukkan oleh AS dan Iran pada isu-isu besar. Namun, menurut dia, rincian teknis masih dapat menghambat proses. ”Kemauan politik telah ditunjukkan oleh kedua pihak pada isu-isu besar,” kata Fidan.

Sementara Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menyalahkan Trump atas penutupan Selat Hormuz. ”Pada akhirnya, sumbat di leher botol Selat Hormuz didorong masuk oleh Donald Trump, bukan oleh kami. Akan tetapi, kami berkepentingan untuk mengeluarkannya lagi,” katanya, dikutip dari stasiun penyiaran publik Jerman, ARD, Minggu (21/6/2026).

Isu nuklir Iran pun tetap menjadi ganjalan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Teheran tidak akan melepaskan hak memperkaya uranium. ”Kami tidak akan pernah mundur dari hak untuk memperkaya uranium, dan pihak lain juga dipaksa menerimanya,” kata Pezeshkian, menurut media pemerintah Iran, Minggu (21/6/2026).

Pezeshkian juga membantah Iran ingin membuat senjata nuklir. ”Kami juga dapat menyatakan secara tertulis bahwa kami tidak berniat membuat bom,” ujarnya. (Reuters/AFP/AP)