DAMPAK PERANG

Pembukaan Selat Hormuz Kurangi Tekanan di Indonesia

Meski AS-Iran mencapai kesepakatan damai, situasi di Selat Hormuz diproyeksikan tidak segera pulih.

16 Jun 2026 16:30 WIB · Internasional

AFP

Oleh Elsa Emiria Leba, Kris Mada

JAKARTA, KOMPAS — Setelah kesepakatan damai Amerika Serikat-Iran tercapai, Indonesia berharap agar lalu lintas Selat Hormuz segera kembali normal. Penutupan Selat Hormuz yang berkepanjangan akan terus berdampak buruk bagi perekonomian global, termasuk di Indonesia.

Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta mengatakan, poin utama dari kesepakatan damai AS-Iran nanti adalah terkait pembukaan Selat Hormuz. Washington dan Teheran akan menandatangani kesepakatan secara langsung pada Jumat (19/6/2026) di Swiss.

”Kami berharap poin itu pertama yang bisa direalisasikan supaya arus lalu lintas perdagangan dan logistik kembali normal terlebih dulu. Karena kalau berlangsung lebih lama, dampak kepada Indonesia secara fiskal akan sangat berat,” kata Anis di Menara Kompas, Jakarta, Senin (15/6/2026), malam.

Anis melanjutkan, Pemerintah Indonesia mendukung semua proses perdamaian yang berlangsung di Timur Tengah. Jakarta mengapresiasi kedua pihak yang bertikai akhirnya mencapai satu kesepakatan damai yang menjadi dasar untuk memulai perundingan lebih lanjut.

”Indonesia mengapresiasi peran para mediator, khususnya Pakistan dan negara-negara lain yang terlibat, seperti Qatar, Turki, Mesir, dan Arab Saudi. Pada dasarnya, mereka bukan memediasi, tetapi mewakili masyarakat dunia yang sekarang mengalami dampak yang sangat buruk dari perang yang tidak selesai-selesai ini,” tutur Anis.

Presiden Prabowo Subianto menerima Utusan Khusus Presiden Republik Arab Mesir Osama Al-Azhari di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/10/2024). Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta mendampingi.
Pengendara mengantre untuk mengisi bahan bakar kendaraan di sebuah stasiun pengisian bahan bakar di Hyderabad, Telangana, India, Senin (25/5/2026), setelah kenaikan harga bahan bakar di tengah krisis energi global akibat perang di Timur Tengah. Perusahaan-perusahaan bahan bakar milik negara di India kembali menaikkan harga bensin dan solar untuk keempat kalinya dalam 10 hari terakhir.

Namun, Anis melanjutkan, ada satu faktor yang mengancam kesepakatan damai AS-Iran. Israel tidak berhenti melancarkan serangan ke Hizbullah, kelompok proksi Iran, di Lebanon. Padahal, Hizbullah masuk dalam syarat kesepakatan damai yang diusulkan Teheran.

Dengan kompleksitas situasi saat ini, aksi Israel justru mengganggu semua proses damai di Timur Tengah untuk kepentingan politik pribadi. Perilaku Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bukan hanya akan mengorbankan negara Israel, tetapi juga seluruh negara karena dunia bisa terseret ulang ke dalam konflik yang tidak berujung.

”Saya kira penting bagi AS sekarang untuk benar-benar mengatasi potensi gangguan Israel. Jika tidak, ada persoalan dari sisi Iran yang tidak lagi memercayai semua proses negosiasi yang ada,” ujar Anis.

Perang AS-Israel di Iran terjadi pada 28 Februari 2026. Teheran menutup Selat Hormuz selama perang sehingga memicu kenaikan harga minyak dan gas global. Setelah gencatan senjata AS-Iran berlangsung pada 8 April 2026, upaya bina damai akhirnya membuahkan hasil pada 15 Juni 2026. Kabar baik itu membantu harga minyak global melandai.

Waktu lama

AS-Iran akan menandatangani kesepakatan damai pekan ini. Akan tetapi, harga minyak, inflasi, dan aliran energi diproyeksikan tidak akan langsung pulih seperti sebelum perang. Perlu sampai beberapa bulan sampai semua pulih.

Banyak pihak meragukan lalu lintas di Selat Hormuz segera normal. Beberapa perusahaan pelayaran belum berencana melintasi jalur perairan itu sampai meyakini bahwa kesepakatan damai betul-betul ”bermakna”.

Menurut perusahaan intelijen maritim dan energi Kpler, sekitar 500 kapal komersial masih di Teluk Persia. Kapal-kapal ini tidak dapat meninggalkan selat yang sempit itu sekaligus.

”Yang harus terjadi bukanlah sekadar kesepakatan sederhana di antara negara-negara terkait, tetapi harus bersifat material dan diterjemahkan ke dalam situasi nyata di Selat Hormuz sehingga perusahaan pelayaran merasa nyaman untuk melewatinya,” kata Jotaro Tamura, Kepala Eksekutif Mitsui OSK, perusahaan pelayaran asal Jepang, kepada Financial Times.

Tamura melanjutkan, berdasarkan pengalaman beberapa bulan terakhir, ia berasumsi lalu lintas di selat akan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. ”Mungkin akan memakan waktu setidaknya beberapa minggu atau bahkan sebulan,” ucapnya.

Sebuah kapal kontainer terlihat di Selat Hormuz di lepas pantai Pulau Qeshm, Iran, Sabtu, 18 April 2026. (Foto AP/Asghar Besharati)

Tidak hanya perusahaan pelayaran, kapten kapal dan perusahaan asuransi juga mungkin menunda pelayaran akibat ranjau laut yang masih berada di selat. Kepala Energi Timur Tengah Kpler Amena Bakr memperkirakan pembersihan ranjau akan memakan waktu enam bulan. 

”Belum lagi kapal yang pergi dan kembali untuk memuat ulang bisa memakan dua hingga tiga bulan dan negara produsen minyak memulai kembali produksi ke tingkat sebelum perang membutuhkan waktu tiga bulan lagi,” ujar Bakr.

Perang telah membuat negara-negara produsen minyak di Teluk Persia mengerem produksi. Pelambatan terjadi karena negara-negara yang menampung pangkalan militer atau bisnis AS terkena serangan balasan Iran atau karena kapasitas penyimpanan sudah penuh. Butuh waktu untuk menggenjot ulang produksi.

Di samping itu, belum ada kepastian tentang rencana pemungutan tol oleh Iran di Selat Hormuz. Membayar tol di perairan internasional akan menimbulkan dilema bagi para pemilik kapal karena AS dan Uni Eropa telah menetapkan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) sebagai organisasi teroris. Pembayaran tol akan membuat pengirim barang dan bank terkena sanksi.

Kekhawatiran industri berbeda dengan klaim Presiden AS Donald Trump. Dalam sebuah unggahan di Truth Social, ia menyebutkan bahwa kapal-kapal yang bermuatan minyak mulai bergerak keluar dari selat tersebut yang sepenuhnya ”aman, terlindungi, dan bebas gangguan”.

Sejumlah kapal yang terjebak memang keluar secara pelan-pelan melalui bagian utara selat. Kapal-kapal lainnya menyelinap dengan mematikan lampu dan sistem pelacakan lokasi melalui jalur selatan sepanjang pantai Oman di bawah pengawasan militer AS.

Misi di selat

Selama upaya bina damai AS-Iran, beberapa negara sekutu AS sudah menyampaikan niat untuk membantu misi pembersihan ranjau dan pengawalan kapal komersial di Selat Hormuz. Negara-negara ini mulai memetakan rencana implementasi misi setelah kesepakatan damai tercapai.

Perancis dan Inggris telah menggarap rencana ini selama beberapa bulan terakhir. Maret lalu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan, kapal perang dapat mengawal kapal tanker dan kontainer melalui Selat Hormuz setelah konflik mereda. 

”Saya tidak melihat perlunya banyak bantuan karena selat akan terbuka. Akan tetapi, menurut saya, bukan ide buruk untuk mendatangkan satu atau dua kapal dari beberapa negara ke sini. Anda akan menjadi negara yang hebat untuk melakukannya,” tutur Trump kepada Macron dalam pertemuan G7, Senin (15/6/2026). 

Seorang pria melintas di depan spanduk besar bergambar Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei dan pendahulunya yang juga ayahnya, Ali Khamenei, di Teheran, Iran, Rabu (6/5/2026). Amerika Serikat dan Pakistan menyampaikan harapan baru bagi perundingan menuju kesepakatan damai dengan Iran setelah Presiden Donald Trump menghentikan rencana pengawalan kapal melalui Selat Hormuz.
Warga duduk dengan latar belakang galangan kapal di lepas pantai kota Fujairah, di Selat Hormuz di Uni Emirat Arab pada 25 Februari 2026.

Para sekutu AS terus berkomitmen untuk segera membuka Selat Hormuz tanpa syarat dan batasan. Komitmen terbaru disampaikan para anggota G7.

Perancis, Jerman, Inggris, Jepang, dan negara G7 lainnya mengusulkan lagi misi defensif untuk meyakinkan pelayaran komersial. Mereka juga bersedia melakukan operasi pembersihan ranjau.

Sejauh ini, kapal induk bertenaga nuklir Perancis, Charles de Gaulle, sudah di Timur Tengah. Paris juga membuka peluang pengerahan pesawat tempur dalam misi pengamatan di atas selat mulai Selasa lalu kapal fregat dalam kurun waktu 48 jam dan kapal induk dalam 2-3 hari.

Beberapa negara lain sudah mengerahkan kekuatan militer juga di wilayah tersebut, seperti Belanda, Italia, dan Inggris. Negara-negara ini dapat merespons cepat.

”Tentu saja, semua ini mengasumsikan bahwa hal itu diinginkan dan diminta. Mungkin hal itu tidak diinginkan dan mungkin tidak diperlukan. Akan tetapi, bagaimanapun, hal itu mencerminkan kesediaan kami untuk membantu,” ujar Macron. (AP/REUTERS)


Kerabat Kerja

Penulis:

Elsa Emiria Leba, Kris Mada
 | 

Editor:

Kris Mada
 | 

Penyelaras Bahasa:

Priskilia Bintang Cornelia Sitompul