Bimtek PDI-P Usai, Peserta dan Elite Bertahan di Bali, Lanjut Kongres?

NUSA DUA, KOMPAS — Setelah kegiatan bimbingan teknis bagi anggota DPR/DPRD dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P usai, para peserta bimbingan tetap bertahan di Bali.

Tindak-tanduk mereka kembali menspekulasikan bahwa Kongres ke-VI PDI-P akan segera digelar. Agenda tersebut diperkirakan hanya akan mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum serta menetapkan sikap partai sebagai mitra kerja konstruktif pemerintah.

Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang diikuti 3.218 anggota DPR/DPRD dari Fraksi PDI-P di Bali Beach Convention Center, Denpasar, telah rampung, Rabu (30/7/2025) malam. Staf sekretariat yang mengurus registrasi peserta terlihat mulai meninggalkan hotel seusai sarapan pada Kamis (31/7/2025).

Namun, sejumlah pengurus DPP PDI-P, begitu pula peserta Bimtek, tidak langsung kembali ke kota asal masing-masing, tetapi pindah penginapan ke kawasan Nusa Dua, sekitar 22 kilometer dari lokasi bimtek. Bahkan, Kompas sempat menjumpai sejumlah elite PDI-P yang tengah bersantap siang di kawasan Bali Collection, tidak jauh dari lokasi konsolidasi nasional partai tersebut.

Tak hanya itu, di sepanjang jalan kawasan Bali Collection, janur kuning dengan logo kecil PDI-P terlihat menghiasi lokasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, sebagian besar kader yang berada di Nusa Dua merupakan pemegang hak suara dalam Kongres PDI-P, yakni Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Pengurus Daerah (tingkat provinsi) serta Dewan Pengurus Cabang (kabupaten dan kota).

Meski demikian, belum ada pengumuman resmi terkait jadwal maupun lokasi pasti pelaksanaan forum tertinggi di partai tersebut.

Ketua DPP PDI-P Deddy Yevri Sitorus mengakui masih ada kader yang bertahan di Bali setelah bimtek selesai. Namun, ia enggan memastikan apakah keberadaan mereka terkait agenda kongres.

”Ya, kan, sayang cuma sehari di Bali, pasti masih ada yang bawa keluarga. Bayangkan orang dari Papua, Kaltara (Kalimantan Utara), satu hari pulang, kan, mubazir. Jadi, ya, masih banyak di sini,” ujar Deddy sambil berkelakar di kawasan Nusa Dua.

Meski demikian, ia tak menutup kemungkinan kongres digelar dalam waktu dekat, tetapi meminta semua pihak menunggu pengumuman resmi. ”Kapan pun ditetapkan, itulah waktunya. Mari, sama-sama kita menunggu,” ujarnya.

Pada Rabu, setelah memberi pengarahan dalam acara pembukaan bimtek, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani memberikan sinyal, kongres akan secepatnya digelar setelah kegiatan bimtek usai. ”Insya Allah, setelah bimtek (bimbingan teknis), kita akan ada kabarnya (jadwal kongres),” ucapnya.

Politikus senior PDI-P, Hendrawan Supratikno, menduga kongres akan digelar pada Jumat (1/8/2025) ini. Terlebih, sebagian besar peserta bimtek yang bertahan di Bali merupakan pemegang suara dalam kongres. "Berdasarkan logika, sekuensi kegiatan, kausalitas kejadian, dapat diduga kuat bimtek akan dilanjutkan dengan kongres pada 1 Agustus," tuturnya.

Semula, PDI-P berencana menggelar kongres pada April 2025. Namun, dinamika internal membuat pelaksanaannya tertunda. Selain menetapkan ketua umum, kongres juga menjadi forum untuk membahas sikap dan posisi politik partai ke depan.

Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat sempat menyampaikan bahwa kongres partai tinggal mengukuhkan Megawati untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum PDI-P.

”Selalu saya sampaikan bahwa arus bawah itu menghendaki ketua umum tetap Ibu Megawati Soekarnoputri sehingga kongres tinggal mengukuhkan beliau sebagai ketua umum dan diberikan kewenangan penuh untuk menyusun kepengurusan DPP periode 2025–2030,” katanya.

Sementara itu, terkait sikap partai atas pemerintahan Prabowo Subianto, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menjelaskan bahwa prinsipnya seluruh kader PDI-P akan satu haluan di bawah kepemimpinan Megawati.

Agenda bimtek semata bertujuan untuk memperkuat peran kader PDI-P di legislatif agar lebih produktif dalam menjalankan fungsi anggaran, pengawasan, dan legislasi.

”Bimtek ini menerjemahkan arahan Ibu Ketua Umum, agar kader-kader PDI Perjuangan di legislatif bisa lebih produktif, memiliki pengetahuan kelegislasian yang mumpuni dalam menjelaskan fungsi anggaran, pengawasan, dan legislasi. Dengan kemampuan yang baik, diharapkan bisa menjadi mitra pemerintah di daerah dan pusat yang produktif dalam menjalankan tugas-tugas pembangunan,” ujar Said.

Ia menambahkan, posisi tersebut bukan berarti PDI-P menjadi oposisi. Menurut Said, sebagaimana ditegaskan Megawati, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal oposisi, melainkan mitra kerja yang konstruktif bagi pemerintah di pusat maupun daerah.

”Di lain pihak, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menyambut baik posisi PDI Perjuangan sebagai mitra kerja pemerintah yang konstruktif, menjadi saudara politik yang baik. Seperti yang disampaikan Bapak Presiden, bahwa PDI Perjuangan dan Gerindra seperti hubungan kakak adik, dan kami membenarkan dan menyambut baik hal itu,” kata Said.