Pemerintah Ajukan Penggunaan SAL Rp 85,6 Triliun untuk Tutupi Defisit APBN 2025

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengusulkan pemakaian Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 85,6 triliun untuk menutup pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Harapannya, pembiayaan defisit tidak sepenuhnya bergantung pada penerbitan surat utang baru di pasar keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, proyeksi defisit APBN 2025 berpotensi mencapai Rp 662 triliun atau 2,78 persen dari produk domestik bruto (PDB). Proyeksi ini lebih tinggi dibandingkan target defisit yang ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.

”Pelebaran defisit ini dipicu oleh potensi tidak tercapainya target penerimaan negara pada tahun depan (2026),” ujarnya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Kementerian Keuangan memperkirakan pendapatan negara pada 2025 hanya akan mencapai Rp 2.865,5 triliun atau sekitar 95,8 persen dari target sebesar Rp 3.005,1 triliun. Secara rinci, penerimaan pajak diperkirakan hanya mencapai Rp 2.076,9 triliun atau 94,9 persen dari target Rp 2.189,3 triliun.

Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai justru diproyeksikan melampaui target, yakni Rp 310,4 triliun atau 102,9 persen dari target Rp 301,6 triliun. Sementara, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diprediksi hanya Rp 477,2 triliun atau 92,9 persen dari target Rp 513,6 triliun.

Adapun penerimaan hibah ditargetkan sebesar Rp 1 triliun, melampaui target Rp 600 miliar. Dari sisi belanja, pemerintah memperkirakan realisasi belanja negara akan mencapai Rp 3.527,5 triliun atau 97,4 persen dari pagu Rp 3.621,3 triliun.

Berdasarkan proyeksi tersebut, Sri Mulyani pun meminta persetujuan DPR guna menggunakan sebagian SAL yang tersedia agar pembiayaan defisit ke depan tidak sepenuhnya ditutup dengan utang baru. ”Kami akan meminta persetujuan DPR untuk menggunakan SAL Rp 85,6 triliun sehingga kenaikan defisit itu tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang,” ujarnya.

Per akhir 2024, pemerintah mencatat SAL mencapai Rp 457,5 triliun, sedikit turun dibandingkan SAL pada akhir 2023 yang sebesar Rp 459,5 triliun. Sri Mulyani menjelaskan, SAL merupakan akumulasi sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) dari tahun-tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk pembiayaan anggaran, stabilisasi fiskal, dan kebutuhan kas sementara.

”Saldo ini berada pada level memadai dan berfungsi menyangga fiskal, terutama di masa transisi pemerintahan dan menghadapi berbagai risiko dinamika global,” ujar Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah telah membuka blokir anggaran sebesar Rp 134,9 triliun hingga 24 Juni 2025. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan belanja negara dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

”Ini artinya yang tadinya belanja alokasi anggarannya kita kunci sekarang dibuka. Tidak selalu untuk kegiatan yang sama, tetapi disesuaikan dengan prioritas yang ditetapkan Presiden,” kata Sri Mulyani.

Pembukaan blokir anggaran tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD). Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan sejak awal 2025 itu diambil untuk menjaga kualitas belanja negara sekaligus memperkuat ketahanan fiskal di tengah risiko perekonomian global.

Sri Mulyani menjelaskan, total penghematan anggaran melalui Inpres No 1/2025 mencapai Rp 306,7 triliun. Penghematan tersebut terdiri dari efisiensi belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun pada 99 K/L dan efisiensi TKD sebesar Rp 50,6 triliun.

Dari total anggaran yang blokirnya sudah dibuka, sebesar Rp 48 triliun berasal dari 23 K/L, sedangkan sisanya, Rp 86,9 triliun, dibuka untuk 76 K/L lainnya.

Sri Mulyani menegaskan, pembukaan blokir bukan berarti pengembalian belanja ke pos semula. Namun, itu merupakan alokasi ulang untuk mendukung agenda prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, serta program perlindungan sosial.

”Kami meminta seluruh kementerian/lembaga agar melakukan langkah-langkah penghematan dan penyesuaian belanja secara disiplin,” katanya.

Dihubungi secara terpisah, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Wisnu Nugroho, menilai paket insentif ekonomi yang digelontorkan pemerintah pada triwulan II-2025 berpotensi semakin memperdalam defisit APBN.

Di luar belanja program prioritas, Wisnu menyebut, saat ini ruang fiskal semakin menyempit di tengah tekanan global. ”Jika stimulus ini tidak diimbangi dengan realokasi anggaran dari pos lain, defisit APBN akan semakin dalam,” kata Wisnu.

Ekonom Pusat Kajian Keuangan, Ekonomi, dan Pembangunan Universitas Binawan, Farouk Abdullah Alwyni, juga mengingatkan pemerintah agar tetap disiplin mengelola defisit. Menurut dia, batas atas defisit APBN 3 persen dari PDB bukanlah aturan baku mengingat situasi ekonomi setiap negara berbeda.

”Walaupun kondisi sekarang masih relatif aman, pemerintah tetap tidak bisa complacent (berpuas diri) mengingat kondisi geopolitik dan ekonomi global saat ini. Pemerintah perlu memastikan pengeluaran prioritas pada sektor yang berdampak signifikan terhadap pembangunan,” ujarnya.

Farouk menambahkan, di samping memanfaatkan SAL, pemerintah tetap perlu berupaya mengendalikan defisit. Caranya dengan menerapkan disiplin fiskal dan memastikan prioritas pengeluaran pada sektor-sektor yang memiliki dampak signifikan.

”Defisit yang tidak terkendali berpotensi meningkatkan biaya pinjaman negara dan memicu inflasi jika pembiayaan tidak dikelola hati-hati. Pemerintah perlu mengedepankan program untuk pengentasan kemiskinan serta peningkatan dan penguatan kelas menengah,” katanya.