Pemerintah Arahkan Pembangunan ke Ekonomi Kerakyatan

TANGERANG, KOMPAS — Pemerintah tengah mengarahkan kebijakan pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan atau pemberdayaan masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan lapangan kerja dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Demikian salah satu benang merah yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan pidato dalam Kompas100 CEO Forum Powered by PLN di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Rabu (26/11/2025).

Turut hadir memberikan sambutan antara lain CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P Roeslani, CEO Kompas Gramedia Lilik Oetama, dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo. Selain itu, hadir pula Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita serta Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono.

Zulkifli yang akrab disapa Zulhas mengatakan, program pangan yang digelontorkan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), akan mengubah perekonomian nasional. Kebijakan pangan ini diharapkan dapat mengembangkan usaha-usaha seperti peternakan, pertanian, perkebunan, dan tambak sehingga masyarakat lebih produktif.

”Mereka kreatif, produktif, menghasilkan sesuatu. Ketimbang pilihannya terus dibantu, disumbang, dikasihani. Intinya adalah pemberdayaan. Dari memberi bantuan, sekarang kita coba dengan pemberdayaan. Karena tadi itu, tidak mungkin kita maju kalau masyarakatnya tidak produktif,” tuturnya.

Oleh sebab itu, pemerintah berencana mengalihkan sebagian anggaran dari program bantuan sosial untuk program pemberdayaan. Ini meliputi MBG, revitalisasi irigasi, pembangunan kampung nelayan, pengembangan perkebunan rakyat dan bibit unggul, serta Koperasi Merah Putih.

Zulhas menjelaskan, Koperasi Merah Putih nantinya akan dibuat bersifat close loop sehingga dapat menjadi penyerap (offtaker) hasil produksi pangan, seperti gabah, jagung, serta telur ayam. Dari situ, koperasi juga akan bekerja sama dengan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

”Jadi, nanti dapur (MBG) bermitra dengan koperasi untuk menyuplai telur, menyuplai beras, dan segala macam itu nanti dari koperasi,” ujarnya.

Kata Bung Hatta, tidak mungkin membangun Indonesia cuma satu obor besar di Jakarta. Membangun Indonesia harus ada dinyalakan lilin-lilin kecil di setiap desa. Baru Indonesia akan terang. Kalau hanya satu obor besar di Jakarta, tetap enggak bisa terang. Itulah kami kerjakan.

Di sisi lain, Koperasi Merah Putih nantinya juga akan bekerja sama dengan perbankan dalam rangka memperluas akses permodalan sehingga masyarakat dapat terbebas dari jerat rentenir yang selama ini memberatkan.

Zulhas menambahkan, berbagai program yang dirancang oleh pemerintah saat ini, termasuk ketahanan pangan, diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi kerakyatan sehingga Indonesia mampu kembali mencapai pertumbuhan tinggi, 6-8 persen, sebagaimana pernah dicapai pada era Orde Baru.

”Kata Bung Hatta, tidak mungkin membangun Indonesia cuma satu obor besar di Jakarta. Membangun Indonesia harus ada dinyalakan lilin-lilin kecil di setiap desa. Baru Indonesia akan terang. Kalau hanya satu obor besar di Jakarta, tetap enggak bisa terang. Itulah kami kerjakan,” ujarnya.

Sementara itu, Airlangga menyampaikan, pemerintah memiliki beberapa pilar utama untuk memperkuat perekonomian nasional, meliputi kemandirian investasi dan hilirisasi, ekonomi hijau, ekonomi digital, kemandirian UMKM, serta sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

Selain menghasilkan nilai ekonomi, program-program tersebut juga mendukung penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dari realisasi investasi senilai Rp 1.434,3 triliun selama Januari-September 2025, misalnya, telah terserap tenaga kerja sebanyak 1,95 juta orang.

Terkait dengan peningkatan SDM berkualitas, pemerintah juga telah meluncurkan program magang bagi lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi di sektor industri serta kementerian/lembaga dengan target 100.000 peserta. Para peserta program ini akan menerima uang saku sebesar upah minimum kabupaten/kota (UMK) selama enam bulan.

”Harapannya, sesudah magang selama enam bulan, mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan industri. Mereka bisa menyesuaikan skill yang ada. Mereka bisa mulai belajar multiskilling, multitasking,” kata Airlangga.

Ia pun memperkirakan, dengan berbagai program yang telah digelontorkan, pertumbuhan ekonomi nasional mampu menembus 5,4-5,6 persen pada triwulan IV-2025. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2025 yang mencapai 5,04 persen.