Pemerintah Berupaya Selamatkan Kesepakatan Dagang RI-AS

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia dijadwalkan melakukan pertemuan virtual dengan Utusan Dagang Amerika Serikat pada Kamis (11/12/2025) malam. Pertemuan ini akan menjadi pembahasan lanjutan terkait dinamika kebijakan tarif AS yang belakangan menimbulkan kewaspadaan di kalangan pelaku industri dalam negeri. 

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada awak media di kantornya, Jakarta, Kamis sore. Ia pun berjanji akan menyampaikan perkembangan dan hasil dari negosiasi tersebut pada Jumat (12/12/2025).

”Nanti malam (akan melakukan virtual meeting dengan perwakilan Utusan Dagang AS). Mungkin besok (disampaikan hasil pertemuan),” ujar Airlangga singkat, menjawab pertanyaan awak media. 

Di hari yang sama, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan bahwa negosiasi kedua negara sejauh ini berjalan di jalur yang tepat. Ia juga memastikan perjanjian perdagangan berbasis business to business (B2B) antara pelaku usaha Indonesia dan mitra di AS tetap berlanjut.

Namun, ia menegaskan, pemerintah tidak menangani langsung aspek B2B yang terjalin antarpelaku bisnis. ”Negosiasi (antara Indonesia dan AS) masih ada di jalur yang tepat. Perjanjian dagang B2B tetap berlanjut,” kata Haryo.

Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai, langkah Pemerintah Indonesia merespons perubahan kebijakan tarif AS merupakan langkah antisipatif penting.

Menurut dia, setiap perubahan kebijakan tarif dari AS berpotensi memengaruhi biaya ekspor, akses pasar, hingga stabilitas perencanaan produksi industri. ”Pelaku usaha mulai melakukan penilaian ulang terhadap ketergantungan pasar, struktur biaya, dan proyeksi ekspor ke AS,” katanya.

Saleh menyebut sejumlah asosiasi dan forum bisnis internal telah menerima informasi mengenai adanya indikasi dari kesepakatan yang sulit dipenuhi oleh Indonesia. Kondisi ini membuat pelaku usaha menunjukkan sikap lebih waspada.

Perusahaan yang berada di sektor terdampak kesepakatan tarif kini menyiapkan strategi diversifikasi pasar.

Dalam situasi saat ini, dunia usaha menantikan penjelasan lebih rinci dari pemerintah sekaligus mencermati perkembangan diplomasi perdagangan yang sedang berlangsung. Perusahaan yang berada di sektor terdampak kesepakatan tarif kini menyiapkan strategi diversifikasi pasar untuk mengurangi risiko konsentrasi ekspor.

Selain itu, peningkatan kepatuhan terhadap standar kualitas, aturan asal barang, dan ketertelusuran rantai pasok tengah diperkuat untuk meminimalkan potensi pelanggaran yang dapat menjadi dasar tindakan perdagangan dari negara mitra. 

”Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas perdagangan dan memberikan kepastian bagi pelaku industri dalam menyusun strategi jangka menengah,” ujar Saleh.

Sebelumnya, Financial Times dan Reuters pada Rabu (10/12/2025) melaporkan, kesepakatan dagang RI–AS yang dicapai pada Juli 2025 berisiko batal. Washington disebut frustrasi karena menilai Jakarta memperlambat dan mengingkari komitmen penurunan bea masuk ekspor Indonesia ke AS.

Salah satu sumber yang dikutip Financial Times menyatakan, Indonesia meminta renegosiasi atas komitmen awal yang telah disepakati.

Menurut laporan tersebut, Amerika Serikat menilai Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah memberikan persetujuan atas komitmen Juli 2025, tetapi kemudian mempertimbangkan ulang setelah muncul penolakan di dalam negeri.

Utusan Dagang AS Jamieson Greer disebut berupaya kembali membuka komunikasi dengan Airlangga untuk menyelamatkan kesepakatan dengan perundingan dijadwalkan berlangsung pekan ini.

Sementara pekan lalu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent sempat menyebut Indonesia sebagai ”anak bandel” terkait implementasi kesepakatan dagang, tanpa menjelaskan lebih jauh maksud pernyataannya. Di sisi lain, Malaysia dipandang lebih kooperatif karena bersedia menghapus sejumlah bea masuk impor komoditas dari AS.

Sejumlah pihak di AS memperkirakan Indonesia berpotensi dikenai tarif lebih tinggi ketimbang Malaysia, Thailand, atau Kamboja. Pada April lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan Indonesia dikenai bea masuk impor 32 persen. Setelah perundingan Juli 2025, tarif tersebut turun menjadi 19 persen.

Sebelumnya pada Juli 2025, AS-RI menyepakati kerangka kerja untuk perjanjian perdagangan resiprokal atau timbal balik. Kerangka kerja itu tidak hanya mencakup sektor perdagangan barang, tetapi juga sektor investasi, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, ekonomi digital, dan keamanan ekonomi.

Pemerintah AS sepakat akan menurunkan tarif BMI komoditas RI ke AS. Sementara Jakarta akan menghapuskan BMI bagi 99 persen komoditas AS ke Indonesia. Penghapusan berlaku untuk komoditas pertanian; kesehatan; perikanan, termasuk produk olahan hasil laut, teknologi informasi dan komunikasi; otomotif; serta bahan kimia.

Indonesia juga akan membebaskan kewajiban tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk aneka ekspor AS ke Indonesia. RI akan menerima sertifikasi AS untuk produk pangan, obat, otomotif, farmasi, alat kesehatan, dan kosmetika. Produk-produk itu tidak perlu lagi mengurus sertifikasi, termasuk kehalalan, di Indonesia.