Pemerintah Gandeng Akademisi dan Pesantren Atasi Kemiskinan

SEMARANG, KOMPAS — Pemerintah menargetkan angka kemiskinan di Indonesia turun menjadi 4,5 persen pada 2029. Untuk mencapai target itu, pemerintah bakal menggandeng berbagai pihak, termasuk akademisi dan pesantren-pesantren. Mereka akan dilibatkan dalam upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa. Angka itu, disebut Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, ditargetkan turun menjadi 4,5 persen pada 2029.

Muhaimin mengatakan, ada tiga provinsi di Pulau Jawa yang saat ini menjadi penyumbang kemiskinan terbanyak di Indonesia. Tiga daerah itu ialah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Jatim ini berkontribusi sebesar 16,39 persen. Jateng kontribusinya 4,12 persen. Jabar sebesar 15,25 persen. ”Tiga provinsi ini kita atasi saja. Itu 50 persen masalah kemiskinan Tanah Air bisa selesai,” kata Muhaimin.

Ia mengatakan hal itu saat membuka dialog terbuka dengan tema ”Membangun Ekosistem Pemberdayaan Masyarakat Desa: Kolaborasi Pemerintah, Akademisi, dan Pesantren Menuju Nol Kemiskinan” di Universitas Islam Negeri Walisongo, Kota Semarang, Jateng, Kamis (19/6/2025).

Muhaimin menuturkan, selama ini penyaluran bantuan sosial masih menjadi cara yang banyak dipilih untuk mengatasi kemiskinan. Padahal, upaya itu dinilai Muhaimin tidak sepenuhnya efektif. Sebab, penyaluran belum semuanya tepat sasaran. 

”Tim sukses kepala desa dapat bansos. Kemudian, tetangga atau saudara aparat desa mendapatkan (bansos). Jangan-jangan yang di sini juga dapat bansos,” ujar Muhaimin.

Menurut Muhaimin, pembenahan data kemiskinan terus diupayakan. Dengan demikian, penerima bantuan sosial, ke depannya, dipastikan merupakan masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan. Adapun anggaran yang selama ini terpakai dalam penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran akan dialihkan untuk membiayai program-program yang bersifat pemberdayaan.

Muhaimin menuturkan, ada banyak program pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan. Program-program itu antara lain pemberian bantuan khusus, penyediaan lapangan kerja, serta peningkatan kapasitas dan kualitas perindustrian.

Di samping itu, pemerintah juga akan bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pihak untuk memberdayakan masyarakat. Pihak-pihak yang bakal dilibatkan mulai dari pemerintah, nonpemerintah, filantropi, akademisi, hingga pesantren.

”Dalam konteks sinergi dan kolaborasi ini saya mengajak UIN Walisongo serta seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dengan ilmu, dengan metode, dengan pengalaman akademis, mari bersinergi, berkolaborasi, bekerja secara metodologis, secara modern. Kampus mestinya menjadi salah satu subyek penting dalam rangka bekerja secara tepat, secara ilmiah, secara bertanggung jawab dalam skenario maupun metodologi mengatasi kemiskinan,” paparnya.

Sementara itu, pesantren yang merupakan lembaga pendidikan agama Islam, disebut Muhaimin, memiliki peran yang strategis untuk membantu menanggulangi kemiskinan. Selama ini, pesantren dinilai Muhaimin telah berperan dalam mengatasi kemiskinan, dengan cara yang menyediakan beasiswa pendidikan untuk santri-santri dari keluarga miskin.

Di pesantren, para santri juga disebut Muhaimin dididik dengan kurikulum yang tepat dan dibekali keterampilan yang memadai. Dengan demikian, setelah menyelesaikan pendidikan, para santri tersebut bisa mandiri dan membawa keluarganya keluar dari kemiskinan.

Rektor UIN Walisongo Nizar Ali mengatakan, pihaknya siap mendukung dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam menjalankan program-program pengentasan kemiskinan. Sumber daya manusia unggul dari kampus tersebut juga disebut Nizar siap dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat.

”Kampus kami ini juga punya komitmen yang besar untuk pemberdayaan masyarakat melalui beberapa unit, di antaranya program studi serta lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang salah satu obyek dari tematiknya adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi, ada beberapa program yang telah dilakukan UIN Walisongo, antara lain pencegahan stunting dan peningkatan kemandirian pesantren,” kata Nizar.

Inkubasi bisnis

Kementerian Agama juga turut berperan dalam memberdayakan masyarakat di pesantren sebagai upaya untuk membantu menanggulangi kemiskinan. Hal itu salah satunya dilakukan melalui program inkubasi bisnis. Sejak tahun 2021-2024, sebanyak 3.585 pondok pesantren di seluruh Indonesia mengikuti program inkubasi bisnis Kemenag.

Kepala Subdirektorat Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Agama Siti Sakdiyah mengatakan, ribuan pesantren yang menjadi peserta dalam program inkubasi binis itu 90 persen berhasil. Sakdiyah mengklaim tiap-tiap usaha di pesantren-pesantren itu telah menghasilkan omzet hingga jutaan rupiah per bulan.

”Minimal dengan adanya program inkubasi bisnis pesantren ini pesantren bisa mandiri membiayai kebutuhan-kebutuhan primernya. Sudah bisa bayar listrik, Kebutuhan air, kebutuhan yang lain-lain ataupun memperbanyak lokasi, ruang-ruang pembelajaran, ruang penginapan, dan lain-lain,” ucap Sakdiyah.

Sakdiyah mengatakn, lini usaha dalam inkubasi bisnis tersebut beragam, mulai dari minimarket, usaha pemotongan ayam, usaha pertambakan, usaha perikanan, dan percetakan. Tak hanya dipasarkan di dalam pesantren dan lingkungan sekitar pesantren, kata Sakdiyah, produk-produk dari usaha tersebut telah dipamerkan hingga ke luar negeri.

Menurut Sakdiyah, ke depan, usaha-usaha dari hasil inkubasi bisnis tersebut bisa dikembangkan hingga ke luar pesantren. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar pesantren juga disebut Sakdiyah memungkinkan untuk diajak bekerja sama. Dengan demikian, baik warga pesantren maupun masyarakat di sekitarnya bisa sama-sama berdaya.